Beberapa waktu yang lalu, Al Haris sebagai Gubernur Jambi telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla.
Penetapan penting oleh Gubernur Jambi setelah data-data menunjukkan titik panas (hot spot) di Provinsi Jambi.
Titik panas (hot spot) dengan kepercayaan sedang diatas 30 % tersebar di beberapa kabupaten di Jambi. Titik panas (hot spot) sudah mencapai 194 titik (April 2023).
Di Indonesia, Pengadilan HAM pernah memeriksa dan mengadili perkara Tiga kasus lain yang sudah selesai yakni kasus Timor Timur tahun 1999, kasus Tanjung Priok 1984 dan peristiwa Abepura 20005 dari 15 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat berada di bawah penanganan Kejaksaan Agung.
12 Perkara yang belum diselesaikan, 8 kasus terjadi sebelum adanya UU HAM. Kedelapan kasus tersebut adalah Peristiwa 1965, peristiwa Penembakan Misterius (Petrus), Peristiwa Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II tahun 1998, peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa, Peristiwa Talangsari, Peristiwa Simpang KKA, Oeristiwa Rumah Gedong tahun 1989, Peristiwa dukun santet, ninja dan orang gila di Banyuwangi tahun 1998.
Beberapa waktu yang lalu, suasana heboh di Jambi. Ditahannya salah satu Direktur Bank yang kemudian menggegerkan Suasana sosial di Jambi.
Nilainya tidak tanggung-tanggung. Sekitar 300 milyar.
Kisah bermula ketika Direktur Utama dituduh melakukan medium term note atau surat jangka menengah oleh PT. Sunpira Nusantara Pembiayaa (SNP) periode tahun 2017-2018.
Padahal perusahaan sebelum diturunkan “kredit” diperkirakan sudah mengalami “gagal bayar”. Atau dapat dikategorikan “gagal melaksanakan kewajiban”.
Pertanyaan yang paling umum adalah “apakah karena gagal bayar” dapat dikategorikan sebagai “resiko bisnis” dan ditempatkan sebagai “urusan keperdataan” atau karena “gagal bayar” dapat dikategorikan sebagai “Korupsi”.
Untuk menelusuri sekaligus menjawab pertanyaan “resiko bisnis” atau “korupsi”.
Apabila dilihat secara umum “resiko bisnis” memang masuk kedalam ranah keperdataan. Mekanismenya kemudian ditempuh melalui gugatan perdata.
Akhir-akhir ini tema mengenai Hak Asasi Manusia telah menjadi bagian dari pembicaraan sehari-hari ditengah masyarakat.
Masyarakat yang semakin Sadar akan hak-haknya kemudian menjadikan HAM sebagai bagian dari perjuangan untuk mendapatkan haknya.
Tema inilah yang kemudian menjadi kurikulum dan masuk kedalam salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum di Universitas.
Lalu apakah setiap pelanggaran HAM kemudian harus disidangkan di Pengadilan HAM ?
Secara umum, pelaksanaan di Indonesia, Indonesia kemudian membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur didalam UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU HAM).
Pengadilan HAM kemudian menjadi Pengadilan Khusus (Pengadilan Ad hock) dalam lingkup Peradilan Umum3 (Pengadilan Ad hock HAM).
Kebetulan beliau sehari-hari menjadi Imam mesjid dekat rumah tentu saja berdekatan rumah.
Hari sempat hujan dari pagi. Namun alhamdulilah menjelang pukul 10.00 wib, hujan berhenti. Seketika saya kemudian “memanaskan” sepeda motor. Kendaraan yang digunakan.
"Yah, dedek mau belajar motor !!!, kata sang si bungsu.. Liburan panjang membuatnya mempunyai waktu untk belajar ketika liburan.
Setiap anak adalah istimewa..
Ikan kerang di Bungus.. ritual yg dilalui menjelang Painan..
Alangkah kagetnya saya ketika sedang santai setelah menikmati Idul Fitri di Padang, tiba-tiba pesan Whatapp masuk.
“Selamat Hari Raya idul Fitri. Mohon maaf Lahir dan batin, bang”. Diiringi emotion Tanda sembah.
