opini musri nauli : Pemimpin lintas agama

 

Sebagai muslim yang taat, Al Haris rajin subuh keliling. Mendatangi berbagai masjid di Jambi maupun kunjungan kerja ke daerah. Biasa juga dikenal safari subuh. Kebiasaan ini kemudian dikenal sebagai Gerakan Subuh Berjamaah. 

Namun sebagai muslim yang taat sekaligus Gubernur Jambi yang merupakan Pemimpin rakyat Jambi, Al Haris tidak ragu untuk silahturahmi ataupun mendatangi berbagai masyarakat Jambi yang berlatarbelakang berbeda-beda. 

Berbagai peristiwa seperti menghadiri hari ulang tahun (HUT) ke 37 Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Mei 2024), menghadiri kegiatan Persatuan Pasundan Jambi (PPJ), menghadiri acara Halal bi Halal Perkumpulan Jawa Wisnumurti Provinsi Jambi, (Mei 2024), menghadiri hari ulang tahun (HUT) ke 37 Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) (Mei 2024). Bahkan juga menghadiri ditengah ribuan Pemuda Batak Bersatu (PBB), baik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), maupun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se Provinsi Jambi (Oktober 2022).  Termasuk juga hadir didalam perayaan berdirinya Kelenteng Hok Kheng Tong ke-88, Sabtu (28/9/2024). 

opini musri nauli : Hak Tersangka (3)

Selain mendapatkan hak Bantuan hukum, tersangka/terdakwa juga mempunyai hak-hak yang lain seperti  Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum,  Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. 

Hak ini diberikan agar tersangka/terdakwa mendapatkan kepastian terhadap proses hukum yang adil terhadap dirinya. 

opini musri nauli : Hak Tersangka (2)

 

Salah satu hukum acara sekaligus harus diperhatikan terhadap kepentingan tersangka/terdakwa dapat melihat didalam KUHAP. Didalam KUHAP disebutkan untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. 

Makna ini kemudian memberikan kebebasan kepada tersangka/terdakwa untuk memilih penasehat hukum. Dengan kepercayaan dari tersangka/terdakwa, maka penasehat hukum yang diminta bantuan hukum maka berkewajiban untuk mendampinginya. 

Pojok Hukum : Hak Tersangka

 

Pada Prinsipnya KUHAP menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. 

Makna ini selain menegaskan Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) juga menempatkan HAM sebagai hak esensial yang tegas dinyatakan didalam Konstitusi. 

Dengan lahirnya KUHAP maka kemudian KUHAP mencabut ketentuan yang dibuat kolonial Belanda yang abai dengan penghormatan terhadap HAM. 

opini musri nauli : Alat bukti didalam Hukum Acara Perdata

 

Didalam Hukum Acara Perdata, alat bukti diperlukan untuk membuktikan kebenaran dari dalil yang disampaikan dimuka persidangan. 

Alat bukti didalam Hukum Acara Perdata diatur didalam Pasal 164, 153, 154 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 284, 180, 181 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG).

opini musri nauli : Cara Membaca Kasus Pembunuhan

 

Akhir-akhir ini ditengah resesi ekonomi paska pandemi, konsentrasi publik terhadap pembunuhan terhadap Brigadir Josua Memantik polemik

Ditetapkan satu Jenderal bintang dua aktif, dua Jenderal bintang satu  serta banyaknya Perwira Menengah aktif di tubuh Kepolisian sebagai tersangka membuat kita menjadi tercengang. 

opini musri nauli : Penyertaan

 

Tema perbuatan pidana yang dilakukan bersama-sama yang kemudian dikenal dengan teori penyertaan (deelneming) menarik Kajian hukum. 

Didalam Pasal 55 ayat (1) KUHP diterangkan Dipidana sebagai pelaku tindak pidana (1)mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 

Cara Membaca Perbuatan Pidana Kasus Pembunuhan

Akhir-akhir ini konsentrasi publik memantau peristiwa pembunuhan anggota POLRI Memantik diskusi. Berbagai drama demi drama sempat membuat peristiwa ini sempat kelam. 

Namun pelan tapi pasti, dipimpin langsung Kapolri, kemudian mengumumkan tersangka yang melibatkan “orang Penting” di Mabes Polri. Irjen (Pol) FS. 

opini musri nauli : HUKUM ACARA PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

 

Pengantar

Sebagai pelaksanaan HAM di Indonesia, Indonesia kemudian membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur didalam UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU HAM). 

Pengadilan HAM kemudian menjadi Pengadilan Khusus (Pengadilan Ad hock) dalam lingkup Peradilan Umum (Pengadilan Ad hock HAM). 

Menurut UU HAM, Pengadilan Ad hock HAM berwenang untuk mengadili terhadap perkara pelanggaran HAM berat yang terdiri dari kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 

opini musri nauli : In Memoriam - Sang Petarung Sejati

 

Mendapatkan kabar telah perginya sang petarung sejati, Sahnan Sahuri Siregar (Sahnan) tiba-tiba menyentak. Sekaligus mengagetkan. 

