Menurut konstitusi, Indonesia telah memposisikan dirinya
sebagai negara hukum (rechtstaat), tidak bersifat absolutisme/kekuasaan yang
tidak terbatas (machtsstaat).
Meminjam istilah Notohamijoyo “Negara
hukum adalah negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada hukum bukan pada
seorang penguasa absolut . Padmo Wahjono dengan mengutip pernyataan Oemar
Seno Adji dalam ”Indonesia Negara Hukum”
menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip umum negara yang berdasar atas
hukum terletak pada dua hal, yaitu (1) teori Rechtsstaat yang dicirikan dengan
adanya pengakuan hak-hak asasi manusia, adanya Trias Politica, adanya
pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan administratif;
dan (2) teori Rule of Law yang dicirikan dengan adanya konstitusi yang
bersumber pada hak-hak asasi manusia, adanya persamaan menurut hukum bagi semua
orang dan adanya prinsip bahwa hukum mengatasi segala-galanya .