opini musri nauli : MASALAH PESAWAT TERBANG BAGI MALAYSIA

Usai sudah “penantian panjang” dari penumpang Malaysia Airline MH 370 yang hilang. Pernyataan resmi dari Pemerintah Malaysia yang menganggap Malaysia Airline jatuh di sebelah utara Perth, Australia. Titik jatuh dari jalur resmi perjalanannya.

opini musri nauli : SERTIFIKAT HALAL

Akhir-akhir ini kita mendiskusikan sertifikat halal dalam setiap label makanan. Menyimak berbagai tanggapan terhadap sertifikat halal, sembari kita menunggu Panja RUU Jaminan produk halal, alangkah baiknya kita sejenak melihat “kepentingan” konsumen diutamakan.

Mendorong sertifikat halal dalam setiap produk makanan merupakan “informasi penting” dari umat Islam. Dengan Informasi itulah, umat Islam akan menentukan “apakah” menggunakan produk itu atau bukan.

opini musri nauli : RAHASIA KOMPASIANA BIKIN KEOK ANGGITO, UGM DAN KOMPAS

Akhir-akhir ini kita dikejutkan tulisan di Kompasiana yang memuat tulisan “Anggito Abimanyu Menjiplak Artikel Orang (Opininya di Kompas 10 Feb. 2014)?. Dengan telanjang (ciri khas tulisan di Kompasiana), sang penulis memaparkan tulisan Anggito Abimanyu yang disalin (copas) dari tulisan Opini Hatbonar Sinaga yng berjudul “Menggagas Asuransi Bencana”.

opini musri nauli : MITOLOGI GUNUNG KELUD

Malam tadi, penulis bertemu dengan sahabat lama dari Kalimantan Timur. Secara sekilas, dia menceritakan “sedikit' tentang Gunung Kelud dari pendekatan mitologi Jawa.

opini musri nauli : MEMILIH DAN TIDAK MEMILIH ADALAH HAK

Dalam sebuah pemberitaan online, adanya wacana “mempidanakan” penganjur “golput”.

Tema ini sangat serius. Selain digagas anggota DPR juga menggelinding di pemikiran Ketua KPU.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, menerangkan bahwa penganjur golput masuk dalam tindak pidana. Pernyataan ini juga diamini oleh Komisioner lainnya.

opini musri nauli : Kesalahan Singapura dan Indonesia dalam kasus Usman harun

Hubungan antara Singapura dan Indonesia akhir-akhir ini “cukup panas”. Hubungan ini dipicu ketika Indonesia melayari kapal perang dengan nama Usman Harun.

opini musri nauli : Seloko adat dalam putusan MK

SELOKO ADAT DALAM PUTUSAN MK

Hari ini Mahkamah Konstitusi telah memutuskan UU No. 4 Tahun 2014 berasalkan Perpu No. 1 Tahun 2013. Putusan MK penting untuk dicermati sebagai pembelajaran dan pandangan konstitusi terhadap Perpu No. 1 Tahun 2013.

opini musri nauli : DUA PEREMPUAN DALAM DUA DIMENSI

 

Dalam kurun akhir-akhir ini kita menyaksikan dua perempuan yang mengalami proses hukum yang panjang. Keduanya menimbulkan polemik, mempersoalkan hukum dan tentu saja menarik untuk didiskusikan sebagai bagian dari pengetahuan hukum didalam melihat pandangan hakim didalam memutuskan perkara.

Keduanya adalah Schapelle Leigh Corby dan Prita Mulyasari.

opini musri nauli : POLEMIK TAN MALAKA

Orang boleh pandai setinggi langit,

tapi selama ia tidak menulis,

ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah.

