opini musri nauli : MEMPERTANYAKAN “BANJIR” KEPADA AIR YANG MENGALIR

Kesaksian di tengah arus deras Batanghari

Kerugian akibat banjir. Rumah 157. 242 KK atau 763.

Korban banjir Desa Batu Ampar

Demikian short message servise (sms) dari Kepala Desa Batu Ampar, Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun ketika penulis menanyakan perkembangan.

opini musri nauli : MENUANGKAN GAGASAN DI GENERASI MUDA

Penulis mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan gagasan tentang lingkungan pada puncak Acara Pekan lingkungan di SMP-SMA-SMK Yayasan Atttaufik, sebuah sekolah yang mengusung nilai-nilai lingkungan. Pekan lingkungan diadakan setiap setahun sekali. Didalam acara pekan Lingkungan, diadakan berbagai rangkaian agenda acara baik musik, lagu, tarian, puisi maupun kegiatan lain seperti penanaman tanaman dan fashion show.

DUKUNGAN TERHADAP ANWAR SADAT TERUS MENGALIR

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara Kusnadi menyempatkan diri ke Palembang guna membesuk rekan sejawat Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan Anwar Sadat dan dua rekannya yang ditahan di Mapolda setempat.

"Tujuan membesuk rekan sejawat untuk memberikan dukungan moral agar tidak gentar menghadapi kasus tersebut," kata Kusnadi di Kantor Walhi Sumsel, di Palembang, Jumat (15/2).

opini musri nauli : Valentine day

Tanggal 14 Februari dikenal sebagai HariValentine Day. Hari Kasih Sayang (walaupun berbagai literatur banyak menyebutkan apakah memang benar tanggal 14 Februaria merupakan hari sayang). Banyak sekali perdebatan tentang apakah perlu atau tidak kita merayakan hari kasih sayang.

opini musri nauli : Poliandri dari sudut pandang hukum

Sebuah media massa mengabarkan tentang praktek poliandri di sebuah daerah di Jambi. Peristiwa ini menarik perhatian selain berita ini merupakan berita unik juga disampaikan analisis dari sudut pandang “membenarkan” praktek Poliandri.

opini musri nauli : Membungkam kami adalah kesalahan terbesar

MEMBUNGKAM KAMI ADALAH KESALAHAN TERBESAR

Oleh-Oleh dari Palembang

Urgen.. Barusan jam 16.00 Sdr. Anwar Sadat (Walhi Sumsel)

ditangkap polda dgn kondisi kepala pecah

Dedek dgn leher luka dan 25 petani Sriwijaya lainnya ditangkap.

Demikian isi short message service (sms) yang masuk ke Handphone pukul 18.29 wib tanggal 29 Januari 2013. Hampir sepuluh sms dengan kalimat yang sama masuk ke HP penulis. Penulis kaget (walaupun dari dugaan awal sudah diprediksi), peristiwa 29 Januari Kelabu memukul Anwar Sadat. Hampir setengah jam, penulis memutar otak, apa yang sesungguhnya terjadi. Walaupun penulis sudah menelpon DD Sineba (Dewan Nasional Walhi, kebetulan lagi di Palembang), namun rasa penasaran itu belum hilang. Rasa penasaran yang sungguh-sungguh memerlukan jawaban yang tegas.

opini musri nauli : izin atau pemberitahuan

Beberapa waktu yang lalu, ketika mendampingi dalam sebuah pemeriksaan, penulis tersentak, ketika seorang penyidik mempertanyakan “izin” demonstrasi. “Kekagetan” didasarkan, didalam alam rezim yang sudah terbuka dan demokratis seperti ini, paradigma masih “salah kaprah” dan cenderung melihat persoalan dari sudut pandang “kekuasaan” masih berparadigma orde baru.

