opini musri nauli : Marga Serampas

Ketertarikan penulis dengan marga serampas ketika gempa bumi tahun 2009. Pusat gempa tanggal 1 Oktober di Desa Renah Kemumu tidak menyebabkan hancurnya rumah. Rumah penduduk berupa rumah panggung hanya bergeser dan hanya diperlukan “dongkrak” untuk memperbaikinya. Konsep rumah panggung terbukti mampu menghindarkan kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi (pasal 26 ayat (3) UU No. 24 tahun 2007). Konsep rumah panggung berhasil menghindarkan korban dan kerusakan yang parah akibat gempa[1]. Kearifan masyarakat menjaga hutan ditandai dengan “keberhasilan” mereka dari bencana gempa bumi tahun 2009.

opini musri nauli : Marga Sabak

Didalam peta Belanda, disebutkan Marga Dendang/Marga Sabak.  Marga Dendang terdiri dari dusun-dusun seperti Teluk Dawan, Kuala Dendang, Dendang, Talang Babat dan Teluk Buan. Pusat Margo di Parit Culun. Sedangkan didalam peta disebutkan Pusat Marga di Muara Sabak.

opini musri nauli : MENANTANG AHOK

Jagat belantara politik kontemporer Pilkada Jakarta sedikit “adem” setelah Ridwan Kamil (Walikota Bandung) menyatakan tidak maju untuk pilkada Jakarta 2017. Ridwan Kamil sebagai salah satu orang yang cukup diperhitungkan kemudian memilih berkonsentrasi untuk di Bandung.

Dalam pernyataannya, peluang Ridwan Kamil cukup banyak pilihan. Entah memasuki Jakarta paska 2017, meneruskan jabatannya kedua di Walikota Bandung atau menunggu peluang untuk Gubernur Jabar.

opini musri nauli : Asap dan Kejahatan kemanusiaan

Ayah, Mengapa kami tidak boleh main diluar rumah !!!

Bibir ini seakan-akan kelu menatap asap yang terus datang setiap tahun. Dalam catatan Walhi, sejak tahun 2006 terdapat 146.264 titik api. Tahun 2007 : 37.909 titik api. Tahun 2008 : 30.616 titik api. Tahun 2009 : 29.463 titik api. Tahun 2010 : 9.898 titik api. Tahun 2011 : 22.456 ttk api. Bahkan selama periode 13-30 Juni 2013, tercatat 2.643 jumlah peringatan titik api, maka pada periode 20 Februari – 11 Maret 2014 saja telah terdeteksi 3.101 titik api.

opini musri nauli : marga Kumpeh

Membicarakan Kumpeh tidak terlepas dari peristiwa serombongan saudagar VOC yang dipimpin oleh Abraham Streck memasuki Batanghari dan berlabuh di Muara Kumpeh pada tahun 1616. Endjat Djaenuderadjat dkk didalam bukunya “Atlas pelabuhan-pelabuhan bersejarah di Indonesia” menerangkan, mengenal Muara Kumpeh ditandai dengan Kerajaan Jambi yang diperintah oleh Sultan Abdul Kahar memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang (loji) di Muara Kumpeh. VOC ingin berdagang dengan saudagar Jambi menerima hasil bumi.  Muara Kumpeh terletak di daerah pertemuan Sungai Kumpeh dan Batanghari yang hulunya di Suakkandis.

opini musri nauli : JOKOWI – Presiden Flamboyan “pinjam” Tangan Rakyat

Sementara public “sedikit” menarik nafas lega setelah Jokowi “menunda” membahas revisi UU KPK. Sebagian mengucapkan terima kasih. Sebagian kalangan “mencemaskan” penundaan revisi UU KPK.

