opini musri nauli : BISMAR SIREGAR - SANG “PENGADIL” YANG PROGRESIF

BISMAR SIREGAR  - SANG “PENGADIL” YANG PROGRESIF

Terus terang, berita yang saya terima, disaat saya dalam perjalanan ke Jambi setelah menempuh perjalanan panjang dari Balikpapan tentang meninggalnya Bismar Siregar membuat saya harus sejenak mengheningkan cipta. Sungguh. Indonesia kehilangan tokoh yang membuat kita mulai mempertanyakan arah dan hendak kemana hukum di Indonesia.

Tanpa menyebutkan betapa besar peran dan kiprah Bismar Siregar,  Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa menilai Bismar Siregar sebagai sosok hakim agung yang progresif. Adnan Buyung Nasution menyebutkan “Bismar Siregar dikenal sebagai hakim yang jenius, mempunyai ide yang melewati jamannya”. Buyung mengingatnya sebagai hakim sadar gender karena pernah memutuskan kasus pemerkosaan sebagai kasus pencurian. Perkara ini disaat Bismar memutus sebuah kasus petinju yang ingkar janji setelah menghamili kekasihnya.

Sedangkan mantan wakil Ketua KPK M Jasin juga menilai Bismar sebagai hakim yang inovatif. "Beliau ini sebagai hakim agung yang berintegritas di bidang hukum, ada temuan beliau di ilmu hukum positif buat bangsa dan negara ini,"

Selama menjadi hakim ada beberapa keputusan Bismar yang menggemparkan. Misalnya pada 1976 saat dia menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Albert Togas. Albert Togas merupakan karyawan PT Bogasari yang di-PHK. Alber lantas membunuh Nurdin Kotto yang merupakan staf ahli perusahaan itu dengan keji. Mayat Nurdin dipotong-potong padahal Nurdin banyak memberi pertolongan saat Albert masih pengangguran.

Ketika menjadi Ketua Pengadilan Tinggi di Medan, Bismar melipatgandakan hukuman pengedar ganja. Seorang terdakwa yang dituntut jaksa 10 bulan penjara, oleh Bismar dilipatgandakan menjadi 10 tahun. Sedangkan yang 15 bulan dihukum 15 tahun.

Beberapa puluh tahun yang lalu, tepatnya diakhir tahun 80-an para hakim dikejutkan oleh rekan seprofesinya sendiri, Bismar Siregar. Kala itu Bismar menganalogikan pemerkosaan dengan pencurian, banyak hakim tak sependapat dengan langkah yang dibuatnya tersebut. 

Harus diakui, Perkara disaat Bismar memutus sebuah kasus petinju yang ingkar janji setelah menghamili kekasihnya, si pria bisa "dikenakan" pasal pencurian (Pasal 362 KUHP), dengan asumsi bahwa keperawanan si wanita telah "dicuri" oleh si pria menimbulkan persoalan dalam tataran hukum positif. Unsur  “mengambil (wegnemen)”, yang kemudian dihubungkan dengna unsur “barang (roerend goed)” dengan analog “keperawanan si perawan” sebagai unsur “barang” mengakibatkan  perdebatan dalam tataran asas kepastian hukum. Unsur “barang” dengan analog keperawanan gadis memang menabrak rambu-rambu asas kepastian hukum. Dalam Memorie van Toelichting (MvT), dalil yang disampaikan Bismar Siregar dengan menganalogikan “keperawanan” dengan barang  didalam unsur pasal 362 KUHP tidak tepat. Sehingga dalil ini tidak dapat atau tidak sesuai dengan unsur barang (roerend goed).

Kendati demikian Bismar tetap pada pendiriannya, ia menilai kepastian hukum hanya sebagai sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan. Bahkan ia berpendapat bahwa, ia akan mengorbankan kepastian hukum demi terwujudnya keadilan, artinya ia akan mengorbankan sarana untuk sebuah tujuan.

Bismar adalah sebagian hakim-hakim yang rela melepaskan asas kepastian hukum (Kepastian Hukum/Rechtssicherheit atau Keadilan prosedural/procedural justice) untuk mencapai keadilan hukum (keadilan hukum /Gerechtigkeit atau keadilan substansi).

Padahal menurut Bagir Manan “Hakim adalah mulut atau corong undang-undang (spreekbuis van de wet, bouche de la hoi) . Pernyataan ini didukung oleh Logemann menyatakan “men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden” orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat

MA juga pernah mencatat mengenyampingkan asas “ultra petita”, sebuah asas ketat dalam sebuah perkara. Secara sederhana dalam lapangan hukum perdata, asas “ultra petita” diterjemahkan “hakim tidak boleh mengabulkan putusan melebihi yang diminta oleh pemohon. Namun, Majelis Hakim MA yang dipimpin Prof Asikin Kusumahatmadja memutuskan memberi ganti rugi yang lebih dari apa yang diminta. Prof Asikin Kusumahatmadja  kemudian didalam keputusan mengenai perkara Kedungombo yang dibela LBH/YLBHI bersama LSM lain, mengabulkan nilai ganti rugi yang layak berupa sejumlah uang melebihi yang disebutkan dalam tuntutan.

Bismar Siregar dan Prof Asikin Kusumahatmadja adalah sang “pengadil” yang progresif dari Mahkamah Agung. Sang Progresif yang selalu meneriakkan “keadilan hukum (keadilan hukum /Gerechtigkeit atau keadilan substansi) bersamaan dengan Prof. Satjipto Rahardjo yang kemudian meletakkan hukum harus mengabdi kepada manusia. Bukan Manusia mengabdi kepada hukum.

                                                                        

Yang terus menyuarakan “keadilan hukum (keadilan hukum /Gerechtigkeit atau keadilan substansi) dengan meletakkan manusia sebagai subyek hukum. Bukan dari obyek hukum yang sering terpinggirkan.

Meninggalnya Bismar Siregar harus menjadi renungan bagi kita untuk meletakkan hukum sebagai bagian untuk menghormati manusia. Meletakkan hukum yang mampu menjawab berbagai tantangan ke depan. Mengisi demokrasi yang terus bergulir.

Bagaimanapun, meninggalnya Bismar Siregar harus menjadi cambuk, agar lahir Bismar-bismar yang lain yang terus mewarnai hukum dan mempengaruhi hukum sebagai tujuan mencapai keadilan substansif. Sebagai keadilan yang hakiki.

Selamat Jalan, Sang Progresif. Kami menghormatimu.

Dimuat di Harian Jambi Ekspress, 24 April 2012