Kekagetan bertambah, ketika “membicarakan” hal ikhwal “demonstrasi”, aparat penegak hukum tidak mengetahui peraturan yang berkaitan dengan demonstran. Tentu saja, apabila argumentasi tidak dikeluarkan, maka tentu saja akan “kemunduran” didalam melihat persoalan demonstrasi dari sudut pandang sempit kekuasaan.

opini musri nauli : MEMBACA KONSPIRASI PETINGGI PARTA

Publik terhenyak, ketika KPK “menangkap petinggi” sebuah partai. Tanpa mengurangi kampanye sebagai partai “bersih”, reaktif (penulis sengaja menggunakan kata-kata “reaktif” melihat respon) dari partai sungguh-sungguh aneh dan memerlukan logika yang tepat untuk memahaminya. Ada sebuah kata penting dari respon itu. Kata “Konspirasi”. Kata-kata ini penting selain ingin mengetahui bagaimana kejadian “sebenarnya” sehingga kita mudah memahami pesannya, juga akan berkaitan dengan integritas dari KPK itu sendiri.

Papan pengumuman : Mohon Maaf

 

Ketika mendapatkan kabar Anwar Sadat, Direktur Walhi Sumsel yang ditangkap Polda Sumsel, malam itu juga saya ke Palembang.

Anwar Sadat, bersama 25 aktivis dan petani Kabupaten Ogan Ilir ditangkap aparat Polda setempat saat terjadi kericuhan pada aksi unjuk rasa di Palembang, Selasa sore.

opini musri nauli : Menghitung kalkulasi Kasus Bupati Garut

Putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan DPRD Garut. Publik sudah mengetahuinya. Alasan “pelengseran” Bupati Garut diterima dan MA kemudian bisa menerimanya.

opini musri nauli : Disparitas

Dalam suatu kasus yang sama, hukum tidak boleh dibenarkan untuk menerapkan peraturan yang berbeda. Dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan disparitas (disparity of sentencing).

Artinya suatu kasus hukum yang sama, harus juga diterapkan peraturan yang sama. Selain untuk menghindarkan dari diskriminasi yang harus dirasakan oleh para pelaku, menggugat ketidakadilan publik juga memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat (edukasi).

opini musri nauli : Habibie dan Ainun

(Refleksi Makna “Kesetiaan” cinta seorang Manusia)

HABIBE dan AINUN. Demikian sebuah judul film melodrama yang heboh di putar di berbagai bioskop Century Twenty One.

opini musri nauli : Memahami Logika Seksualitas di otak kaum lelaki

Pernyataan calon hakim agung Muhammad Daming Sanusi yang menyatakan, hukuman mati tidak layak diberlakukan bagi pelaku pemerkosaan. Alasannya, karena pelaku dan korban sama-sama enak seakan melengkapi “isi” otak kaum lelaki bias gender. Perempuan “diperlakukan” seperti “barang dagangan” tanpa memahami isi pikiran perempuan.

opini musri nauli : Polemik candi muara takus

Pada suatu kesempatan, penulis diajak Hariansyah Usman (biasa dipanggil Kaka. Direktur Walhi Riau) mengunjungi situs Candi Budha di sebuah tempat kecil di Kampar, Riau.

Penulis kaget, ketika nama daerah itu “Muara Tapus”. Kekagetan penulis sebenarnya berangkat dari nama yang sama, Candi Muara Jambi yang juga bernama Candi Muara Tapus. Entah karena kebetulan mirip atau memang ada kesamaan sejarah, Nama Candi Muara Tapus mengganggu pikiran penulis. Di Jambi sendiri, memang ada Candi Muara Tapus. Candi Muara Tapus di Muara Jambi kemudian lebih dikenal dengna nama Candi Muara Jambi.

opini musri nauli : Membaca arah advokasi batu ampar

Perjalanan Mendampingi “Farah Karimi”

Pada tanggal 15 – 16 Januari 2013, Walhi Jambi kedatangan tamu “penting”. Farah Karimi yang menjadi Direktur Oxfam Novib sejak November 2007².

opini musri nauli : Diduga Ada Unsur Pembiaran terhadap Tiara

KASUS meninggalnya Anggara Tiara dan bayi yang dikandungnya terus mendapat perhatian dari sejumlah kalangan. Adanya dugaan unsur kelalaian dan pembiaran menjadi sorotan publik.

opini musri nauli : MEMPERSOALKAN "BADAN HUKUM" DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Kejaksaan Agung telah menetapkan PT Indosat Tbk dan anak perusahaannya PT Indosat Mega Media (IM2) untuk dimintai pertanggungjawab pidana dalam kasus penyalahgunaan jaringan frekuensi 2,1 GHz (3G), yaitu mengembalikan uang yang telah menyebabkan kerugian negara Rp1,3 triliun.


opini musri nauli : Ketika Hukum membicarakan persoalan persepsi ngangkang.

