16 Maret 2015

opini musri nauli NENEK ASYANI – Menggugah Nurani Hukum



Belum selesai akhir ending Sarpin effect, dunia hokum kembali dikejutkan dengan persidangan Asyani, seorang nenek berusia 63 tahun di PN Situbondo.

Pada pertengahan Desember 2014, Nenek Asyani dimasukkan penjara dengan tuduhan menebang kayu jati dan mencuri milik Perhutani. Padahal Nenek Asyani bukan menebang kayu jati milik Pemerintah melainkan miliknya sendiri.

Persidangan Nenek Asyani mengingatkan persidangan terhadap kasus-kasus sepele seperti pencurian, kakao, pencurian sandal, pencurian listrik cas HP, persidangan e-mail ”Prita”, pencurian semangko yang menarik perhatian nasional.

Kasus pencurian, kakao, pencurian sandal, pencurian listrik cas HP, persidangan e-mail ”Prita”, pencurian semangko menjadi inspirasi MA keluar dari “kungkungan” aliran positivisme.

Sudah lama Mahkamah Agung menyadari dan mendorong agar perkara ringan cukup diselesaikan di luar proses peradilan (out of court settlement). MA kemudian mengeluarkan untuk perkara perdata, mediasi bersifat wajib, dan bisa diterapkan untuk semua tingkatan peradilan (Perma No 1 Tahun 2008). Bahkan untuk perkara pidana, MA mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2012. MA kemudian menafsirkan ”Rp 250 dengan definisi RP 2.500.000,- dalam pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, pasal 482 KUHP.

Problema hokum mulai muncul. Apakah Hukum dapat membenarkan dan memaafkan perbuatan dari Nenek Asyani ?

Menggunakan definisi UU P3H (UU yang sedang digugat di MK), persoalan hokum tidak bisa menjelaskan apakah Nenek Asyani dapat menghilangkan sifat tindak pidana (Straf-uitsluitings-gronden) dalam hal ini menghilangkan sifat melanggar hukum (wederrchtelijkheid) dan memaafkan si pelaku (“feit d’xcuse”)

Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu ‘Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea’, bahwa ‘tidak dipidana jika tidak ada kesalahan’.

Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana hanya dapat dihukum jika terdapat kesalahan. Dalam bahasa latin diungkapkan dengan kata-kata “actus non facit reum, nisi mens sit rea.

Dalam asas positivisme maka dengan melihat unsur kesalahan (schuld) dan “mens rea”, Menilik terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Nenek Asyani yang menebang kayu jati (terlepas milik Pemerintah ataupun miliknya sendiri), maka Nenek Asyani tidak dapat dilepaskan dari proses hukum. Nenek Asyani tetap bisa dipersangkakan melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur didalam UU Kehutanan. Perbuatan “menebang kayu” tanpa izin bertentangan dengna hukum.

Nenek Asyani telah “terbukti” dalam proses penyidikan sehingga proses hukum dilanjutkan hingga di persidangan.

Begitu menggunakan rujukan terhadap menghilangkan sifat tindak pidana (Straf-uitsluitings-gronden) dalam hal ini menghilangkan sifat melanggar hukum (wederrchtelijkheid) dan memaafkan si pelaku (“feit d’xcuse”), maka Nenek Asyani tidak dapat melepaskan tanggungjawab hukum.

Namun yang dilupakan dalam proses hukum, penegak hukum baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan melupakan asas keadilan. Mereka lupa sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruck. Gustav memberikan “ingatan” tentang tujuan hukum yaitu keadilan hukum (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtssicherheit) dan kemanfaatan hukum (zweckmassigkeit).

Dalam istilah lain, MK sudah menyampaikan keadilan prosedural (procedural justice) dan keadilan substantif (substantive justice). Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal. Sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.

Selain itu juga yang sering diingatkan oleh Aristoteles “Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama/Common good”. Atau disampaikan oleh Hart “hukum sebagai sistem harus adil.

Dengan melihat persidangan terhadap Nenek Asyani, maka kita bisa seharusnya mendorong putusan kemanfaatan hukum (zweckmassigkeit) terhadap Nenek Asyani. Tidak semata-mata menggunakan pendekatan semata-mata kedalam kepastian hukum (rechtssicherheit) atau keadilan hukum (gerechtigkeit).

Apakah bermanfaat terhadap proses hukum kepada nenek Asyani ? Apa pelajaran yang bisa ditarik dari peristiwa terhadap nenek Asyani ? Apakah akan memberikan “effek jera” kepada nenek Asyani ?

Melihat berbagai dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, melihat berbagai peraturan baik hukum normatif, semangat restroaktive justice hingga semangat memberikan pelajaran hukum, maka konstruksi hukum bisa dilakukan.

