10 Januari 2015

opini musri nauli : LOGIKA JONAN



Paska musibah pesawat Airasia, polemik mulai bermunculan. Dimulai dari tuduhan cukup serius seperti Airasia yang tidak memiliki izin terbang pada hari terjadinya musibah, safety penerbangan Airasia yang tidak layak, perdebatan pembayaran asuransi hingga berbagai pernik-pernik yang melingkupi peristiwa ini. Tentu saja tidak lupa dibumbui dengan kehidupan pilot yang berlatar belakang pilot tempur.

08 Januari 2015

Walhi Region Sumatera kritisi kerusakan lingkungan


 ......Kita (Walhi) minta kepada Presiden Jokowi untuk segera bersikap tegas dan bertindak nyata dalam mengatasi persoalan-persoalan lingkungan di Sumatera ini," kata Nauli......
Jambi (ANTARA Jambi) - Pertemuaan para aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Region Sumatera yang berlangsung pada 26--29 Desember 2014 di Jambi menyampaikan kritikan terhadap pemerintah dan perusahaan terkait derasnya kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini.


"Kita (para aktivis Walhi se-Sumatera) yang bertemu di Jambi menyatakan sangat mengkhawatirkan kondisi kerusakan dan pengrusakan lingkungan yang terus terjadi di hampir seluruh wilayah Sumatera," kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi Musri Nauli di Jambi, Kamis.

Ia menjelaskan, poin-poin kritik tersebut adalah kesimpulan dari rangkaian pertemuan dan musyawarah yang dilakukan para direktur dan petinggi Walhi Region Sumatera selama tiga hari dirangkum dalam bentuk maklumat dan disampaikan secara terbuka pada sesi orasi politik lingkungan para pimpinan Walhi Region Sumatera pada malam panggung ekologi.

Selain itu, kesimpulan yang juga dibuat secara tertulis itu menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada Joko Widodo melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta kepada setiap pemerintah daerah di 10 provinsi yang ada di wilayah Sumatera.

Di antara poin penting yang disampaikan itu adalah kerusakan hutan di wilayah Riau, Sumut, Lampung, Aceh, masalah eksodus penduduk di wilayah Bengkulu, masalah pertambangan di Sumsel, Babel dan Sumbar, serta masalah pencemaran air sungai dan laut di kawasan Jambi, Babel dan Kepri, kata Nauli.

Walhi Babel menyampaikan persoalan tambang timah yang nyata-nyata telah menyengsarakan ribuan petani dan nelayan Babel yang kehilangan mata pencahariannya karena tanah dan lautannya yang telah tercemar.

Karena itu Walhi secara nasional diminta menyuarakan agar masyarakat memboikot penggunaan produk-produk elektronik karena timah yang digunakan oleh semua produk tersebut adalah timah yang dikeruk dari bumi Babel.

Sementra, Riau, Sumsel dan Lampung menyuarakan kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan perkebunan sawit dan pertambangan batu bara yang teah menyisakan konflik sosial yang tingkat sensitifitasnya sangat tinggi sehingga tak jarang berakibat pada konflik seperti yang terjadi di Mesuji dan daerah lainnya.

Begitu pula Walhi Bengkulu mengungkapkan hal yang senada karena saat ini Bengkulu mengalamai permasalahan tata ruang, dimana luas wilayah yang sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk, yang mengakibatkan terjadinya eksodus masyarakat Bengkulu ke ke provinsi-provinsi tetangga seperti Jambi.

Selanjutnya kehadiran mereka tak jarang menjadi sumber konflik lingkungan sosial ekonomi dan budaya baru di tempat baru mereja tinggal.

Sementara Jambi menyampaikan persoalan perusakan lingkungan akibat pertambangan dan perkebunan yang saat ini sudah parah mencemari Sungai Batanghari sebagai urat nadi kehidupan masyarakar Jambi selama ini, baik disebabkan oleh pertambangan legal termasuk pertambangan emas tanpa izin, ujar Nauli.