Wanita di Lhokseumawe akan dilarang duduk mengangkang di Motor. Demikian judul sebuah media online mengabarkan.

opini musri nauli : Kecelakaan atau dugaan Pembunuhan ?

Lagi-lagi korban laka lantas terjadi awal Tahun baru. Seorang anak “petinggi” kemudian “diduga” sebagai pelaku.

opini musri nauli : SUMPAH POCONG DAN GANTUNG MONAS

Farhat Abbas (FA) “mendeklarasikan” sebagai Calon Presiden 2014. Sebagai ikrar “keseriusannya”, dia akan menawarkan model “sumpah pocong” untuk membersihkan birokrasi dari korupsi.

opini musri nauli : Dimensi Perkembangan Kejahatan Pajak

Sebuah berita mengabarkan “MA Vonis Kasus Penggelapan Pajak Asian Agri Bayar Rp 2,5 T ke Negara”. Lebih lanjut diberitakan, Mahkamah Agung (MA) menghukum perusahaan papan atas kelapa sawit Asian Agri untuk membayar denda ke negara Rp 2,5 triliun. Dalam perkara ini MA juga menghukum percobaan pidana terhadap Tax Manager Asian Agri, Suwir Laut.

opini musri nauli : CERITA "SANG ANGGREK"

CERITA “SANG ANGGREK”.

Mengapa nama ente diganti ? Ujarku sambil berkenyit kening ketika memulai pertanyaan. (Sebelumnya nama yang kukenal Abdul Rasyid. Mantan Anggota KPU Propinsi Jambi. Kemudian di Facebook, terakhir kuketahui Abdullah Rasyid). Sambil memulai pembicaraan, Si Abdul Rasyid bercerita.

Waktu ke Medan beberapa waktu yang lalu, Abdul Rasyid bertemu dengan seseorang. Dia menganjurkan agar nama “Abdul Rasyid” dianggap kurang lengkap. Seharusnya lebih lengkap “Abdullah” tidak cukup “Abdul. Karena nama Abdul jarang dipakai. Seperti nama Ayah Rasullah. Abdullah. Bukan Abdul. Rasyid kemudian banyak bercerita mengenai nama. Dan Rasyid kemudian “mengikrarkan diri” melengkapi nama Abdul Rasyid menjadi “Abdulah Rasyid sebagaimana Facebooknya.

opini musri nauli : Dugaan pembunuhan berencana di rumah sakit

Akibat keteledoran pengelola Rumah Sakit Harapan Kita yang mengizinkan syuting sinetron di ruang ruang intensive care and critical unit (ICCU), seorang anak yang tengah dirawat meninggal dunia.

opini musri nauli : Yang Terakhir dan yang duluan

Qui prior et tempore, potior est in jure

orang yang pertama datang

adalah orang yang paling pertama mendapat hak

Kalimat status ini dipergunakan oleh temanku, Andiko yang mengikrarkan di Facebook dengan Andiko Sutan Mancayo tanggal 19 Desember 2012. Kalimat “Qui prior et tempore, potior est in jure” adalah asas yang memperkuat landasan keberadaan hak milik atas tanah. Asas ini mengenyampingkan pengakuan hak oleh negara dalam konsep Hak menguasai negara (domein verklaring).

opini musri nauli : IRAMA POLITIK ANDI MALLARANGENG

Kasus Hambalang masih menyisakan catatan kecil. Apakah akan berlanjut kepada tersangka lain ataupun hanya berhenti di Andi Mallarangeng (AM)?

