1. Latar Belakang: Menembus Batas Akses, Menuju Kesejahteraan
Program Perhutanan Sosial lahir sebagai pilar pemerataan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Selama puluhan tahun, masyarakat pinggiran hutan sering kali menjadi penonton di tanah mereka sendiri, sementara pengelolaan hutan skala besar mendominasi. Ketimpangan akses ini memicu dua masalah utama: kemiskinan struktural masyarakat desa hutan dan tingginya angka konflik lahan (tenurial).
Tanah, bagi masyarakat lokal dan adat, bukanlah sekadar komoditas ekonomi yang diukur dengan angka koordinat atau batas patok beton. Tanah adalah ruang hidup (living space), jalinan sejarah, dan identitas yang melekat turun-temurun. Sayangnya, konflik agraria sering kali lahir karena adanya “kebutaan” sistem penegakan hukum terhadap cara masyarakat lokal memandang tanah mereka.
Dalam upaya menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa tanah, kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada satu kacamata tunggal. Kita membutuhkan integrasi dari *dua pengetahuan utama* untuk melihat obyek tanah secara utuh dan adil.
Pengetahuan pertama adalah apa yang tercantum dalam lembaran negara: sertifikat, peta kadaster (peta pendaftaran tanah), dokumen hukum, dan titik koordinat global (GPS). Pengetahuan ini penting untuk memberikan kepastian hukum formal di mata negara. Namun, jika kita hanya terpaku pada kacamata ini, kita sering kali mengabaikan realitas di lapangan. Hukum yang kaku sering kali menggusur hak-hak tua yang tidak sempat tercatat secara administratif.
Ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri menjadi Presiden Mei 1998, ada kata-kata didalam pidatonya yang melambangkan sikapnya.
Lengser Keprabon. Mandig Pandito. Demikian kata-kata dan kemudian menjadi mantra dan sikapnya selanjutnya.
Didalam cara pandang masyarakat Jawa, kata-kata “Lengser Keprabon. Mandig Pandito”, dapat diartikan “suatu ungkapan Bahasa jawa yang dapat diartikan dan memiliki makna mendalam”. Dimana seorang Raja yang kemudian telah turun tahta (Lengser keprabon) kemudian “menyepi (bertapa)’ dan kemudian menjadi “orang bijaksana (mandig Pandito).
Akhir-akhir ini, “seakan-akan” dunia hukum begitu gaduh, rumit dan sering menyesatkan akal Sehat.
Berbagai Ahli hukum (kaum jurist) seringkali menyesatkan dan membuat hukum menjadi sulit dimengerti.
Peristiwa aksi mahasiswa 11 April 2022 (April Kelabu) tidak dapat dihindarkan dari peristiwa “pengeroyokkan” dan pemukulan Ade Armando (akademisi UI) yang tanpa “ba-bi-bu”.
Ditengah-tengah semakin optimis melandainya angka covid 19, pusat-pusat perbelanjaan yang sudah Terbuka, dapat dilakukan ibadah di bulan Ramadhan seperti taraweh namun perang Rusia-Ukrania yang menyita perhatian publik tidak dapat dihindarkan.
Perhatian dunia dalam kisruh Perang Rusia-Ukrania menyita perhatian paska perlawanan dunia menghadapi pandemi covid 19.
Selama sebulan lebih, saya mendapatkan tugas ataupun mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan berbagai Kepala Desa. Dalam catatan saja, saya sudah bertemu dengan 12 orang Kepala Desa.
Entah urusan pekerjaan, menghadiri acara sosialisasi, menggali potensi pengetahuan masyarakat, mempersiapkan materi Peraturan Desa ataupun mempersiapkan bahan-bahan untuk persidangan.
Alangkah senangnya ketika malam hari tanggal 2 Januari 2022 pukul 21.43, saya dikirimi WA dari Pemred Jambi Independent.
Kalimatnya pendek. “Luar biasa.. 6 ribu lebih pembaca”.
Saya belum berkesempatan segera membalasnya. Dua jam kemudian barulah saya kemudian membalasnya.
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (online), arti kata “re-so-nan-si” adalah dengungan, gema atau getaran suara. Dapat juga diartikan sebagai peristiwa turut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran gelombang elektromagnetik luar.
Kata “resonansi” sering juga dlekatkan sebagai kata setiap akhir tahun. Ataupun sebagai kata yang menghubungkan sebuah peristiwa Penting dalam kurun waktu tertentu.
Ada sedikit kebangggan tersendiri. Ditengah kesibukan yang super padat, Edi Purwanto, Ketua DPRD Provinsi Jambi menuliskan pandangannya di media massa.
Yang berjudul “Ikhtiar Penyelesaian Sengketa Lahan di Provinsi Jambi” yang dimuat di Jambi Independent tanggal 6 September 2021.
Tidak dapat dipungkiri, sebagai manusia yang berinteraksi dan Membangun hubungan sosial, berbagai pembicaraan yang melambangkan pola pikir, ide dan gagasan bertemu dengan berbagai gagasan lain.
Sehingga kemudian tidak disadari, berbagai ide ataupun gagasan seringkali kemudian berbenturan. Baik dengan ide yang berangkat dari pemikiran yang dipengaruhi latar belakang kehidupan, Pendidikan, Pekerjaan dan pergaulan sehari-hari.
Pakde, teruslah bekerja..
Kami percaya dengan kemampuanmu untuk menyelesaikan krisis ini.