Mahkamah
Konstitusi (MK) telah memutuskan perkara No. 25/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya
telah memutuskan kata “dapat” didalam
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999/UU No. 20 tahun 2001 Tentang
Tindak korupsi (UU Tindak Pidana Korupsi).
Kata “dapat” didalam pasal 2 ayat (1)
dan pasal 3 UU Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tema yang paling
menarik dan menyita para pemerhati anti korupsi. Baik dimulai dari pembahasan
UU ini maupun didalam berbagai permohonan di MK.