Membicarakan kasus Hambalang memang salah satu topik yang hangat sepanjang tahun 2012. Dimulai dari “kesaksian” M. Nazaruddin, “persoalan BBM” Anggie, hingga disebut-sebutntya nama Anas Urbaningrum dan AM. Terlepas dari akhir kasus ini yang kemudian memuncak ditetapkannya AM sebagai tersangka, pemberitaan media massa memberikan porsi yang cukup besar terhadap hal ikhwal pemberitaan Kasus Hambalang.

opini musri nauli : REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013

Refleksi Akhir tahun memberikan catatan penting terhadap penegakkan hukum di satu sisi dan tarik menarik hukum dan politik di sisi lain. Sebagai sebuah catatan hukum, terlalu sayang peristiwa hukum 2012 dilewatkan begitu saja.

opini musri nauli : RUU KAMNAS DARI PERSPEKTIF HUKUM

Beberapa waktu yang lalu, penulis diminta menjadi pembicara di LK II dan LKK HMI Cabang Jambi untuk mendiskusikan RUU KAMNAS. Sebagai issu yang aktual, penulis tersentak, ketika RUU KAMNAS masih diketahui sedikit sekali oleh kalangan mahasiswa. Pertanyaan, pendapat dan pernyataan yang disampaikan membuka mata penulis, ternyata pembahasan RUU KAMNAS hanya diketahui publik secara sekilas tanpa memasuki wilayah substansif. Kekhawatiran ini selain RUU KAMNAS akan menggelinding pembahasan di parlemen, penguasaan materi RUU KAMNAS harus tuntas agar pembahasan tidak terjebak dengan perdebatan “warung kopi”.

opini musri nauli : MANTRA SAKSI UNTUK MEMANGGIL PEJABAT

 

Lagi-lagi kita dikejutkan pemberitaan tentang pemanggilan pejabat untuk menjadi saksi harus seizin Presiden. Peristiwa ini diperlihatkan didalam persidangan dimana agenda 4 orang menghadirkan saksi dalam perkara kasus dugaan korupsi dana pendidikan dan pembinaan di PDAM Tirta Mayang, Kota Jambi.

Walhi Jambi : Tanam 1 Milyar Pohon hanya pengalihan masalah

Walhi Jambi : Tanam 1 Miliar Pohon Hanya Pengalihan Masalah

Rabu, 12 Desember 2012 19:20

Kadishut tengah menanam pohon. (F:Ade Sukma)

JAMBI – Pemerintah membuat program penanaman 1 miliar pohon. Di Provinsi Jambi, penanaman pohon dilaksanakan secara simbolis oleh Sekda Jambi Syahrasadin di arena eks MTQ, Rabu (12/12). Namun, Direktur Walhi Jambi Musri Nauli menyangsikan program ini akan berhasil menghutankan kembali Indonesia. Pasalnya, di balik program menanam 1 miliar pohon, pemerintah juga memberikan izin ke pengusaha untuk menebang bermiliar-miliar pohon.

“Selain itu, menurut saya program tanam 1 miliar pohon hanya untuk mengalihkan masalah. Seharusnya, pemerintah melakukan tindakan yang lebih tepat untuk menahan laju deforestasi di Indonesia yang sangat tinggi,” ujar Musri Nauli kepada Metrojambi.com, Rabu (12/12).

Kata Musri Nauli, program tanam pohon hanya cara pemerintah untuk menutupi kesalahan masa lalu. Ketika itu, pemerintah mengobral izin HPH dan HTI sehingga penebangan hutan berlangsung secara masif.

“Akan lebih baik jika selain melaksanakan program tanam 1 milar pemerintah juga menyeret para pelaku penebang hutan secara illegal ke pengadilan. Itu lebih nyata tindakannya,” ungkapnya


Dimuat di Posmetro, 12 Desember 2012.

http://www.metrojambi.com/v1/metro/12927-walhi-jambi--tanam-1-miliar-pohon-hanya-pengalihan-masalah.html

opini musri nauli : Tidak tahu Menurut Hukum - Fictie Hukum

Lagi-lagi jagat politik dihebohkan dengan pernyataan Presiden “banyak kasus korupsi terjadi akibat ketidakpahaman jajaran Pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan.