Menurut dia, hingga saat ini konsep atau penyelesaian permasalah-permasalahan tersebut oleh pemda setempat di masing-masing daerah masih pada tataran wacana dan oratorium semata, dan belum menyentuh pada aksi nyata yang menunjukkan sikap para pemimpin daerah dalam mengatasi persoalan-persoalan kerusakan lingkungan tersebut.

"Kita (Walhi) minta kepada Presiden Jokowi untuk segera bersikap tegas dan bertindak nyata dalam mengatasi persoalan-persoalan lingkungan di Sumatera ini, terutama yang menyangkut keberadaan perusahaan perkebunan maupun pertambangan yang hanya menjadikan Sumatera sebagai objek," katanya.

Pemerintah harus segera bersikap, sebab kalau tidak maka Sumatera dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan dapat dipastikan akan mengalami bencana ekologis yang parah, tambahnya.(Ant)

28 Desember 2014

99,9 Persen Karhutla di Jambi Karena Aktivitas Manusia


Selama tahun 2014, kebakaran hutan masih saja terjadi. Meski pada akhir masa pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan berbagai langkah dan Presiden Joko Widodo juga telah blusukan di provinsi Kepulauan Riau, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi.

24 Desember 2014

opini musri nauli : BERBAGI PENGETAHUAN HUKUM LINGKUNGAN


Akhir-akhir ini saya mendapatkan kesempatan untuk “berbagi pengetahuan” tentang hukum lingkungan. Kesempatan yang tidak mungkin saya sia-siakan sekaligus mengabarkan perkembangan kerusakan lingkungan yang semakin rendah menuju ke titik nadir.

Kesempatan ini bermula ketika kasus kabut asap1 semakin massif di Jambi tahun 2014 setelah mengulangi kejadian tahun 2013.

19 Desember 2014

opini musri nauli : SELAMAT NATAL DAN TAHUN BARU




Ya. Untuk sahabat-sahabatku yang akan merayakan Natal dan Tahun baru, dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan Selamat natal dan Tahun baru. Semoga cahaya kristus menerangi bumi dan memberikan kedamaian di bumi.

14 Desember 2014

opini musri nauli : TAMBANG DAN KEMISKINAN



Akhir-akhir ini kita disodorkan berita mengerikan. Korban-korban tambang akibat eksploitasi penambangan emas tanpa izin (PETI).

Awal bulan Desember, tiga orang tewas setelah masuk ke lubang jarum di Desa parti Tanjung Kecamatan Renah Pembarap, Merangin.

opini musri nauli : Struktur Penguasaan SDA di Jambi


STRUKTUR PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM DI JAMBI[1]


Membicarakan struktur penguasaan sumber daya alam di Jambi tidak dapat dipisahkan dari perspektif “salah urus” pengelolaan sumber daya alam.

12 Desember 2014

opini musri nauli : Putusan legal standing Walhi Kebakaran 2013



Setelah mengalami persidangan lebih dari setahun, akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutuskan perkara yang diajukan oleh Walhi dalam kapasitas organisasi lingkungan hidup (legal standing). Walhi meminta pertanggungjawaban negara yang abai didalam melindungi lingkungan hidup dari ancaman asap tahun 2013 di Propinsi Jambi dan Propinsi Riau.

08 Desember 2014

opini musri nauli : Hentikan Pasar Modern




Saat menyusuri perjalanan mengelilingi wilayah barat Propinsi Jambi, saya menyaksikan “launcing” alfamart dan indomart. Alfamart dan Indomart dikenal sebagai perbelanjaan modern yang sudah mencapai di ibukota-ibukota kecamatan.

Saya kaget. Bukan bersyukur terhadap tumbuhnya ekonomi dan semakin terjangkaunya daya beli masyarakat. Bukan itu. Itu persoalan lain.

Namun yang membuat saya kecewa, Pemerintah “seakan-akan” tidak peduli dan menyerahkan persoalan kepada pasar. Pemerintah bertindak sebagai negara ketertiban (Fungsi memelihara ketertiban (order). Ketertiban dipelihara demi perlindungan, tujuannya adalah untuk melindungi warga negara yang lemah sebagaimana sering disampaikan oleh R.M. Mac Iver dalam bukunya The Modern State (1926) dan The Web of Government.