Apabila pada bulan lalu, media massa mengabarkan kepada publik suasana persiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk caleg baik itu di Pengadilan Negeri, Rumah sakit dan berbagai instansi Pemerintah, Bulan ini masalah nomor urut Caleg menjadi issu “panas”.
Pada saat yang bersamaan, konsentrasi nasional di”hebohkan” aktivis yang masuk ke partai. Tokoh-tokoh yang kritis ternyata masuk partai yang selama ini mereka kritisi.
Di Jambi, pentas politik daerah issu ini menjadi tema yang cukup menarik untuk didiskusikan. Media massa selain menampilkan profile partai Peserta Pemilu juga menampilkan sisi lain dari aktivis yang menjadi caleg dari partai-partai. Ketika Yun Ilman, Ilki Repelita, Joni IM, Sri Vidya Wetty, Doni Pasaribu dan lain-lain masuk kedalam Partai Politik, reaksi publik berbeda dalam menyikapi issu ini.
Daya serang terhadap Yun Ilman, Ilki Repelita dan Joni IM lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Yun Ilman cs masuk kedalam partai Golkar yang sebagian kalangan pro reformasi dianggap bagian dari pilar GSM (Golkar – Soeharto – Militer) orde baru.
Perdebatan apakah Yun Ilman Cs diminta Golkar atau menawari sebagaimana dimuat Harian Independent tanggal 15 Januari 2004 tidak menjadi persoalan penting.
Yang pasti Yun Ilman telah menjadi bagian dari Partai Golkar yang ditandai dengan “nomor jadi” DPRD Provinsi dari Kerinci. Daya serang ini tidak sekuat yang dialami oleh Sri Vidya Wetty dari PKB ataupun Doni Pasaribu yang membidani partai baru “PIB”.
Tema ini sengaja penulis tawarkan untuk kita diskusikan.
Ketika sebelum suasana Pemilu 2004 terasa, nama-nama yang telah disebutkan diatas, merupakan tokoh penting dalam kancah reformasi di Jambi..
Yun Ilman merupakan Direktur PALM. Ilki Repelita merupakan Presiden Unbari, salah satu Universitas Swasta terbesar di Jambi.
Joni IM merupakan aktivis jalanan. Sri Vidya Wetty ketua PMII. Doni Pasaribu Koordinator FPHJ (Forum Penyelamat Hutan Jambi) salah satu aliansi organisasi lingkungan hidup terbesar di Jambi. Selain nama-nama diatas, masih banyak nama-nama aktivis yang menghiasi media massa di Jambi yang bertebaran dalam kancah politik walaupun dari dunia yang berbeda.
Abdul Rasyid yang mengambil peran sebagai pelaksana pemilu di KPU Propinsi Jambi dan Hariyanto Prasetyo (Topan) yang mengambil peran sebagai wartawan di harian Jambi.
Penilaian subyektif ini sah-sah saja namun yang penulis soroti adalah bahwa seluruh nama-nama tersebut mengambil peran di luar system politik.
Memasuki Pemilu 2004, deskripsi yang telah penulis uraikan memancing reaksi publik yang berbeda. Yun Ilman cs merupakan tema sentral dari daya serang terhadap aktivis Jambi.
Dari sudut inilah issu politik menjadi tema yang menarik didiskusikan.
Tema ini sebenarnya sudah lama menjadi perdebatan klasik di Indonesia.
Ketika mahasiswa berhasil menumbangkan Soekarno, mahasiswa dan aktivis menjadi salah satu pilar penting dalam Pemerintahan Soeharto.
Nama-nama seperti Cosmas Batubara, Mar’e Muhamad dan sebagainya merupakan nama-nama yang turut membidani orda baru.
Dalam proses pemerintahan Soeharto, issu politik ternyata mengharuskan Soeharto bertanggungjawab dalam kasus pelanggaran HAM, KKN dan berbagai persoalan yang jauh dari nuansa demokrasi. Izin dan screening lebih dominan. Kampus-kampus digeledah, rapat dibubarkan dan organisasi dilarang berdiri.
