Didalam pembahasan sebelumnya, Badan hukum yang didirikan dengan memisahkan kekayaan dari para pendiri (comanditer) dan terpisah yang kemudian menjadi harta kekayaan badan hukum maka badan hukum (Rechtpersoon) dapat bertindak menjadi pihak dimuka hukum.
Badan hukum kemudian dapat mengikatkan perjanjian dengan pihak lain, mengadakan perjanjian lainnya seperti jual beli, sewa menyewa terhadap harta kekayaan badan hukum.
Menurut para ahli, Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (rechts-bevoegheid) secara hukum, haruslah memiliki empat unsur pokok, (1) Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain; 2) Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 3) Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum; 4) Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.
Sedangkan ahli lain menyebutkan persyaratan agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum meliputi keharusan (1) Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu.
Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, ketapang adalah pohon besar, daunnya lebar, buahnya bertempurung keras, kulitnya untuk menyamak kulit, bijinya dapat dibuat minyak〔Terminalia catatapa). Ketapang dapat juga diartikan “biji ketapang” dan “minyak ketapang”.
Ketapang juga dapat diartikan sebagai ampas kelapa.
Nama Ketapang juga sering dilekatkan nama tempat. Seperti Teluk Ketapang yang termasuk kedalam Marga Tungkal Ilir. Sekarang Teluk Ketapang adalah nama Desa yang termasuk kedalam Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Simpang diartikan sesuatu yang memisah (membelok, bercabang, melencong, dan sebagainya) dari yang lurus (induknya).
Kata simpang juga dapat diartikan “tempat berbelok atau bercabang dari yang lurus (tentang jalan): -- jalan; -- tiga (empat dan sebagainya).
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti “Pungguk” dapat ditemukan didalam pepatah. Seperti “Pungguk merindukan bulan. Diartikan sebagai orang yang sangat rindu kepada kekasihnya. Namun cintanya tidak terbalas.
Namun ditengah masyarakat masyarakat Melayu Jambi terutama di Marga Sungai Tenang (Merangin), istilah “pungguk” menunjukkan kekerabatan dalam satu wilayah. Dikenal “Pungguk 6”, “Pungguk 9”.
Didalam ilmu Hukum, Badan hukum (rechtpersoon) ditempatkan sebagai salah satu subyek hukum. Mampu bertinda “seolah-olah’ seperti subyek hukum lainnya seperti manusia (naturalijke persoon).
Menurut para Ahli, badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu: (1) berwujud himpunan, dan (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan.
Dahulu Sebelum disahkan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa, berbagai jabatan Kepala Desa dikenal dengan penamaan yang berbeda-beda.
Di Bangko diketahui oleh Rip Pemuncak/Kepala Desa Muara Jernih Marga Batin V dulu Marga Tabir.
Ketika mengucapkan Air dengan dialek Bahasa Melayu Jambi, maka sering disebutkan dengan ucapan “aek”.
Namun kata “aek’ sering dipadankan dengan berbagai Seloko.
Ditengah masyarakat Melayu Jambi dikenal seloko seperti “ke aek bebungo pasir. Ke darat bebungo kayu”.
Telanaipura tidak dapat dipisahkan dari cerita Rakyat Melayu Jambi.
Didalam buku “Tan Talanai-Beserta dua buah Cerita Rakyat Jambi Lainnya”, Kisah Raja Tan Talanai, seorang Raja dari sebelah jajahan Rabu Mentarah (India Muka) yang kemudian datang ke Jambi. Kemudian membuat Istana di Muara Jambi Kecil dan di ujung Tanjung Jabung (Sekarang Tanjung Jabung Timur). Kemudian dikenal Pulau Berhala.
Kedatangan Raja Tan Talanai kemudian memerintah dapat mengatasi keadaan negeri yang sedang kacau balau.
Raja Tan Talanai setelah memerintah dengan segala kebesarannya kemudian dikenang rakyat sebagai Pemimpin yang mempunyai kebesaran.
Di Jambi sendiri, berbagai putusan Pengadilan Negeri Sudah mengatur tentang Hukum adat.
Putusan Pengadilan Negeri Jambi No 01/Pdt.G/2012/PN.Jbi tertanggal 12 Juli 2012 yang dikenal “Surat Pegangan Andil.