Pernyataan ini cukup serius sehingga harus diberi atensi penting untuk dibahas agar tidak tersesat “paradigma” penguasa untuk membenarkan perbuatannya.

opini musri nauli : Pandangan terhadap Andi Alfian Mallarangeng (a priori dan a posteriori)

Pandangan terhadap Andi Alfian Mallarangeng

(a priori dan a posteriori)

Penetapan tersangka Andi Alfian Mallarangeng (AAM) oleh KPK merupakan anti klimaks kasus Hambalang. Lebih setahun, disebut-sebutnya nama AAM dalam kasus Hambalang merupakan “issu panas” selain menyandera Partai Demokrat juga “sedikit” mengganggu konsentrasi politik pemerintahan.

opini musri nauli : DUO JOKO

Dalam periode yang sama, duo Joko menjadi headline media massa. Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi Gubernur DKI Jakarta menjadi sorotan, selain karena program-programnya ditunggu publik memimpin DKI Jakarta, juga baru “melauncing” Kartu Sehat dan Kartu Pintar. Kartu Sehat sebagai “card” untuk masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Sedangkan Kartu Pintar merupakan “card” mendapatkan fasilitas pendidikan untuk masyarakat yang kurang mampu.

Jokowi kemudian menjadi sorotan media massa selain memang ditunggu-tunggu program dan “agenda kreatif”nya untuk menyelesaikan banjir, macet dan berbagai persoalan lainnya.

opini musri nauli : BERAPA USIA PEREMPUAN UNTUK MENIKAH

Peristiwa Bupati Garut Aceng HM Fikri yang menikahi perempuan muda namun 4 hari kemudian “menceraikannya” menjadi pembahasan yang cukup serius di kalangan politik. Bahkan menjadi headline di berbagai media online.

Pembicaraan apakah menikahi perempuan muda namun kemudian “menceraikannya” 4 hari kemudian biarlah menjadi urusan privat dari Bupati. Walaupun secara politik dapat diperdebatkan.

opini musri nauli : MEMBACA AL QUR'AN DARI PERSPEKTIF HUKUM

Entah apa yang menjadi pikiran didalam benak Pemerintah di sebuah Kabupaten Propinsi Jambi. Usulan seperti “Bisa baca Al-qur'an” menjadi wacana untuk dimasukkan menjadi syarat untuk memasuki sekolah Menegah.

Membicarakan Peraturan diberbagai daerah yang berkaitan dengan pembacaan Al- Qur'an memang mengingatkan penulis dengan persoalan yang sama di berbagai daerah. Misalnya Perda Kab. Pesisir Selartan No. 8/2004 tentang Pandai Baca Tilis Al-Qur'an, Perda No. 1 Tahun 2002. Isinya nebyebutkan tentang: (1) Kewajiban membaca Alquran (ngaji) bagi PNS yang akan mengambil SK/Kenaikan pangkat, SK BUpati Dompu Kd.19./HM.00/527/2004, tanggal 8 Mei 2004 tentang Kewajiban Membaca Al-Qur'an oleh seluruh PNS dan Tamu yang menemui Bupati, Perda Kab. Dompu No. 11/2004 tentang Tata Cara Pemilihan Kades (materi muatannya mengatur keharusan calon dan keluarganya bisa membaca Al-Qur'an yang dibuktikan dengan rekomendasi KUA), Perda Kab. Agam No. 5/2005 tentang Pandai baca Tulis Al-Qur'an, Perda Prov. Sumatra barat No. 7/2005 tentang Pandai baca Tulis Al-Qur'an, Perda Kab. Maros No.15/2005 tentang Gerakan Buta Aksara dan pandai Baca Al-Qur'an dalam Wilayah Kabupaten Maros, Perda Prov. Gorontalo No. 22/2005 tentang Wajib Baca Tulis Al-Quran bagi siswa yang beragama Islam, SK Bupati Dompu No. 140/2005 tanggal 25 Juni 2005 tentang Kewajiban Membaca Al-Qur'an bagi PNS Muslim, Perda Kab. Polewali Mandar no. 14/2006 tentang Gerakan Masyarakat Islam Baca Al-Qur'an.

Tanpa mengurangi semangat Pemerintah di berbagai daerah yang prihatin terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an dan upaya peningkatan kualitas penduduknya agar bisa membaca Al-Qur'an, pikiran ini sungguh tidak tepat. Secara harfiah harus disadari ada ruang-ruang publik yang menjadi tanggung jawab negara dan ada ruang privat yang menjadi urusan penduduk yang tidak tepat dibebankan oleh Negara.