Terhadap Nenek Asyani bisa dilakukan putusan “menjatuhkan hukuman” dengan tetap Rasa kemanusiaan dan nurani melihat keadaan nenek Asyani adalah pondasi utama sebelum menjatuhkan.

Nenek Asyani bisa dijatuhi pidana penjara yang dihitung selama nenek Asyani telah menjalani penjara.
Dengan demikian, maka setelah putusan dibacakan, Nenek Asyani bisa menghirup udara segar.

Kedepan. Pelajaran pahit harus kita terima. Peristiwa persidangan terhadap nenek Asyani harus menggunakan cara-cara restoraktive justice. Harus dihentikan cara-cara memberikan “penghukuman” kepada rakyat melalui pengadilan.

Tanpa pernah “membenarkan” perbuatan menebang kayu tanpa izin, harus diselesaian dengan menggunakan berbagai mekanisme diluar pengadilan untuk memberikan pelajaran hukum dan pendidikan hukum kepada masyarakat yang “buta hukum” dan perlu perlindungan negara.

Hukum Pidana sebagai Ultimum Remedium merupakan senjata terakhir dalam penegakkan hukum. Menggunakan hukum pidana sebagai “effek jera” merupakan konsep hukum dalam era kolonial. Cara ini harus dihentikan dan digantikan hukum yang berwajah humanisme. Dan menempatkan kemanusiaan sebagai penghormatan sebagai negara berdaulat.


Dimuat di Jambi Ekpspress, 18 Maret 2015.















10 Maret 2015

opini musri nauli : Ada Apa dengan Ahli Hukum



Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai dagelan hukum yang kering makna. Kriminalisasi pimpinan KPK, pendukung KPK seperti Denny Indrayana (UGM), Feri Amsari (Unand).

Belum cukup.

opini musri nauli : SDA dan konflik (In Memoriam Indra Pelani)


Peristiwa tragis yang merenggut nyawa pejuang petani, Indra Pelani (Serikat Tani Tebo) memantik dukungan publik. Kepergian Indra Pelani menuai protes dan dukungan dari berbagai kalangan. Berbagai website resmi dari berbagai organisasi yang memiliki “concern” terhadap peristiwa ini telah memuatnya.

Pihak Asia Pulp and Paper (APP group dari PT. WKS) menyatakan resmi mengutuk keras perbuatan pelaku dan bertanggungjawab dan menyerahkan kepada proses hukum siapapun yang terlibat.

09 Maret 2015

opini musri nauli : Gangguan kejiwaan menurut hukum





Dunia hukum di Jambi geger dengan peristiwa kasus pembunuhan suami terhadap istrinya. Hendi (35) warga Desa Taman Bandung Kecamatan Pauh Sarolangun, memenggal kepala istrinya Riska (37) hingga putus.

Proses hukum kemudian dilakukan untuk melihat motif hingga pelaku tega menghabisi nyawa istrinya dan kemudian memenggal kepala istri hingga putus. Motif inilah kemudian dijadikan dasar untuk melihat peristiwa ini sebenarnya dan kemudian bagaimana pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

opini musri nauli : DIPLOMASI DAN ETIKA



Dalam sebuah proses mediasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri “yang”mempertemukan Gubernur DKI (Ahok) dan DPRD DKI berakhir dengan “deadlock”. Entah dengan alasan “gaya” Ahok yang “terus terang” sambil menunjuk dan mengangkat tangan sambil menunjuk jidat atau gaya anggota DPRD yang teriak-teriak, suasana mediasi yang panas kemudian tidak menghasilkan apa-apa.

04 Maret 2015

Guards Surrender after Murder


JAMBI, Indonesia - Seven security guards of PT Wirakarya Sakti (WKS), a pulpwood supplier for giant Asia Pulp and Paper (APP), have surrendered to the police after allegedly beating a farmer to death in Jambi.

"Accompanied by their lawyers, they surrendered at about 9 p.m. [on Monday]," Jambi Police spokesman Adj. Sr. Comr. Almansyah said on Tuesday.

He said the guards were identified as Jemi Hutabarat, 28, Zaidan, 18, M. Ridho, 24, Febrian, 29, Deispa, 28, Asmadi, 33, and Ayatolah Khomeni, 25.

The guards, who were members of the quick response unit (URC) contracted by PT WKS, reportedly fled the scene after beating the farmer, Indra Pelani, to death on Friday afternoon near an acacia plantation by the company's Kembar 803 post in Tebo regency, Jambi.

Indra, a member of the Tebo Farmers' Union, and his friend Nick Karim of the Jambi branch of the Indonesian Forum for the Environment (Walhi) had passed the post on a motorcycle and got into an argument with the URC team members.