Menulis adalah bekerja untuk keabadian

(Pramudya Ananta Toer)

Akhir-akhir ini kita membaca berita tentang pembubaran diskusi pembahasan buku Tan Malaka. Diskusi diharapkan dapat melihat secara utuh pemikiran Tan Malaka, salah seorang tokoh politik yang selalu menimbulkan polemik.

opini musri nauli : STRATEGI AUSTRALIA “MEMBEBASKAN” CORBY

Schapelle Leigh Corby, terpidana kasus narkoba asal Australia kemudian bebas bersyarat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada Corby melalui Keppres No 22/G Tahun 2012 sehingga perempuan Australia mendapat pengurangan hukuman menjadi 15 tahun. Dalam kurun waktu 2006-2011, Corby juga pernah mendapatkan remisi sebesar 25 bulan.

Corby menjadi sorotan media Australia sejak dia ditangkap di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, pada 2004, karena kedapatan membawa ganja seberat 4,1 kilogram. Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara terhadap Corby.

opini musri nauli : JANGAN MENYERAH

JANGAN MENYERAH

Ketika nama saya diumumkan sebagai Advokat dari petinggi negeri di media online, reaksi bermunculan. Sebagian berpendapat, profesi advokat memang mengharuskan “memberikan bantuan hukum” kepada siapapun. Sebagian ada yang berpendapat lain. Mulai mempertanyakan “sikap kritis” saya. Ataupun mulai meragukan sikap saya.

opini musri nauli : RUU KUHAP DALAM POLEMIK

Dunia hukum geger. RUU KUHAP yang “sedang dibicarakan” di parlemen membuat para pihak mulai berseteru. Pihak DPR menganggap RUU KUHAP diusulkan oleh Pemerintah sehingga “mereka berkewajiban” untuk membahasnya.

Sementara dari pihak Pemerintah, mulai “melemparkan” tanggung jawab. Pihak Menkopolkam yang disampaikan oleh Djoko Suyanto menganggap bahan yang dikirimi ke DPR telah “disinkronisasikan” oleh Mewankumham. Sementara Denny Indraya sebagai Wamenkumham menganggap “usulan ini sudah disusun lebih dari 10 tahun.

Musri Nauli Menjadi Pengacara Syahrasadin

JAMBI - Advokat kondang Musri Nauli resmi menjadi pengacara mendampingi Ketua Kwarda Pramuka Provinsi Jambi Syahrasadin. Surat kuasa sudah ditandatangani oleh Syahrasadin, Rabu (4/2/2014).

"Tadi sudah ditandatangani surat kuasanya," ujar Musri Nauli kepada Berita3jambi.com.

Syahrasadin meminta bantuan pendampingan hukum Musri Nauli terkait kasus dana Kwarda Pramuka dan Perkempinas yang tengah membelitnya.

Sebenarnya, kata Musri, pembicaraan mengenai pendampingan ini sudah berlangsung cukup lama. Namun, hari ini surat kuasanya baru ditandatangani Syahrasadin yang juga menjabat Sekda Provinsi Jambi ini.

opini musri nauli : GITA WIRYAWAN – Etika atau Lari Tanggung Jawab

Belum habis heboh berita tentang “beras impor” yang menyeret Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, kita kemudian diperlihatkan mundurnya Gita Wiryawan (GW) sebagai Menteri Perdagangan. Berita ini kemudian “memantik” berbagai tanggapan.

Sebagian kalangan memberikan apresiasi untuk menegakkan sikap etika sebagai kandidate calon Presiden Partai Demokrat. Sebagian menganggap GW meninggalkan masalah persoalan beras import dan “dianggap tidak bertanggungjawab'.

opini musri nauli : LOADING BROWSING MENKOMINFO

Di jaringan maya, issu tentang lambatnya internet menjadi topik yang cukup hangat dibicarakan (trending topic). Namun yang menarik diskusi bukan “lambatnya” internet, tapi jawaban Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan pemerintah tidak mengurusi soal kecepatan internet. Menteri asal Partai Keadilan Sejahtera ini mengungkapkan bahwa operator lah yang bertanggung jawab soal kecepatan internet. Hasil penelitian tersebut ia pandang sebagai tuduhan, namun ia menerima hasil itu.

opini musri nauli : Maklumat

Beberapa waktu yang lalu, saya membaca sebuah berita adanya “maklumat” dari petinggi Jambi tentang pengangkutan batu bara. Maklumat ditandatangani bersama oleh Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Effendi Hatta, Kapolda Jambi, Satriya Hari Prasetya, Danrem 042/GAPU, Marsudi Utomo dan Kepala Kejati Jambi, Syaifuddin Kasim.