Suasana hiruk pikuk pembahasan revisi UU KPK “memantik” diskusi politik hangat. Setelah revisi UU KPK masuk proglenas DPR, hak inisiatif membahas revisi UU KPK mendapatkan dukungan penuh dari anggota DPR. Hampir mayoritas anggota menerimanya disaat bersamaan Partai Gerindra “konsisten” menolak dalam rapat paripurna DPR.

opini musri nauli : Marga di Jambi

Di tengah masyarakat, istilah Marga (margo) menjadi identitas yang khas sebagai perwujudan persekutuan masyarakat adat (rechtsgemeenshap). Namun berbeda dengan Marga seperti di Batak dan Minang yang berasal dari factor geneologis. Marga di wilayah Jambi berasal dari factor pertumbuhan persekutuan hukum teritorial.

opini musri nauli : Pragmatis Oposisi

Dunia politik Indonesia sedang “memasuki suasana suram”. Ikrar Koalisi Merah Putih (KMP) yang digawangi oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, PKS ketika Pipres 2014 dan “memperkuat koalisi parlemen”. Pelan tapi pasti, kemenangan berbagai posisi kunci di MPR dan DPR “Berhasil dikuasai”. Termasuk menggolkan” paket UU MD3.

opini musri nauli : Problema Hukum Perpres No. 1 tahun 2016

Belum usai kita menyaksikan “orchestra” asap yang membuat Sumatera dan Kalimantan terpapar, kemudian disuguhkan “orchestra” yang membuat alunan nada menjadi berbeda.

opini musri nauli : Hutan di mata Rakyat

Dalam perjalanan seminggu lebih mengitari 3 kabupaten (Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tebo. Kabupaten Sarolangun merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sarko. Sedangkan Kabupaten Tebo merupakan kabupaten Pemekaran dari kabupaten Bute), mendengarkan hasil riset di 8 Desa (3 Desa di Kabupaten Merangin, 5 Desa di kabupaten Sarolangun), mendengarkan suara “menggelegar” dari rakyat yang selama ini menjaga hutan, akhirnya saya menemukan sebuah identitas khas milik rakyat. Identitas rakyat yang memandang hutan. Elsbeth Locher Sholten menyebutkandengan istilah “Jambi Hulu”[1]

Warga Jambi akan Gugat Perusahaan Penyebab Kebakaran

Jakarta (Greeners) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) tengah mengupayakan jalur hukum dalam bentuk gugatan terhadap 18 perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di 20 desa pada lima Kabupaten di Provinsi Jambi, Sumatera.

opini musri nauli : ‘MENYARING” INFORMASI PENTING

Akhir-akhir ini kita disuguhi berbagai informasi yang berseliweran dalam melihat sebuah peristiwa. Informasi yang disampaikan bertujuan untuk memperkaya bacaan kita sehingga kita bisa melihat lebih utuh (komprehensif), lebih lengkap dan menambah pemahaman. Namun disisi lain, berbagai informasi yang dibaca haruslah telah melewati berbagai “keakuratan” data, saling kroscek, mudah diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyampaikan informasi yang telah melewati berbagai prasyarat dapat dikategorikan sebagai informasi sesat, penyebar informasi yang keliru dan tentu saja bertujuan untuk “mempengaruhi public” demi melindungi kepentingan “sesuatu, mengalihkan informasi dan tentu saja bertujuan “memperkeruh” keadaan. Selain daripada itu, informasi itu dapat dikategorikan sebagai “sampah” yang tidak hanya dibuang tapi dihapuskan dari data di computer (recycle bin).

opini musri nauli : FH DAN KPK

Belum usai berita “bom” Thamrin, kita disuguhkan “perdebatan”  Fahri Hamzah (FH) ketika tim penyidik KPK melakukan “penggeledahan” ruang Fraksi PKS. FH “keberatan” terhadap upaya paksa penggeledahan tim penyidik yang disertai dengan Tim Brimob Polri didalam melakukan pengawalan.

opini musri nauli : Generasi Baru "Inspektur Vijay"

Melihat sepak terjang KOMBES Krishna Mukti (Dirkrimum Polda Metro Jaya), AKBP Dedi Tabrani (Kapolsek Menteng) dan AKBP Untung Sangaji (Pamen Pusdik Polair) mengingatkan adegan film laga Hollywood. Pertempuran gerilya di kota antara Polisi dengan “gengster” penguasa narkoba yang menembaki membabi buta ke arah kerumuman massa. Dalam adegan “Bad boys” yang kemudian membuat pemeran Detektif Mike Lowrey (Will Smith) dan Detektif Marcus Burnett (Martin Lawrence) menjadi Home Box Office dan meraih platinum. Film bahkan melahirkan seri sekuel tahun 2003.

opini musri nauli : JOHAN BUDI DAN ISTANA

Mendapatkan kabar dari Istana tentang pengangkatan Johan Budi sebagai Jurubicara istana mengingatkan saya dengan tulisan setahun yang lalu, ADU STRATEGI JOHAN BUDI DAN BOY AMAR. 