Indra was grabbed and beaten by the guards while Nick was aided by locals.
Indra died during the incident and his body was dumped 5 kilometers from the company's District 8 area.

Meanwhile, Jambi Walhi deplored the incident, calling it an inhumane act and urging the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) to probe the brutal murder.

"We want Komnas HAM to investigate the case," Jambi Walhi executive director Musri Nauli said on Tuesday.

Musri said Walhi had also asked the police to probe the case thoroughly, saying that the murder may have been premeditated.

"It was premeditated murder," he insisted.

Musri said Walhi demanded that the company suspend its operations during the investigation.
Meanwhile, APP, a member of the Sinar Mas Group of companies, said in a statement on Monday that it had ordered WKS to suspend all personnel allegedly involved in the incident.

"We condemn violence and we support Greenpeace's decision to focus its efforts on this issue," it said, adding that efforts would be made "to ensure justice is served".

The environmental group has suspended cooperation with APP on account of the incident.
Bustar Maitar, the head of Greenpeace's Indonesia forest campaign, told Agence France-Presse on Monday that the group was temporarily withdrawing support for the company's initiatives on forest conservation.

Greenpeace had once been one of the strongest critics of APP, accusing it of destroying vast swathes of carbon-rich forests that were home to endangered species such as Sumatran orangutans and tigers.

Jakarta Post, 4 Maret 2015

http://www.asiaone.com/singapore/guards-surrender-after-murder

02 Maret 2015

Musri Nauli: Ini Pembunuhan Berencana


JAMBI 
- Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi, Musri Nauli, menyebut apa yang dialami oleh Indra, anggota Serikat Petani Tebo (SPT), adalah pembunuhan berencana.

Sebelumnya, Jumat (27/2) lalu, Indra dikeroyok oleh tujuh orang Tim URC PT WKS. Usai dikeroyok, Indra dibawa oleh tujuh orang Tim URC tersebut, hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia, Sabtu (28/2) lalu.

"Melihat fakta-fakta yang ada, ini bukan lagi pengeroyokan, tapi sudah pembunuhan berencana," tegas Nauli, saat menggelar jumpa pers bersama sejumlah wartawan, Senin (2/3).

Sementara itu Rudi, dari Walhi Jambi menambahkan, indikasi tersebut diperkuat dengan sejumlah fakta, salah satunya Nick Karim, rekan Indra pada saat kejadian, malah tidak diganggu oleh Tim URC tersebut.

"Sepertinya korban memang sudah menjadi target, karena Nick Karim yang berboncengan sepeda motor dengan korban, malah tidak diganggu," ujar Rudi.

http://www.metrojambi.com/v1/daerah/34804-musri-nauli-ini-pembunuhan-berencana.html?device=xhtml

opini musri nauli : In memoriam : INDRA PELANI - In Memoriam


Peristiwa tragis terhadap Indra Kailani, anggota Serikat Tani Tebo (STT) dalam “pembunuhan berencana” oleh Unit Reaksi Cepat security PT. WKS memantik kemarahan mendalam kepada saya. Mengenang gaya anak muda dalam setiap pertemuan kepada korban membuat isak tangis kamipun pecah. Kami terisak-isak mendapatkan kabar terbunuhnya dan proses mencari mayat yang dibuang jauh dari lokasi permulaan keributan.

24 Februari 2015

opini musri nauli : ADU NYALI JOKOWI DAN TONI ABBOT





Dunia politik internasional cukup heboh dengan “kegigihan” Jokowi yang melaksanakan hukuman mati. Melanjutkan proses eksekusi hukuman mati sebelumnya, proses eksekusi mulai “mengancam” kepada negara tetangga. Australia yang berkepentingan untuk melindungi warganegaranya yang terlibat narkoba. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Chan dan Sukumaran menghadapi hukuman mati di Indonesia akibat keterlibatan keduanya dalam upaya penyelundupan heroin lebih dari 8 kilogram dari Bali ke Australia. Kasus ini biasa dikenal “Bali Nine”.

19 Februari 2015

opini musri nauli : CARA JOKOWI MEMAINKAN POLITIK



Usai sudah penetapan Jokowi “menyelesaikan” kemelut antara KPK dan Polri. Dengan “memberhentikan” Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW) dari KPK dan “menetapkan” untuk mengusung Plt Badroen Haiti (BH) sebagai Kapolri “menggantikan” Budi Gunawan (BG) membuat saya menarik “sejenak” nafas untuk melihat persoalan ini. Terlepas kemudian Jokowi mengusung “Taufikurrahman Ruki (TR)”, Johan Budi (JB) dan Indriyanto Senoaji (IS) mengisi kekosongan komisioner KPK.