Didalam ilmu hukum, kita mengenal Kebiasaan, hukum adat, hukum agama dan hukum negara. Kebiasaan hanya berlaku dalam suatu komunitas tertentu. Hukum adat selain berlaku dalam suatu daerah tertentu sudah mempunyai sanksi. Sedangkan hukum agama mengatur tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam suatu agama tertentu. Kesemuanya hanya berlaku terhadap komunitas tertentu. Tidak dapat berlaku diluar daripada komunitas yang bersangkutan.

Bandingkan dengan hukum negara yang berlaku tanpa melihat latar belakang seseorang. Hukum negara berlaku secara umum yang telah digariskan melalui berbagai ketentuan negara (seperti UU, maupun peraturan lainnya). Oleh karena itu, maka hukum negara berlaku (ius constitutum).

Sebagai urusan publik, maka negara mengatur berbagai peraturan selain melindungi warga negara, mengurusi berbagai hak-hak yang mendasar seperti pendidikan dan kesehatan dan hak-hak publik lain seperti fasilitas umum, infrastruktur, negara juga harus menjamin berbagai hak-hak yang telah diatur oleh konstitusi. Hak-hak ini harus dijamin sehingga negara menjadi tertib dan rakyat merasakan arti bernegara.

Didalam rumusan konstitusi telah tegas dinyatakan, negara Indonesia bukanlah negara agama. Tapi bukanlah juga negara sekuler. Sehingga dengan melihat rumusan itu, maka negara harus berdiri di atas semua golongan, agama. Negara harus menjamin kebebasan beragama bagi pemeluk agama apapun sehingga dapat menjalankan ibadah dengan baik.

Dengan melihat rumusan itu, maka tidak ada satupun wewenang atau dasar hukum yang dapat memberikan wewenang kepada Negara untuk mengatur kehidupan beragama bagi penduduknya. Tidak ada satupun kekuasaan yang dapat mengatur apalagi memberikan sanksi kepada penduduknya yang berkaitan dengan kebebasan beragama.

Dan merujuk kepada ilmu hukum, maka ketentuan agama yang berlaku dalam suatu komunitas tertentu tidak dapat diterapkan oleh negara. Negara kemudian berpihak kepada suatu agama tertentu yang tentu saja melanggar prinsip bernegara.

Dari sudut pandang inilah, kemudian penulis meyakini bahwa Pemerintah daerah telah “kebablasan” didalam mengurusi urusan privat yang tidak boleh “diintervensi” oleh negara. Selain menyesatkan justru akan kontraproduktif dengan fungsi negara yang bertugas melindungi rakyatnya dan berdiri diatas semua lapisan termasuk agama.

opini musri nauli : Belajar dari sang supir (Lagi-lagi Jokowi)

BELAJAR DARI SANG SUPIR

(Lagi-lagi Jokowi)

Pelajaran memang didapat dari siapa saja, kapan saja dan dimana saja.

Hari Jumat pagi, penulis mendapatkan pelajaran penting yang justru tidak (mungkin belum) didapatkan dari literatur.

opini musri nauli : CENTURY DAN KPK

KPK “melaporkan” kemajuan kasus Bank Century. Kemajuan yang disampaikan oleh KPK menjawab keragu-raguan dari publik yang melihat kasus Bank Century masih jalan di tempat.

Tanpa menghilangkan keragu-raguan publik apakah KPK bisa menyelesaikan kasus ini secara cepat, sikap KPK didalam melihat kasus Bank Century memang ditunggu publik. Publik ingin agar kasus KPK dapat diusut tuntas.

opini musri nauli : RSPO DALAM PERDEBATAN (Catatan Kecil Mengikuti Kongres IV Sawit Watch, Palangkaraya, 19 – 21 November 2012)

RSPO DALAM PERDEBATAN

(Catatan Kecil Mengikuti Kongres IV Sawit Watch, Palangkaraya, 19 – 21 November 2012)

Suka atau tidak suka, pembahasan mengenai RSPO menemukan momentum dalam acara Kongres IV SW di Palangkaraya, 19 – 21 November 2012. Agenda pembahasan didalam komisi Rekomendasi membuktikan, tema RSPO salah satu tema yang menarik dan paling ditunggu peserta dalam diskusi.