Hampir praktis seluruh kendali ditangan Soeharto. Sikap monoloyalitas lebih diutamakan. Maka seluruh sector kehidupan praktis tunggal. Pemuda, buruh, tani, perempuan, ulama, berwadah di organisasi tunggal.
Cara-cara kekerasan ini dapat kita lihat seperti tragedy Malari (Petaka 5 Januari 1974), Kedung Ombo, Tanjung Priok, Kuda Tuli (Kerusuhan 27 Juli 1996), Tim-tim dan sebagainya.
Ketika Soeharto berhasil ditumbangkan oleh Mahasiswa 1998, praktis Mahasiswa tidak mau masuk kedalam system.
Mahasiswa kembali ke kampus dan larut dalam persoalan administrasi menyelesaikan kuliah.
Namun kegagalan membangun agenda reformasi mengakibatkan ketika perubahan sedang terjadi memberikan cek kosong (blank mandate) kepada partai.
Partai-partai politik yang seharusnya mengambil peran menjalankan agenda reformasi praktis sibuk berjumplitan menbangun koalisi taktis demi kepentingan jangka pendek.
Momentum dalam pembenahan reformasi kemudian telah lewat dan kemudian orang seakan tersentak ketika Partai Karya Peduli Bangsa mencalonkan Siti Hardiyanti Rukmana sebagai Calon Presiden.
Perdebatan orde baru dan orde reformasi yang menghiasi wacana politik menurut penulis tidaklah menarik didiskusikan.
Karena wacana itu selain menjalankan kepentingan jangka pendek kelompok terrtentun juga tidak membangun pendidikan politik kepada rakyat.
Dua peristiwa penting tersebut menandai sikap politik mahasiswa pasca penggantian pemerintahan yang berkuasa di Indonesia.
Apabila pasca 1966-an mahasiswa mengambil peran penting mengisi pemerintahan pasca Soekarno, mahasiswa 1998-an justru mengambil sikap yang berjarak dengan pemerintahan pasca Soeharto.
Dan ketika mahasiswa meninggalkan dan tidak terlibat dalam gelanggang politik pasca Soeharto, perangkat politik tidak disiapkan dan commited politik dalam mengusung agenda reformasi tidak didesakkan.
Waktu kosong ini kemudian dimanfaatkan oleh kaum adventutir (petualang politik) dan berhasil menguasai politik di Indonesia.
Dua sikap mahasiswa baik mahasiswa 1966-an maupun mahasiswa 1998-an adalah kesalahan kolektif yang mengakibatkan momentum perubahan itu tidak dimanfaatkan.
Kembali ke pembahasan yang penulis tawarkan.
Dalam suasana pasca kejatuhan Soeharto, nama-nama yang telah penulis sampaikan tersebut mengambil pilihan politik yang berbeda-beda. Praktis mengambil peran dalam memasuki kancah politik praktis baik memasuki partai-partai besar, membangun partai baru ataupun masuk kedalam system lainnya.
Pilihan politik yang dilakukan oleh aktivis ini haruslah dihormati selain karena hak asasi seseorang dalam menentukan aspirasi politik, hitungan-hitungan taktis strategis yang merupakan gunakan juga sangatlah tidak fair apabila kita memberikan stigma yang berbeda dengan pilihan strategis politik nama-nama yang masuk kedalam system tersebut.
Kritik yang tajam terhadap pilihan politik aktivis yang masuk kedalam system haruslah secara fair kita terima sebagai bagian kontrol publik terhadap sepak terjang aktivis tersebut.
Pilihan politik seseorang apakah harus diluar atau didalam system merupakan pilihan politik seseorang dan juga harus konsisten dalam melaksanakan sikap politik tersebut.
Sehingga apabila adanya pilihan politik diluar ataupun didalam system haruslah juga dihormati dan harus konsisten dengan sikap politik tersebut.
Pembenahan negeri ini tidak cukup hanya dilakukan dari luar saja ataupun dari dalam saja.
Pengalaman di masa orde baru membuktikan argumentasi tersebut. Aktivis mahasiswa 1966-an yang melakukan pembenahan dari dalam justru larut dalam politik kooptasi orde baru.