Tulisan setahun lalu ditujukan terhadap kedua orang sebagai jurubicara dari kedua lembaga yang sedang hot-hotnya (Johan Budi/KPK dan Boy Amar/Mabes Polri) bertikai. 

Persetuan KPK vs Polri setelah penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Terlepas dari polemic, kedua peran sentral memang tidak bisa dipisahkan dari keduanya. Keduanya “sedikit adem” meladeni wartawan sehingga konflik KPK vs Polri kemudian berhasil dilewati.

Al Haris minta SAD Peluk Agama Islam. Musri Nauli : Jangan Ada paksaan

Bupati Merangin Propinsi Jambi, Al Haris, meminta Kementerian Agama (Kemeneg) Kabupaten setempat agar mengagamakan warga Suku Anak dalam. Dengan beragama, Al Haris berharap SAD bisa berbaur dan hidup berdampingan dengan warga Desa.

Atas permintaa ini, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Merangin, Zostavia, menyatakan sangat mendukung keinginan Bupati. Dia berjanji akan melakukan  pembinaan beragama kepada warga SAD di wilayahnya.

opini musri nauli : MEDIA MAINSTREAM DAN CITIZEN JURNALISM

Memasuki awal tahun, kita menyaksikan ditutupnya Sinar Harapan, salah satu media yang menghiasi bacaan public sejak tahun 1961. Sinar Harapan tidak mampu lagi “bersaing” dengan media massa lainnya sehingga tidak berhasil mendapatkan iklan dan oplah untuk menutupi biaya produksi. Sinar Harapan mengikuti jejak harian Bola (31 Oktober 2015) dan soccer yang tutup tahun 2014.

Di media internasional, majalah Newsweek tutup tahun 2012 setelah terbit selama 80 tahun lebih. Newsweek kemudian beralih ke online. 

Bahkan The Washington Post, harus dijual karena masalah finansial. Padahal The Washington Post melalui investigasinya oleh Ben Bradlee, terkenal membongkar skandal Watergate sehingga menggulingkan Presiden Richard Nixon. Hasil investigasi kemudian The Washington Post meraih Hadiah Pulitzer pada 1974.

Penutupan media cetak yang handal puluhan tetap menarik perhatian public. “Berkuasanya” media electronic dan semakin massifnya media online ternyata “membuat’ media cetak mulai berfikir untuk “bertahan”. Dengan kemajuan teknologi, berbagai berita mudah diakses dengan satu kali “klik”. Kecepatan, keakuratan hingga kemudahan akses mendapatkan berita, membuat media cetak kemudian harus “ikut” dalam pertarungan media online.

Media online kemudian didatangi pemain baru. Citizen journalism.

Namun sebagai pemain baru, citizen journalism membuat kehadirannya “cukup diperhitungkan. Dengan melaporkan peristiwa “langsung” dari lapangan, memotret lebih dalam, reportase warga, hingga “rasa” peristiwa dari lapangan membuat citizen journalism menjadi pemain yang cukup diperhitungkan. Belum lagi berbagai media cetak dan elektronik yang menyiapkan kolom “citizen journalism” membuat media mainstream memperhitungkannya.