Selain mengenal sepak terjangnya didunia hukum yang “keberaniannya” tidak bisa diukur, kiprahnya yang memilih bantuan hukum kepada masyarakat Kecil memang membuat namanya kemudian melambung hingga menjadi “rujukan” kepada generasi muda. Yang memilih Tetap di barisan tapak. 

opini musri nauli : Hak Asasi Manusia (4)

 

Setelah sebelumnya, definisi HAM dikenal Non derogable rights dan derogable rights, disisi lain membicarakan HAM juga dikenal dengan dua pendekatan. 

HAM berbasiskan hak-hak Sipol dan hak-hak  Ecosob. 

opini musri nauli : Gelar Adat (3)

Ini sedikit berbeda dengan di Bungo. Gelar Rio diberikan kepada Kepala Dusun yang memang putra asli. Sedangkan Depati adalah Kepala Dusun sebagai “urang sumando”. Namun didalam perkembangannya berdasarkan Perda Bungo, Semua Kepala Desa kemudian diberikan Rio. Sedangkan Desa menjadi Dusun.

opini musri nauli : DEPATI (2)

  

Kembali ke istilah Pemimpin Suku Anak Dalam (Orang Rimba). Menyebutkan “Suku Anak Dalam” tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang bermukim di Air Hitam, Kejasung Besar, Kejasung Kecik, Terap, Makekal Ulu dan Makekal Ilir. Masyarakat Suku Anak Dalam lebih suka berikrar sebagai “Orang Rimba”. 

opini musri nauli : Inlander

 

Jejak Inlander dapat dilihat didalam pasal 131 Indische Staatsregeling (IS). Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) kemudian diteruskan didalam Pasal 163 IS yang membagi penduduk di Hindia Belanda menjadi tiga Golongan penduduk, yaitu : Penduduk golongan Eropa, Penduduk golongan Timur Asing dan penduduk Golongan pribumi (Bumi Putera).

opini musri nauli : Penasehat Hukum atau advokat

Istilah penasehat hukum yang mempunyai wewenang untuk mendampingi tersangka dikenal didalam Pasal 1 angka 13 KUHAP. Pada prinsipnya penasehat hukum adalah orang yang dipilih atau ditunjuk untuk mendampingi pemberi kuasa sebagai tersangka. 

opini musri nauli : Hak Tersangka

Melanjutkan hak-hak tersangka yang diwajibkan didampingi Penasehat Hukum maka merupakan kewajiban dari penyidik didalam tingkat penyidikan. Dan hakim didalam proses persidangan.

opini musri nauli : Hak tersangka

Dalam berbagai pemberitaan di berbagai media massa, sering kita mendengar bagaimana tersangka yang tidak mendapatkan hak-haknya.

Tersangka sering diperlakukan tidak adil, tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya, masih seringnya pemeriksaan dilakukan pada malam hari, tersangka sering dipukul dalam pemeriksaan dan hak-hak yang justru di persidangan kemudian tersangka mencabut keterangannya.

opini musri nauli : Kepercayaan

 

Hampir setiap kehidupan, kepercayaan adalah yang dibutuhkan. Dalam pandangan masyarakat Tiongkok, kepercayaan justru yang paling utama. Mereka menempatkan kepercayaan diatas segala-galanya. 

Bank juga memerlukan kepercayaan. Ancaman “rush” (penarikan uang besar-besaran) paling ditakutkan. Selain menyebabkan bank dinyatakan “colaps” juga meruntuhkan kepercayaan. 

opini musri nauli : Hukuman Mati Pelaku Korupsi

Akhir-akhir ini keinginan publik untuk menghukum pidana terhadap pelaku korupsi begitu kuat. Semakin menggelinding. 

Berbagai pertemuan di kampus, disampaikan ke media massa bahkan dalam wacana-wacana diskusi sebagai wujud kegeraman publik terhadap kelakuan pejabat ditengah wabah pandemik. 

opini musri nauli : Problema Hukuman Mati Menteri Sosial

 

Ketika Menteri Sosial (kemudian menjadi mantan Menteri Sosial) ditahan dengan tuduhan korupsi menerima “upeti” dari rekanan penyaluran bantuan sosial (bansos) senilai Rp 14,5 milyar, sebagian kalangan menghendaki “pidana mati” terhadap pelakunya. 

Keinginan kuat untuk menerapkan hukuman mati terhadap pelaku korupsi adalah kegeraman public disaat pandemic corona. Keinginan yang wajar ditengah persoalan himpitan ekonomi. 

Bayangkan. Disaat rakyat tengah berjuang untuk keluar dari krisis panjang ekonomi dan ancaman pandemic corona yang belum usai, pejabat yang diberi amanah malah berselingkuh dengan rekanan. Dan mengutip tiap helai dari paket bantuan. 

Namun disisi lain, penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi bansos menarik untuk ditinjau dari pendekatan hukum. 

Sebagian kalangan semula dengan gampang mencomot pasal 2 ayat (2) UU No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).