opini musri nauli : SOMASI PRESIDEN

Akhir-akhir ini kita menyaksikan “melodrama” yang semakin bingung. Somasi Presiden kepada tiga orang (Rizal Ramli, Sri Mulyono dan Fahri Hamzah) ternyata “tidak dianggap” oleh ketiganya. Entah memang “ketiganya” bakal menjadi pahlawan karena berhadapan dengan pemimpin tertinggi di Republik ini atau memang mereka sadar “somasi” ternyata tidak berpengaruh apapun terhadap ketiganya.

opini musri nauli : CATATAN HUKUM PUTUSAN MK

Putusan MK tentang Pemilihan Umum mengenai Caleg (Pileg) dan Pemilihan Presiden (pilpres) sudah diketok. MK mengabulkan permohonan yang disampaikan oleh Effendi Gazali yang menginginkan agar Pemilu diadakan untuk Pileg dan Pilpres. Namun kemudian MK “memerintahkan” agar putusan ini tidak dilaksanakan untuk tahun 2014. Tapi untuk tahun 2019.

opini musri nauli : MELIHAT WAJAH ANGEL LELGA

Melihat tayangan youtube wawancara Najwa Shihab dengan calon politisi Angel Lelga dalam acara “Mata Najwa” memang menarik perhatian kita. Melihat kepiawaian Najwa Shihab “memborbardir” Angel Lelga seakan-akan kita melihat Guru Sekolah Dasar yang “memaksa” anak harus mengakui karena salah menulis ejaan kata namanya. Atau apabila kita lihat didalam film televisi “law and order”, para tersangka “terdiam” ketika para penyidik mengeluarkan satu persatu bukti atau photo tentang keterlibatannya.

Jambi di Ambang Macet. Masyarakat Bisa Class Action

PERMASALAHAN tata ruang Kota Jambi dan Provinsi Jambi, telah timbul sejak beberapa tahun lalu. Ini telah diakui dalam rencana tata ruang dan wilayah, termasuk persoalan ruang parkir di pinggir jalan yang tidak representatif.

Ketika muncul persoalan, semisal kecelakaan di jalan raya yang disebabkan tidak ada ruang parkir, masyarakat sebenarnya bisa melakukan gugatan ke pemerintah. Hanya saja dalam undang-undang lalu lintas tidak mengatur itu. Bisa saja masyarakat mengajukan gugatan class action.

opini musri nauli : KRIMINOLOGI DAN KPK

Setiap KPK mulai melakukan penangkapan dan penahanan terhadap sebuah kasus, tudingan miring mulai disuarakan. KPK dituduh melakukan “tebang pilih”, KPK mempolitisasi kasus, ada permainan politik di KPK dan berbagai tuduhan yang cukup serius ditujukan kepada KPK.

Tuduhan KPK “mempolitisasi” kasus sering dilontarkan para politisi yang melihat kinerja KPK yang terus “memburu” para penguasa negeri yang melakukan korupsi. Tuduhan itu dilontarkan ketika KPK satu demi satu mengeluarkan bukti-bukti keterlibatan dan para politisi “sulit mengelak” terhadap tuduhan KPK.

opini musri nauli : INTELEKTUAL DAN KEKUASAAN

Penulis kaget ketika disodori pertanyaan. Apakah dibenarkan seorang intelektual kemudian “merapat” kepada kekuasaan ?

