Jumat, 24 Maret 2017

HIPOKRIT KELAS MENENGAH





Ketika issu Kendeng menggelinding bak bola salju, tuduhan terhadap perlawanan 9 Perempuan juga menggelinding mengikuti bola salju. Berbarengan, saling menelikung, menyikut bahkan menafikan perlawanan 9 perempuan Kendeng.

Entah melalui kampus terkenal yang “mengesahkan” AMDAL, jawaban dari Gubernur yang “ngeyel’ tidak tunduk kepada putusan Pengadilan ataupun “jawaban” ngeles Pakde Jokowi.

Belum lagi terkait dengan pemain teater, iklan, massa bayaran ataupun kelompok yang mematikan perlawanan 9 perempuan Kendeng. Kesemuanya bertindak “mewakili” kelas menengah yang kemudian menasbihkan diri menjadi “paling benar”, “paling layak”, “paling suci”, “paling baik”. Dilengkapi dengan jabatan, titel ataupun lembaga yang kredibel.

Mereka membaca dari literature yang rumit, kajian yang dalam dan tentu saja berangkat dari bacaan terbitan universitas bergengsi, ahli yang berkompeten dan tentu saja dilengkapi berbaris titel akademik. Sehingga analisis, kajian harus dianggap bermutu dan kredibel membicarakan Kendeng.

Membaca 9 Perempuan Kendeng dari ruangan berpendingin sembari memakan “fast food” justru “menjauhkan” diri dari problema dan akar persoalan Kendeng itu sendiri. Mereka enggan duduk, mendengarkan, merasakan bahkan membayangkan “rusaknya” tambang dan “menghilangkan” 200 mata air dan menghasilkan 1000 liter/detik.

Cara pandang kelas Menengah Indonesia sudah saya rasakan ketika “rakyat” menemukan momentum untuk bertindak dan menyelamatkan dirinya. Baik dari lingkup politik, ekonomi, budaya bahkan terhadap alam sendiri.

Ketika mahasiswa kemudian turun ke jalan “memprotes” pencalonan Soeharto untuk ke tujuh kalinya, kelas menengah kemudian “mencibir”. Bahkan ketika dimulai Pemilu 1997, kelas menengah justru “asyik” melihat mahasiswa dipukul, tawuran, dikejar tentara sambil makan “sandwich” dari televisi sambil tertawa. Persis melihat ketoprak humor. Namun sejarah kemudian berbicara. Jatuhnya Soeharto Mei 1998, malah yang tertawa menonton aksi-aksi mahasiswa “berebut’ panggung naik mimbar dan kemudian teriak “paling reformasi’. Suasana ini masih dirasakan ketika bertemu dengan “orang-orang birokrat” ataupun anggota parlemen.

Ketika kebakaran, kelas menengah, entah melalui pejabat ataupun kalangan kampus kemudian dengan enteng “menuduh’ kebakaran disebabkan karena petani yang membuka lahan dengna cara membakar. Lalu ketika angka-angka dan titik api ditunjukkan di areal konsensi perusahaan, eh, kemudian mereka dengan enteng kemudian berbaris membuat  program “restorasi gambut” sembari mengajak satu atau dua orang dari kampong untuk mengikuti kegiatan. Dan dengan gamblang kemudian melupakan “penyebab” kebakaran di areal konsesi. Mereka kemudian “tertimbun” mengejar target proyek tanpa menyentuh esensi persoalan kebakaran.

Disisi lain, ketika “diingatkan” tipologi gambut yang tidak bisa dikonversi untuk sawit dan HTI, pejabat pemerintah dan didukung kalangan kampus, dengan enteng menyiapkan konsep pengelolaan “gambut berkelanjutan”. Lengkap dengan analisis yang rumit, scientific dan ilmiah. Namun ketika sawit dan HTI yang tidak cocok dengan gambut dan penyumbang kebakaran, eh, dengan enteng kemudian membuat konsep “membuka lahan tanpa membakar’. Lagi-lagi kelas menengah tidak mau mengakui model pengelolaan yang sudah dilakukan rakyat ratusan yang lalu.

Di sector hutan, pemangku kepentingan sering “teriak” melindungi kawasan hutan dengan menawarkan konsep seperti Hutan Produksi, hutan konservasi, hutan lindung, hutan alam. Namun ketika masyarakat mengenal kawasan lindung yang ditandai dengan symbol-simbol tertentu, dengan enteng kemudian menuduh masyarakat sebagai penyebab dan biang kerusakan hutan.

Berbagai peristiwa yang kemudian terbukti menempatkan masyarakat yang “paling tahu”, paling merasakan”, paling mengerti” bahkan paling menderita akibat kerusakan alam. Tidak salah kemudian ketika ungkapan “Guru kampus belajar dari guru kampung’.

Namun apabila tidak juga membuka mata dan pikiran kelas menengah di Indonesia. Pilihan masyarakat untuk “melawan” terhadap ancaman kerusakan maka yang paling dirasakan oleh masyarakat itulah yang menjadi “basis” argumentasi sebagai “counter” terhadap tawaran, model yang disodorkan kampus.

Maka jangan bermimpi kelas menengah di Indonesia menjadi motor penggerak  terhadap perubahan. Perubahan akan terus menggelinding dan berbarengan dengan kerusakan sumber daya alam itu sendiri. Dan kelas menengah menjadi “bagian” dari rezim yang melanggengkan kerusakan sumber daya alam itu sendiri.