Berbeda dengan laporan jurnalistik oleh jurnalis, citizen journalism membuat berita lebih renyah, ringan namun tetap dalam dari laporan lapangan. Dengan “hati’ dan kedalaman reportase, citizen journalism membuat tulisan menjadi “bernyawa” dan membumi. Pembaca “seakan-akan” berada di lokasi, merasakan “suasana” tulisan, emosi yang terbangun membuat tulisan “tidak berjarak” dengan reportase. Belum lagi kekaguman pembaca dengan “relawan” citizen journalism yang “menulis” tanpa mengharapkan pamrih, menyediakan waktu, menggunakan fasilitas sederhana namun tetap menggigit.

Tentu kita masih ingat ketika terjadi Tsunami di Aceh ahun 2004 dari hasil ‘shooting’ dari seorang warga yang meliput datangnya tsunami dan masuk ke kota. Dari kejauhan (shooting di teras lantai dua), setiap detail datangnya air laut dengan jelas dipaparkan oleh hasil shooting. Hasil reportase kemudian”mengalahkan” media nasional dan kemudian menjadi berita yang paling heboh dan masyarakat melihat “betapa dahsyatnya” tsunami di Aceh. Atas reportase, maka rakyat Indonesia kemudian “bersatu padu” memberikan dukungan terhadap korban di Aceh.

Begitu juga “penangkapan” Susno Duaji dibandara yang berhasil “direkam” oleh warga dan kemudian dimuat di salah satu televisi nasional. Direkamnya proses penangkapan Susno Duaji di televisi menjadi headline dan mengalahkan televisi yang lain.

Belum lagi berbagai liputan “langsung” dari warga berbagai musibah seperti pesawat jatuh, control public terhadap berbagai pelayanan hingga berbagai peristiwa lucu yang terjadi di tengah masyarakat.

Dengan semakin “pentingnya” kehadiran citizen journalism, hampir setiap media mainstream membuat acara khusus untuk menarik minat penonton. Ratingnya cukup baik.

Kehadiran “citizen journalism” tidak bisa dihindarkan sebagai bentuk “pelibatan” public dalam setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Media mainstream tidak bisa mengabaikannya. Bahkan media mainstream harus memperhitungkan kehadiran di tengah semakin baiknya dukungan dari public untuk “terlibat” dalam peristiwa dan semakin banyaknya ditutup media cetak.

Zaman sudah berubah. Era digital “memakan korban’. Era digital membuat “dunia dalam genggaman.

Siapa yang mampu membaca tanda-tanda zaman maka akan bertahan. Sedangkan yang masih bersikap konservatif dan “mencibir” kehadiran citizen journalism akan “terlindas” oleh putaran zaman.

opini musri nauli : Mengapa ke Gunung ?

Itu pertanyaan yang selalu disampaikan mulai dari kuliah (waktu kuliah sering mendaki gunung) hingga sekarang.

Berbeda dengan keluarga besar lainnya yang menghabiskan waktu menyambut tahun baru di pesta keramaian lengkap dengna mercon, petasan, kembang api hingga berbagai acara kesenian dan makanan kebun (barbeque), saya memutuskan menghabiskan tahun baru di Gunung. Syukur2 menyambut tahun baru di puncak gunung bersama-sama dengan teman-teman yang rela menempuh perjalanan panjang di gunung.

opini musri nauli : Siapa Direktur Walhi 2016 - 2020 ? (Pernik-pernik menjelang PNLH)

Menjelang Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH-Kongres Walhi), suasana hiruk pikuk menjelang PNLH mulai memantik pertarungan siapa yang menjadi Direktur Eksekutif Walhi 2016-2020. Dari nama yang beredar yang sudah mendaftar, Nurhidayati (yaya), Pius Ginting (Pius) dan Arie Rompas (Rio). Ketiganya sudah mendeklarasikan untuk bertarung menjadi “Walhi satu”. Sebuah sign dan penamaan untuk Direktur Walhi.

opini musri nauli : INTELEKTUAL TUKANG DI MENARA GADING

Kebakaran yang meluluhlantak langit 5 Propinsi tidak hanya meninggalkan duka yang mendalam terhadap rakyat yang terpapar asap. Dalam kurun Juli-September 2015,kebakaran sudah menghanguskan 135 ribu hektar di Jambi. 80% titik api terletak di areal perizinan perusahaan.