Wah. Pertanyaan ini lebih tepat dikategorikan sebagai “gugatan” terhadap praktek para intelektual yang kemudian “sudah merapat kepada kekuasaan”.

opini musri nauli : MEMPERSOALKAN COVER DARIPADA ISI (Ketika Petinggi Negeri Marah-marah)

Saat hendak pulang penulis dari peluncuran buku “PELANTA – organisasi penulis di Harian Jambi Ekspress”, penulis mendapatkan short message servise (SMS) dari teman penulis di Pelanta. Isinya cukup mengganggu. “Kando. Buku Pelanta dapat protes keras dari Petinggi di Propinsi Jambi”.

opini musri nauli : MK dan Pasal 335 KUHP

Beberapa hari yang lalu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI selanjutnya sering disebut dengan istilah MK) telah memutuskan mengenal pasal 33 KUHP. Putusan ini menarik perhatian kalangan dunia hukum selain karena pertimbangan yang disampaikan oleh MK, putusan ini akan banyak mewarnai dunia penegakkan hukum di Indonesia (law enforcement).

opini musri nauli : ANAS - Hero to Zero

Usai sudah perjalanan politik Anas Urbaningrum (AU). Setelah sempat digadang-gadang “pemimpin masa depan”, “calon Presiden masa depan”, AU kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian “ditahan” KPK.

opini musri nauli : MEMBACA STRATEGI ANAS

Beberapa hari ini kita disuguhkan “kampungan”, “murahan”, “norak” yang mendayu-dayu terhadap pemeriksaan Anas Urbaningrum (AU) sebagai tersangka. Pemeriksaan AU sebagai tersangka “ditunggu” kehadirannya di KPK. Hingga panggilan kedua, AU ternyata tidak datang.

opini musri nauli : Pasal Penyebar kebencian

PASAL PENEBAR KEBENCIAN

... bukan 1915, 1918, apalagi 1946, sebagaimana kebanyakan literatur hukum pidana di Indonesia mengutip. Tetapi, 7 Januari 1914, persis seabad yang lalu, haatzaai artikelen (pasal penebar kebencian) diperkenalkan ke tanah Hindia Belanda, melalui pasal 63a dan 63b. Aturan yang dibuat di s-Gravenhage/Den Haag itu adalah Koninklijk Besluit no. 28, Staadsblad van Nederlandsch-Indies No. 205, soal amandemen Wetboek van Strafrecht voor Europeanen in Nederlandsch-Indie. 12 Februari 1914, kemudian AWF Idenburg (Gubernur Jenderal) menyusupkan pasal itu ke WvS v Ned. Indies, melalui pasal 66a dan 66b. Yang membedakan di dua aturan itu cuma satu: diskriminasi hukuman buat kaum pribumi kerja paksa dengan rantai di tubuhnya.

Status Facebook dari Herlambang P. Wiratraman, Presiden Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia menarik penulis. Dengan sedikit “menggugat” - kesan yang penulis tangkap, Herlambang “mempersoalkan” mulai diterapkannya pasal-pasal haatzaai artikelen (pasal penebar kebencian) bukan tahun 1915, 1918 tapi 7 Januari 1914. Persis “seabad” yang lalu.

opini musri nauli : Membaca Kenaikan Harga LPG

Belum usai rasa capek penulis ketika melihat sebuah berita tayangan di televisi “kekagetan” Presiden SBY mengenai kenaikan harga LPG 12 kg. Kekagetan penulis tidak sama dengan “kekagetan” SBY yang “mengaku tidak mengetahui kenaikan LPG 12 kg”.

opini musri nauli : Perbedaan dan Pluralisme

Tiba-tiba putraku ketiga menyampaikan kabar penting. “Ronaldo cedera”. Aku panik. Bagaimana kalo Real Madrid tanpa Ronaldo ?

Aku cari sumber di media maya. Tidak ah, Ronaldo baik-baik saja. Ku telp lagi. Diapun tertawa terbahak-bahak. Ternyata, Ronalda cuma cedera di Playstation (PS).

opini musri nauli : Makna Pendakian Gunung Kerinci

Entah apa ya kata orang. Seorang Suami, seorang Bapak mengajak “keluarga Besarnya” mendaki Gunung Kerinci. Hmm. Entahlah.

Di saat semua orang telah mengabarkan status di Facebook, suasana kekeluargaan di hotel berbintang, di kolam renang. Entah berapa kali aku harus ketemu dengan beberapa teman di bandara “memboyong” keluarga besarnya naik pesawat ternama. “LIBURAN”. Katanya.