Mengenal Desa Teluk Melintang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang Desa Sengkati Gedang.
Desa Teluk Melintang adalah salah satu Desa yang termasuk kedalam Kecamatan Mersam. Semula Desa Teluk Melintang termasuk kedalam Desa Sengkati Gedang. Mengalami pemekaran tahun 1984.
Mendengarkan cerita dari fasilitator Desa - Desa Mandiri Peduli Gambut Provinsi Jambi 2021 memang menarik untuk disimak.
Lihatlah. Bagaimana mereka menceritakan jalan yang mesti ditempuh. Entah harus mencari rumah Kepala Desa atau kepala Dusun untuk mengantarkan surat pengantar dari BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove - Lembaga setelah Badan Restorasi Gambut).
Jalan yang mesti ditempuh yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. Bahkan roda dua saja begitu tebal lumpurnya. “Motor tidak perlu pake standar, bisa berdiri sendiri” menggambarkan bagaimana tebalnya lumpur di jalan.
Asas Pemerintahan yang baik yang mendasarkan kepada asas kecermatan disebutkan didalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013 /PTUN-JKT.
Didalam berbagai yurisprudensi disebutkan asas ini menempatkan dan menegaskan agar Badan atau pejabat administrasi negara didalam mengeluarkan membuat keputusan TUN agar senantiasa bertindak secara hati-hati, memperhatikan secara cermat pada waktu pembuatan keputusan TUN, Serta peraturan perundang-undangan yang mendasarkan dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga.
Melanjutkan Desa-desa yang termasuk kedalam Marga Kembang Paseban yang berpusat di Mersam, maka kali ini kita melihat Sejarah masyarakat Desa Simpang Rantau Gedang.
Bersumberkan kepada Buku Perjuangan Masyarakat Desa Simpang Rantau Gedang, Tim Perjuangan Hak-hak Atas Tanah Kesatuan Tani Sialang Pangkal (KTSP), disebutkan Desa Simpang Rantau Gedang adalah salah satu desa asli di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari
Terdengar suara pelan dibelakang Istana Astinapura. Sayup-sayup suara terdengar. Bahkan nyaris hilang disapu angin.
“Tuanku. Kabar dari telik sandi. Ada punggawa kerajaan Astinapura yang khianat kepada Negeri Astinapura. Dia membawa cap kerajaan keluar Istana. Memberikan kepada pemberontak negeri. Dan kemudian menerima beberapa keping emas”, kata dubalang kerajaan.
Tidak dapat dipungkiri, sebagai pejabat publik yang disumpah atas nama agama, dilekatkan kitab suci maka terkandung makna amanah.
Didalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata “amanah” dapat dipadankan dengan kata “amanat”.
Menjelang dua purnama yang akan datang, sang punggawa yang ditugaskan di Istana Astinapura mengeluarkan titah.
Didalam berbagai yurisprudensi, pada asasnya hakim tidak dibenarkan mengabulkan permohonan penggugat melebihi apa yang dimintanya (didalam petitum).
Asas ini dapat dilihat didalam Pasal 178 HIR junto pasal 189 RBg.
Masih ingat kasus pembunuhan di wilayah hukum Kecamatan Mendahara Hilir (Tanjabtim) yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur ?
Sebelumnya pembuktian kasus pembunuhan sempat tertutupi dengan kebakaran yang menimpa rumah korban.
Persidangan MK menyisakan tanya ditengah masyarakat. Data yang digunakan untuk permohonan ternyata data yang sama persis dengan data-data DPT.
Padahal data DPT yang dikeluarkan harus disembunyikan data-data seperti Nomor Induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (NKK).