opini musri nauli : izin atau pemberitahuan

Beberapa waktu yang lalu, ketika mendampingi dalam sebuah pemeriksaan, penulis tersentak, ketika seorang penyidik mempertanyakan “izin” demonstrasi. “Kekagetan” didasarkan, didalam alam rezim yang sudah terbuka dan demokratis seperti ini, paradigma masih “salah kaprah” dan cenderung melihat persoalan dari sudut pandang “kekuasaan” masih berparadigma orde baru.

Kekagetan bertambah, ketika “membicarakan” hal ikhwal “demonstrasi”, aparat penegak hukum tidak mengetahui peraturan yang berkaitan dengan demonstran. Tentu saja, apabila argumentasi tidak dikeluarkan, maka tentu saja akan “kemunduran” didalam melihat persoalan demonstrasi dari sudut pandang sempit kekuasaan.

opini musri nauli : MEMBACA KONSPIRASI PETINGGI PARTA

Publik terhenyak, ketika KPK “menangkap petinggi” sebuah partai. Tanpa mengurangi kampanye sebagai partai “bersih”, reaktif (penulis sengaja menggunakan kata-kata “reaktif” melihat respon) dari partai sungguh-sungguh aneh dan memerlukan logika yang tepat untuk memahaminya. Ada sebuah kata penting dari respon itu. Kata “Konspirasi”. Kata-kata ini penting selain ingin mengetahui bagaimana kejadian “sebenarnya” sehingga kita mudah memahami pesannya, juga akan berkaitan dengan integritas dari KPK itu sendiri.

Papan pengumuman : Mohon Maaf

 

Ketika mendapatkan kabar Anwar Sadat, Direktur Walhi Sumsel yang ditangkap Polda Sumsel, malam itu juga saya ke Palembang.

Anwar Sadat, bersama 25 aktivis dan petani Kabupaten Ogan Ilir ditangkap aparat Polda setempat saat terjadi kericuhan pada aksi unjuk rasa di Palembang, Selasa sore.

opini musri nauli : Menghitung kalkulasi Kasus Bupati Garut

Putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan DPRD Garut. Publik sudah mengetahuinya. Alasan “pelengseran” Bupati Garut diterima dan MA kemudian bisa menerimanya.

opini musri nauli : Disparitas

Dalam suatu kasus yang sama, hukum tidak boleh dibenarkan untuk menerapkan peraturan yang berbeda. Dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan disparitas (disparity of sentencing).

Artinya suatu kasus hukum yang sama, harus juga diterapkan peraturan yang sama. Selain untuk menghindarkan dari diskriminasi yang harus dirasakan oleh para pelaku, menggugat ketidakadilan publik juga memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat (edukasi).

opini musri nauli : Habibie dan Ainun

(Refleksi Makna “Kesetiaan” cinta seorang Manusia)

HABIBE dan AINUN. Demikian sebuah judul film melodrama yang heboh di putar di berbagai bioskop Century Twenty One.

opini musri nauli : Memahami Logika Seksualitas di otak kaum lelaki

Pernyataan calon hakim agung Muhammad Daming Sanusi yang menyatakan, hukuman mati tidak layak diberlakukan bagi pelaku pemerkosaan. Alasannya, karena pelaku dan korban sama-sama enak seakan melengkapi “isi” otak kaum lelaki bias gender. Perempuan “diperlakukan” seperti “barang dagangan” tanpa memahami isi pikiran perempuan.

opini musri nauli : Polemik candi muara takus

Pada suatu kesempatan, penulis diajak Hariansyah Usman (biasa dipanggil Kaka. Direktur Walhi Riau) mengunjungi situs Candi Budha di sebuah tempat kecil di Kampar, Riau.

Penulis kaget, ketika nama daerah itu “Muara Tapus”. Kekagetan penulis sebenarnya berangkat dari nama yang sama, Candi Muara Jambi yang juga bernama Candi Muara Tapus. Entah karena kebetulan mirip atau memang ada kesamaan sejarah, Nama Candi Muara Tapus mengganggu pikiran penulis. Di Jambi sendiri, memang ada Candi Muara Tapus. Candi Muara Tapus di Muara Jambi kemudian lebih dikenal dengna nama Candi Muara Jambi.

opini musri nauli : Membaca arah advokasi batu ampar

Perjalanan Mendampingi “Farah Karimi”

Pada tanggal 15 – 16 Januari 2013, Walhi Jambi kedatangan tamu “penting”. Farah Karimi yang menjadi Direktur Oxfam Novib sejak November 2007².

opini musri nauli : Diduga Ada Unsur Pembiaran terhadap Tiara

KASUS meninggalnya Anggara Tiara dan bayi yang dikandungnya terus mendapat perhatian dari sejumlah kalangan. Adanya dugaan unsur kelalaian dan pembiaran menjadi sorotan publik.