Selama sebulan lebih, saya mendapatkan tugas ataupun mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan berbagai Kepala Desa. Dalam catatan saja, saya sudah bertemu dengan 12 orang Kepala Desa.
Entah urusan pekerjaan, menghadiri acara sosialisasi, menggali potensi pengetahuan masyarakat, mempersiapkan materi Peraturan Desa ataupun mempersiapkan bahan-bahan untuk persidangan.
Dalam perjalanan dan tugas ke berbagai Desa di Provinsi Jambi, tiba-tiba mata saya tertuju ke wifi yang terletak di Kantor Desa. Dengan rasa penasaran, saya kemudian bertanya kepada Kepala Desa.
Alangkah kagetnya saya ketika Kepala Desa kemudian menerangkan adanya internet gratis untuk Pemerintah Desa.
“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan” (Tan Malaka)
Disela-sela pertandingan di Motor GP Mandalika, disaat perhatian dunia tertuju melihat suara meraung-raung dari knalpot Motor, tiba-tiba hujan deras kemudian mengguyur aspal balapan. Pertandingan terhenti kemudian sembari menunggu hujan.
DItengah-tengah aspal balapan, tiba-tiba seorang pawang hujan dengan membawa singing bowl, sang pawang hujan kemudian meminta doa kepada Sang Maha Kuasa agar hujan dihentikan untuk melanjutkan pertandingan. Tidak lupa kemudian membawa sesajen, bawang, cabai dan dupa.
Setelah sebelumnya dibahas tentang Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan hak Pakai, UU No. 5 Tahun 1960 juga mengatur tentang hak lainnya. Seperti Hak Membuka Tanah dan hak memungut hasil hutan.
Hak Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan hak Pakai dikenal sebagai hak Atas tanah primer. Sedangkan Hak Membuka Tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak Atas tanah sekunder.
Beberapa waktu yang lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 Tentang Indonesian Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian perubahan Iklim (Folu).
Momentum Folu semata-mata didasarkan mandat UU No. 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Conventiona on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim/Paris Agreement).
Seloko “Pakaian Selulurusan di Badan” adalah seloko yang menggambarkan hukum adat di Jambi terhadap hukuman akibat norma yang begitu ketat.
Secara harfiah, seloko “Pakaian Selulurusan di Badan” adalah hanya pakaian melekat yang boleh dan haknya terhadap harta Bersama (harta gono-gini)
Desa Jebus, Muara Jambi.. kisah lama negeri tua.. Leluhur yg melahirkan sejarah panjang Jambi..
Standing saya tdk berubah.. Hny masyarakat gambut yg paling paham lingkungan ada di sekitarnya..