opini musri nauli : LAGI-LAGI JOKOWI

Memang “demam” Jokowi telah memberikan pelajaran kepada kita semua. Setiap denyut dan setiap langkah Jokowi tidak terlepas dari sorotan liputan media massa. Mulai dari blusukan ke tempat-tempat yang sering luput dari perhatian Pemerintah DKI, gaya Jokowi, cengengesan, tidak peduli penampilang, deman baju kotak-kotak hingga setiap pernyataan ataupun harapan yang disampaikan. Hampir setiap hari kemudian selalu dikabarkan perkembangan terhadap langkah Jokowi. Mengalahkan berita entertainment. Mengalahkan issu artis sekalipun.

opini musri nauli : PELAJARAN PENTING DARI JOKOWI

Berita menggembirakan dikabarkan dari Jakarta. Belum lama hitungan hari Jokowi dan Ahok dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta kemudian “mewujudkan” janjinya untuk memenuhi kartu Sehat dan Kartu Pintar. Kartu Sehat dan kartu Pintar merupakan janji Jokowi yang paling dinanti oleh masyarakat. Masyarakat percaya dengan Jokowi karena telah membuktikannya selama 8 tahun di Solo. Dengan janjinya itulah, kemudian masyarakat memilih dan kemudian membuktikan Jokowi menang dalam Pilkada DKI.

Kartu Sehat sebagai “card” untuk masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan Fasilitas kesehatan sama seperti Fasilitas kesehatan yang dirasakan golongan mampu. Pemerintah DKI kemudian yang memberikan “jaminan” dengan “menyiapkan” dana APBD DKI untuk rujukan Rumah Sakit yang ditunjuk. Pemerintah DKI juga “bekerjasama” dengan berbagai rumah sakit swasta. Beragam fasilitas kesehatan yang disediakan rumah sakit kemudian “memberikan” jaminan kepada golongan kurang mampu untuk menikmati fasilitas tanpa dibebani berbagai biaya-biaya yang tidak perlu, biaya yang mahal maupun biaya-biaya yang ditentukan sepihak rumah sakit tanpa mampu dibayarkan oleh masyarakat.

opini musri nauli : LANGKAH DAHLAN ISKAN DAN JOKOW

LANGKAH DAHLAN ISKAN DAN JOKOWI

Dahlan Iskan dan Jokowi merupakan sosok yang paling fenomenal dan paling ditunggu publik setiap langkah-langkahnya. Meminjam Istilah Effendi Gozali. Keduanya sedang menjadi “media darling”. “Blusukan” Jokowi seakan-akan menjawab publik bagaimana “keinginan” publik yang setiap langkah dan keputusannya ditunggu rakyat. Keputusan yang berasal dari bawah dan dapat mewakili suara rakyat.

opini musri nauli : MEMAKNAI PAHLAWAN DITENGAH KETIDAKTELADANAN

Entah mimpi atau lagi bingung, strategi Pemerintahan SBY-Boediono menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soekarno dan Hatta. Pemberian ini kemudian menyentak alam bawah sadar rakyat Indonesia. Indonesia kemudian sadar, ternyata Pengucap Ikrar Merdeka (Sang Proklamator) baru diangerahi Gelar Pahlawan Nasional. Logikapun terbanting. Daya pengetahuan publikpun terganggu. Konsentrasi nasionalpun pecah.

opini musri nauli : MENCARI MODEL PENYELESAIAN DILUAR PENGADILAN (Catatan Perjalanan Mengikuti RSPO)

MENCARI MODEL PENYELESAIAN DILUAR PENGADILAN

(Catatan Perjalanan Mengikuti RSPO)

Harus diakui, pembangunan perkebunan kelapa sawit menggiurkan dan menarik perhatian berbagai pihak. Indonesia menjadikan ekspor CPO sebagai komoditas unggulan dan berambisi menjadikan sebagai produsen terbesar di dunia dengan areal pada tahun 2006 seluas 6,075 juta hektar dan produksi sebanyak 16,08 juta ton. Dan produksi tersebut, 12,1 juta ton (75,25%) diantaranya diekspor dan konsumsi untuk industri minyak goreng dan industri negeri sebanyak 3,8 juta ton (24,75%) (Dirattanhun, Potensi Kelapa sawit sebagai Bahan baku Diesel, ( www.ditjenbun.deptan.go.id, 13 Juli 2008

Putusan MA Terhadap Masturo Bukan Preseden Buruk

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pengamat Hukum Musri Nauli menilai perubahan putusan yang terjadi setelah diputuskan di Pengadilan Negeri, atau Pengadilan Tinggi setelah di Mahkamah Agung (MA), bukan sesuatu yang luar biasa. 