Kekagetan saya semata-mata ucapan tulus dari Al Haris sebagai Gubernur Jambi. Ditengah-tengah Berita tentang Suasana mudik.
Salah satu asas hukum acara perdata yang cukup populer adalah asas “AUDI ET ALTERAM PARTEM”.
Asas ini menegaskan memberikan kedudukan yang sama secara prosesuil dari kedua pihak yang berperkara. Secara umum biasa juga dikenal asas “persamaan dimuka hukum”.
Dengan demikian maka asas ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya. Sekaligus memberikan kesempatan beban pembuktian yang sama kepada para pihak.
Setelah pembahasan tentang Teori De lega Lata, maka juga dikenal teori Ius Publicum.
Menurut Literatur, teori Ius Publicum harus juga memperhatikan kepentingan publik.
Walaupun Hukum Perdata sebatas membicarakan tentang hak privat, terutama berkaitan dengan kepentingan para pihak yang bersidang namun, terhadap putusannya harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas (publik).
Sehingga walaupun memperhatikan kepentingan para pihak didalam upaya mencari kebenaran, namun terhadap putusannya juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas (publik).
Dengan demikian, teori ini menekankan dan memberikan kewajiban kepada para pihak didalam mencari keadilan namun kepentingan publik juga diperhatikan.
Teori De lega Lata adalah teori yang mendasarkan kepada berlakunya hukum positif. Atau hukum resmi suatu negara.
Dengan mendasarkan kepada teori-teori yang disandarkan kepada hukum yang telah berlaku, maka terhadap perdebatan dalil-dalil para pihak dimuka persidangan dapat diselesaikan.
Dalil-dalil yang berkaitan hak didalam persidangan yang disampaikan oleh para pihak maka dapat diselesaikan melalui hukum resmi di Indonesia.
Misalnya hak. Regulasi dan berbagai peraturan telah menegaskan tentang hak.
Misalnya adanya peristiwa yang kemudian menimbulkan hak (rechtserzeugende Tatsachen), Peristiwa khusus yang bersifat merintangi timbulnya hak (rechtshindernde Tatsachen) atau Peristiwa khusus yang bersifat membatalkan hak (rechtsvernichtende Tatsachen).
Sudah lama masyarakat Jambi berkeinginan memiliki stadion lengkap dengan Sport Center dan menjadi mimpi masyarakat Jambi.
Beberapa Provinsi yang telah berhasil mengadakan PON kemudian telah mempunyai Sport Center. Pusat dari segala Cabang Olahraga yang menjadi bagian dari identitas daerah.
Mimpi inilahlah yang kemudian menjadi Program Prioritas didalam Visi-Misi Al Haris-Sani didalam program unggulannya.
Melanjutkan tema tentang asas hukum pembuktian hukum Perdata maka juga dikenal Teori Negativa non Sun Probanda, Teori De Lege Lata, Teori Ius Publicum dan Teori Audi Et Alteram Partem.
Menurut para Ahli dan Yurisprudensi, Teori Negativa non Sun Probanda menekankan pembuktian “Negativa non Sun Probanda” asas yang menyatakan sesuatu yang “negatif” sulit untuk pembuktian.
Asas ini memberikan kepastian kepada para pihak ataupun Hakim didalam putusannya yang agar terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak yang membuktikan sesuatu yang negatif tidak perlu lagi dibuktikan.
Melanjutkan tema tentang asas pembuktian hukum Perdata maka diantaranya mengenal beberapa istilah. Seperti Ratio Deciendi dan Obiter Dictum.
Menurut berbagai Literatur, yurisprudensi, istilah Ratio decidendi ini adalah inti dari suatu perkara yuridis, yakni bagian yang dianggap mempunyai sifat yang menentukan.
Didalam tradisi, sistem kontinental, hakimlah yang memeriksa baik peristiwanya maupun hukumnya.
Sedangkan didalam sistem Anglo Saks, hakim memeriksa segi hukumnya dan juri menangani segi fakta atau peristiwanya.
Kebenaran hukum dihubungkan dengan kebenaran hakim melalui putusan Pengadilan (vonis) adalah salah satu yang dapat dijadikan sandaran.
