Presiden Jokowi menerbitkan
Inpres No. 8 Tahun 2015 melanjutkan penundaan pemberian izin hutan primer dan
gambut di kawasan hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (moratorium).
Inpres kemudian mengamanatkan untuk melakukan penghentian pemberian izin
didalam kawasan moratorim.