Selama tahun 2014, kebakaran hutan masih saja terjadi. Meski pada akhir masa pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan berbagai langkah dan Presiden Joko Widodo juga telah blusukan di provinsi Kepulauan Riau, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi.
Kebakaran hutan lebih banyak disebabkan dari kegiatan manusia daripada faktor alam. Bahkan Saharjo (1999), mengatakan 99,9 persen kebakaran hutan/lahan oleh manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaiannya.
Sumatera menjadi daerah yang paling banyak terjadi karhutla, terutama di Riau. Sedangkan di Jambi, Direktur Eksekutif Walhi Jambi Musri Nauli, terjadi tren peningkatan karhutla berdasarkan analisa data satelit.
Jumlah Hotspot di Provinsi Jambi lima tahun terakhir
Tahun | Hotspot* |
2010 | 82 |
2011 | 641 |
2012 | 962 |
2013 | 376 |
2014 | 485 |
*Data hasil analisa LAPAN | |
Dampak karhutla seperti asap, sangat merugikan masyarakat, baik dari kesehatan, gangguan aktivitas, perekonomian serta ekologis. Meski telah ada berbagai peraturan, pemerintah terlihat lambat dan kurang responsif menghadapi dan mengantisipasi karhutla.
“Kabut asap ini terus terjadi setiap tahunnya. Pemerintah hanya melakukan tindakan-tindakan reaktif seperti pemadaman, pemberian masker, meliburkan sekolah. Itu yang selalu dilakukan. Tanpa melihat bagaimana asap ini disebabkan ulah manusia yang tidak bertanggungjawab. Dan 80 persen penyebab kabut asap ini adalah perusahaan yang ada di Provinsi Jambi,” kata Musri.
Walhi sendiri sudah mengantongi tujuh perusahan perkebunan dan HTI di Jambi yang diduga kuat melakukan pembakaran dan pembiaran terhadap kebakaran yang terjadi di areal mereka. ”Kita sudah mengantongi tujuh perusahaan perkebunan dan HTI yang menyebabkan kabut asap di Jambi setiap tahunnya. Ini masih dalam proses pengolahan data,” sebut Musri.