Sementara sebagian kalangan yang hanya melakukan kontrol politik dari luar saja ternyata tidak effektif dalam melakukan perubahan. Salah satu factor yang mendorong Soeharto jatuh adalah aliansi taktis perlawanan selain dari luar juga didukung oleh perlawanan dari dalam.
Orang masih ingat ketika selain didesak oleh kalangan mahasiswa dan rakyat yang meminta Soeharto mundur juga didukung oleh perlawanan dari dalam yang ditandai dengan mundurnya 14 menteri kabinet Pembangunan VI.
Dan mundurnya Soeharto inilah merupakan catatan penting yang harus kita sikapi bersama untuk pengalaman politik praktis dalam menyikapi perubahan di negeri ini.
Namun penulis termasuk orang yang menyesali apabila yang melakukan kritik tidak juga melakukan perbaikan dalam nuansa agenda reformasi.
Aktivis yang mengambil pilihan politik diluar system juga tidak melakukan pendidikan politik bersama rakyat dalam mendesakkan agenda reformasi. Artinya aktivis yang diluar system juga tidak melakukan pembasisan dilapisan grasroot (akar rumput).
Sedikit sekali aktivis yang rela life in (tinggal bersama komunitas kaum marginal seperti buruh, tani, dan kelas-kelas lainnya) kalaulah dikatakan tidak ada. Mereka lebih sibuk membuat acara seminar pembahasan politik, membuat rumusan politik yang jauh dari awang-awang pemikiran sederhana politik rakyat. Pengalaman traumatic inilah yang penulis alami. Mendiskusikan system politik, pendidikan politik dan berbagai literature ilmu politik banyak menarik minat aktivis.
Namun ketika aktivis tersebut penulis ajak untuk sejenak ke kantong-kantong basis misalnya petani yang tengah berjuang mempertahankan tanahnya dari pembangunan kelapa sawit, buruh yang berjuang mengenai hak normative, jauh dari jangkauan teknologi, mereka pada enggan dan menolak.
Dan wacana reformasi, revolusi dan berbagai istilah perubahan di negeri ini hanyalah literature diatas kertas saja.
Bahkan dengan kelakar penulis sampaikan apa yang menjadi tuntutan perubahan hanyalah revolusi diatas kertas saja.
Dan penulis dengan tegas mengatakan bahwa apa yang dikritik terhadap pilihan aktivis yang masuk kedalam system adalah cengeng dan apologie mereka didalam menutupi kekurangan mereka yang tidak melakukan apa-apaNamun penulis juga berharap aktivis yang masuk kedalam system politik tersebut baik dengan memasuki partai-partai besar, mendirikan partai baru ataupun kedalam system lainnya dapat membangun committed politik dalam agenda reformasi.
Sudah saatnya penilaian yang berbeda harus kita sikapi bersama. Aktivis yang masuk kedalam system haruslah membangun jaringan politik walaupun dari baju yang berbeda.
Rumusan-rumusan kongkrit agenda reformasi haruslah senantiasa kita desakkan selain sebagai barometer melihat commited politik mereka juga sebagai self-control terhadap kiprah mereka dalam politik yang abu-abu tersebut.
Dan kita berharap usia mereka yang rata-rata dibawah umur 40 tahun, 10 – 15 tahun yang akan datang akan memegang posisi kunci baik diparlemen, partai politik ataupun menjadi tokoh yang diperhitungkan secara politik di Jambi.
Selain kemampuan berpolitik mereka yang sudah matang di luar system politik dan ditambah dengan kematangan mereka didalam system, tentunya mereka juga didukung oleh kemampuan managerial dalam membangun partai yang modern.
Backround mereka yang rata-rata berasal dari kelas menengah dan pernah mencicipi bangku Perguruan Tinggi juga turut membentuk sikap politik mereka yang adaptif terhadap perkembangan zaman juga mengaproach dan mematangkan kemampuan individual mereka.
Waktu yang akan menjawab apakah mereka akan larut, mewarnai ataupun mempengaruhi system politik masa depan.
Rasa optimisme ini haruslah senantiasa penulis sampaikan karena dengan rasa optimisme ini adalah harapan dalam melakukan perubahan sebagaimana kita canangkan pada tahun 1998-an dapat tercapai. Semoga.