HAK
MENGUASAI NEGARA DALAM KONTEKS UUPA
(Otokritik
kaum pinggiran vis Paradigma Intelektual Mekanik)
Beberapa waktu yang
lalu, penulis berkesempatan mengikuti Dialog DPD-RI dengan Universitas Jambi
berkaitan dengan menggali rumusan UUPA dalam menyikapi konflik sumber daya
alam. Fakultas Hukum Universitas Jambi
kemudian mengadakan penelitian UUPA dengan berbagai UU sektoral.
Ketidaksinkronan antara
UUPA dengan undang-undang sektoral seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU
Sumber Daya Air, UU Minyak dan Energi, UU Pertambangan menimbulkan benturan
norma (konflik hukum/Conflict of Law).
Diskusi mengalir.
Pemaparan hasil penelitian menimbulkan pertanyaan yang cukup banyak dari
peserta diskusi. Namun dari hasil penelitian dan respon peserta ada beberapa
catatan yang menarik untuk kita diskusikan.
Pertama, Bahwa
membicarakan UUPA menimbulkan persoalan dalam tataran implementasi dan
”keegoisan sektoral” (meminjam istilah
yang digunakan Tim Peneliti). Kedua. Paradigma didalam melihat UUPA dalam
tatanan peraturan perundang-undangan. Ketiga. Masih sumirnya dan masih ”debateble” apakah di Jambi masih adanya
hukum adat dan wilayah adat ?
Berangkat dari catatan,
penulis kemudian tersentak dan kaget. Dunia kampus ”seakan-akan” berjarak dengan perkembangan di tengah masyarakat.
Konflik sumber daya alam masih menjadi catatan tanpa memahami konteks persoalan
sebenarnya.