Menurutnya perubahan itu terjadi atas dasar kewenangan MA dalam melihat adanya ketidak sesuaian keputusan yang diambil di bawah.
"Atas alasan adanya ketidak sesuaian itulah MA mengambil sebuah keputusan yang berbeda dengan apa yang diputuskan di Pengadilan," katanya saat dihubungi Tribun kemarin.
Menurutnya perbedaan putusan yang terjadi antara MA dan PN disebabkan oleh banyak faktor, misalnya sudut pandang seorang Hakim PN dalam melihat perkara yang akan diputuskan. Demikian juga MA memiliki sudut pandang tersendiri dalam melihat berkas perkara.
Lalu terhadap kasus‑kasus korupsi yang diputuskan di Jambi apakah MA harus mengambil keputusan yang lebih berat dari yang diputuskan di pengadilan? 
"Tentu tidak harus lebih berat, karena hal ini sesuai dengan kewenangan, bisa lebih berat dan juga bisa lebih ringan," katanya.
Menurutnya meski banyak kasus korupsi yang diputuskan di pengadilan yang setelah dinaikkan ke MA menjadi lebih berat, itu tidak menjadi preseden buruk bagi pengadilan. Karena ini, sekali lagi sangat terkait dengan kewenangan.
"Tidak semua apa yang diputuskan MA sesuai dengan fakta sebenarnya, cukup banyak keputusan MA yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya," katanya. (dot/mai)


http://jambi.tribunnews.com/2012/11/06/putusan-ma-terhadap-masturo-bukan-preseden-buruk

opini musri nauli : MELAWAN KORUPSI

Indonesia darurat korupsi. Itu tema yang paling pantas disampaikan melihat bagaimana kronisnya para “pengurus” negara “mengurusi” negara. Setiap lini, setiap kesempatan, setiap waktu merupakan teknik dan cara bagaimana uang rakyat “dirampok”.

opini musri nauli : MENGHITUNG HARI ANAS URBANINGRUM

Korupsi proyek Hambalang “memakan” energi bangsa cukup serius. Hiruk piruk persoalan hukum kemudian “bergeser” menjadi wacana nasional. Hampir praktis “seluruh” energi The Rulling party dikonsentrasikan menghadapi berbagai pemeriksaan. Baik dimulai dari Angelina Sondakh, M. Nazaruddin hingga Anas Urbaningrum “dipusingkan” berbagai pemeriksaan di KPK. Belum lagi petinggi-petinggi The Rulling party.

opini musri nauli : SBY, SDA DAN SEBAGAINYA

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menerima penghargaan dari Ratu Inggris Elizabeth II berupa penghargaan Knight Grand Cross in the Order of the Bath. Sebelum Presiden Yudhoyono, Knight Grand Cross in the Order of the Bath hanya diberikan kepada mantan Presiden AS Ronald Reagan, mantan Presiden Perancis Jacques Chirac, serta Presiden Turki Abdullah Gul. Order of the Bath terdiri atas tiga kelas. Knight Grand Cross merupakan kelas yang tertinggi. Dua kelas berikutnya adalah Knight Commander serta Companion. (http://nasional.kompas.com/read/2012/10/29/17044978/Presiden.SBY.Mendapat.Penghargaan.dari.Ratu.Inggris)

opini musri nauli : HUKUM DALAM PERKEMBANGAN

Dalam diskusi informal, sebagian kalangan mengagumi Singapura didalam mengelola kotanya. Hampir praktis semuanya sudah tertata dengan baik. Setelah membicarakan bagaimana Singapura mengelola kotanya, kemudian mereka mengagumi Singapura didalam menerapkan hukumnya.

Banyak yang melihat prestasi Singapura didalam menata kota dan membangun sistem hukum. Terlepas dari berbagai kekurangan, kemudian Indonesia seringkali “bermimpi” agar dapat seperti Singapura. Semuanya tertata rapi dan sistem hukum dihormati. Kemudian mereka berharap agar Indonesia dapat belajar dari Singapura.