opini musri nauli : CATATAN NKB 12

CATATAN NKB 12[1]

Akhir-akhir ini, KPK berkonsentrasi terhadap potensi korupsi di sektor Sumber daya alam. Pada tanggal 11 Maret 2013 lalu, Nota Kesepakatan Bersama telah ditandatangani 12 Kementerian/Lembaga, yang dimaksudkan untuk menyelesaikan akar masalah sektor sumber daya alam atau sektor kehutanan. Ke-12 instansi itu antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, Komnas HAM, dan Bappenas (NKB). NKB ini berlaku sejak ditandatangani hingga 11 Maret 2016 dan dilaksanakan secara keseluruhan di 18 provinsi.

opini musri nauli : WACANA KEADILAN IKLIM

Usai sudah pertemuan “Paris Agreement 2015” di Paris akhir tahun 2015. Delegasi berbagai Negara pulang dengan pikirannya masing-masing.

Negara utara[1] gembira setelah bisa memindahkan persoalan perubahan iklim (greenwash) ke Negara selatan. Sedangkan Negara selatan bergembira dan “membayangkan” proposal proyek “perubahan iklim (climate change).

opini musri nauli : SIlang Sengkarut Hasil audit BPK

Konsentrasi public terhadap Ahok memasuki babak baru. Setelah setahun lebih, issu RS Sumber Waras, KPK kemudian “menentukan” sikap terhadap kasus ini. KPK sudah menyatakan “tidak ada unsur perbuatan melawan hukum”.

Sikap ini merupakan rangkaian sikap sebelumnya, yang menyatakan dengna tegas, tidak ada unsur “niat jahat (mens rea)” dari pembelian tanah untuk RS Sumber Waras.

opini musri nauli : KETIDAKADILAN PERUBAHAN IKLIM

Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim[1] (COP UNFCCC) telah menyepakati agar suhu bumi tidak boleh mencapai 2 derajat celcius. Ketakuan manusia terhadap suhu bumi mencapai 2 derajat celcius akan menciptakan bencana iklim yang berkepanjangan[2]. Berbagai ahli kemudian “memaksa” agar memangkas emisi karbon dioksida hingga 70% pada tahun 2050[3].

Pada pertengahan 2007, UNFCCC meminta kelompok negara-negara industri anggota G8[4] untuk memberi dukungan politik dan pendanaan terhadap rencana baru Bank Dunia yaitu fasilitas kemitraan karbon hutan atau Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).

opini musri nauli : WAJAH SAENIH

Tiba-tiba wajah Saenih menyeruak ke wilayah public. Dengan muka melongo dan tidak percaya ketika dagangannya diambil paksa dan kemudian “disorongkan” ke wadah plastic dan mencampurkan sehingga tidak bisa dimakan memantik dukungan public. Dan Sang Perampas kemudian “cerita” di depan blitz lampu kamera sembari bertutur tentang “urusan moral”. Ingat. Urusan Moral.

opini musri nauli : Suvarnabhumi dan Suvarnadwipa

Ketika melihat tulisan “Suvarnabhumi” di bandara Bangkok, Thailand, pikiran saya kemudian menerawang melihat Pulau Sumatera. Kata “Suvarnabhumi” sering disebutkan didalam dokumen-dokumen perjalanan petualang dunia yang pernah menjelajah atau ke Sumatera.

opini musri nauli : Kekayaan Jambi dari masa ke masa

Membicarakan Jambi harus dilihat dari pendekatan tipologi wilayah. Tipologi dataran tinggi, dataran sedang dan dataran rendah.

opini musri nauli : TRADISI RAMADHAN

Sebelum saya menuliskan tradisi Ramadhan yang rutin digelar di berbagai daerah di Jambi,  Entah berapa kali saya harus menuliskan kesalahan penggunaan kalimat menjelang memasuki bulan Ramadhan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ucapan tahun ini tidak begitu banyak. Pemerintah daerah cuma memasang di tempat-tempat tertentu.

Ucapan “selamat memasuki bulan Ramadhan” pada tahun-tahun sebelumnya ramai sekali. Apalagi hendak memasuki Pemilu. Wuih.

opini musri nauli : KONFIGURASI HUKUM PROYEK REKLAMASI DI INDONESIA (Dari Cerita Sangkuriang hingga Jurus “Dewa Mabuk” Wiro Sableng)

Negara kepulauan kok bikin reklamasi

(Iwan Fals)

Pernyataan sederhana namun “nyelekit” dari sang “legenda” music Indonesia kemudian menyentak dan menggali memori panjang tentang “kemaritiman” Indonesia. Sebagai Negara maritime, Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang keempat di dunia (setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia) dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Wilayah Laut dan pesisir Indonesia mencapai ¾ wilayah Indonesia (5,8 juta km² dari 7.827.087 km²). Hingga saat ini wilayah pesisir memiliki sumberdaya dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia.

opini musri nauli : REKLAMASI DALAM PANDANGAN PTUN JAKARTA

Issu “reklamasi” di Jakarta kemudian meninggalkan huru-hara politik. “Kukuhnya” Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan penolakan semakin massif dari rakyat membuat persoalan reklamasi kemudian menjadi diskusi nasional yang semakin hangat. Bahkan magnitudonya kemudian melebar hingga ke Istana.