Perdebatan tema hukum terutama kebenaran hukum akan senantiasa berada dalam keadaan polemik. Berbagai tema hukum seringkali bersileweran dan membuat kadangkala orang harus mencari kebenaran hukum.
Berbagai tema hukum seperti polemik hukuman mati tentu saja membuat Ahli hukum kemudian terbelah. Ada yang setuju hukuman mati. Ada yang menolak hukuman mati.
Membicarakan sumber daya alam tidak dapat dilepaskan dari akibat pengelolaan sumber daya. Dengan membaca data-data, maka pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilepaskan dari konflik .
Killman dan Thomas menyebutkan konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainyaemosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja
Melanjutkan tema kebenaran hukum pada edisi sebelumnya, maka kebenaran hukum adalah tema dan pondasi Penting dan menarik perhatian para Ahli hukum.
Kebenaran hukum juga sering disandingkan dengan kepastian hukum.
Kebenaran hukum dan kepastian hukum adalah esensi dasar dari hukum pidana. Hukum harus memuat kepastian hukum. Sehingga tercapai keadilan hukum.
Namun dalam term yang berbeda, tuduhan implementasi dan praktek penegakkan hukum dalam tema kebenaran hukum dan kepastian hukum justru terjebak dengan berbagai dogma.
Ketika diumumkan “incumbent” Siti Nurbaya Bakar (SN) untuk menduduki jabatan sama, terbayang “agenda” utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perhutanan Sosial (PS), Kebakaran dan Gambut.
Namun tema PS yang menarik perhatian. Tema yang kemudian menjadi “slogan” dengan mencanangkan 12,7 juta ha (RPJMN 2015-2020). Slogan ini kemudian digunakan Jokowi hingga menjelang detik-detik kampanye terakhirnya. Jokowi.
Tema seperti “kebakaran” dan Gambut kemudian tenggelam. Bergantian dengan issu “pasang plang” dan gugatan yang diterima berbagai tempat. Termasuk juga surat edaran yang bikin heboh.
Suka atau tidak suka, tema PS adalah salah satu tema yang paling menjadi perhatian para aktivis dan organisasi masyarakat sipil 5 tahun terakhir. Agenda yang paling banyak “dikerumuni” dan paling banyak juga dijadikan program-program jangka panjang.
Beberapa waktu yang lalu, penulis berkesempatan Bersama-sama dengan Tim Pemerintah Provinsi Jambi mengikuti pertemuan Lokakarya Workshop Pre-Negotiation Program.
Sebuah agenda penting terhadap proses negosiasi yang diadakan oleh World Bank (bank Dunia), Pemerintah Republik Indonesia yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan.
Didalam Pasal 24 ayat (1) Konstitusi Indonesia menyebutkan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Sedangkan didalam ayat (2) dijelaskan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Turunan dari Pasal 24 Konstitusi Indonesia kemudian dapat dilihat didalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Kapolda Jambi Inspektur Jenderal Rusdi Hartono mengalami patah tulang pada bagian tangan akibat helikopter jenis Bell 412 SP yang membawanya dan jajaran jatuh di perbukitan Temiai, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, pada Ahad kemarin, 19 Februari 2023.
Sebagai rekan kerja dan mempunyai hubungan baik dengan Kapolda Jambi, minggu malam, Al Haris sebagai Gubernur Jambi telah berada di Temiai, Posko yang dibangun untuk mempersiapkan evakulasi.
Bahkan Al Haris yang tetap berada di Lapangan kemudian membantu dan memantau proses evakulasi.
Bahkan Al Haris sebagai Gubernur Jambi tetap berada di Lapangan, memastikan hingga seluruh kemudian di evakuasi.
Didalam Literatur sering disebutkan asas Res Judicata Pro Veritate Habetur.
Prinsip hukum res judicata pro veritate habetur dengan arti “putusan hakim harus dianggap benar”.
Sebagai seorang hakim yang bertugas memutuskan perkara maka Hakim adalah profesi yang independen dalam bernalar.
Independensi ini harus tetap dijamin. Walaupun hakim kemudian tergabung didalam Majelis Hakim.
