Dunia hukum mengalami “geger”. Putusan Mahkamah Agung yang
mengabulkan permohonan dari Joko Priyanto dkk dan Walhi menuai problema hukum.
Putusan Mahkamah Agung ditingkat Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 (Putusan Mahkamah Agung) kemudian “dipelintir” oleh pihak yang kalah (baca Gubernur Jawa Tengah) dengan
menerbitkan Izin lingkungan baru kepada PT. Semen Indonesia.