Namun fakta-fakta ini kemudian dimanipulir untuk menutupi jejak borok korporasi. Desain awal mulai disusun sembari tiarap melihat peluang menghilangkan jejak.

Istilah ‘Jambi Kota Seberang’ Ternyata Dibuat Sejak Zaman Walikota Arifien Manap

Inilahjambi, KOTA JAMBI – Istilah ‘Jambi Kota Seberang’ untuk menyebut kawasan di seberang Sungai Batanghari, yang sejak dulunya disebut ‘Jambi Seberang’ atau ‘Seberang Kota Jambi’ ternyata telah diputuskan sejak zaman Walikota Arifien Manap.

Informasi itu dikatakan oleh salah seorang PNS Kota Jambi, Hasya Yanto dalam komentarnya di media sosial.

Menurut dia, saat itu pembahasan juga melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi (Bappeda). Saat itu, Hasya Yanto mengaku masih berdinas di instansi tersebut, sebelum dirinya pindah ke berbagai SKPD lain di Pemkot Jambi.
“Itu (perubahan nama) sudah dibahas/ditetapkan sejak zaman Walikota Pak Arifien Manap. Saya lupa tahunnya. Saat itu saya masih di Bappeda,” tulis dia, Senin 28 Desember 2015.

Dasar pikir penggantian nama itu, lanjut Hasya Yanto, karena istilah Seberang Kota Jambi seolah-olah memisahkan Seberang Kota dengan Kota Jambi.
“Perubahan kata ke Jambi Kota Seberang untuk menghilangkan imej seolah-olah Seberang tidak sejajar dengan Kota Jambi seberang sini. Alhamdulillah, saat ini pembangunan Kota Jambi Seberang sudah semakin pesat, tidak ada yg harus dipertentangkan,” katanya.
Hasya Yanto yang akrab disapa Totok itu mengaku mengikuti diskusi yang berkembang di media sosial sejak beberapa belakangan ini soal nama tersebut.

Dia menyatakan, jika nama itu dipersoalankan lagi, karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan menjadi perhatian banyak ahli, maka sudah selayaknya dibahas kembali.
“
Tidak salah juga dirembuk lagi dengan melibatkan ahli sejarah dan ahli bahasa Indonesia,” tutupnya.

Sebelumnya, ahli sejarah (sejarawan) dan penulis sekaligus advokad senior, Musri Nauli, menyatakan, istilah itu tidak sesuai dengan sejarah dan hukum bahasa Indonesia (DM).
(Nurul Fahmy)

Baca : Jambi Kota Seberang

http://www.inilahjambi.com/seberanag-jambi-5/

opini musri nauli : MENULIS BEBAS NAMUN BERTANGGUNGJAWAB

Dunia maya dikejutkan dengan ditangkapnya Yulianus Paonganan alias Ongen yang memuat kalimat “Papa minta Lo***” dalam akun twitternya @ypaonganan. Dengan mengutip kalimat “Papa minta Lo***” dan menyandingkan dengan photo Jokowi dengan Nikita Mirzani sudah jelas menampakkan pesan maksud dari sang twitter. Jokowi dituduh ingin minta Lo*** dan terus retwitted sebanyak 200 x.

Melihat profile dan kiprah Ongen, Ongen tidak sembarangan. Punya latar belakang pendidikan di bidang kelautan, mempunyai lembaga riset yang dinamakan Indonesian Maritim Institute, mempunyai majalah Kemaritiman, membuktikan Ongen adalah manusia terpelajar bidang kelautan. Bidang yang ditekuni hingga mencapai gelar akademik tertinggi. Doktoral. Sehingga penangkapan dan penahananya akibat twitternya tidak dapat disamakan “pengekangan hak bicara (freedom of speech), sebuah cara untuk melepaskan tanggungajawab Ongen dari proses hukum.

opini musri nauli : CARA MELAWAN AHOK

Akhir-akhir media massa menyoroti langkah “Teman Ahok” yang mencapai 533.374 KTP. Melewati syarat minimum pengumpulan KTP untuk calon perseorangan 525 ribu KTP.

Capaian 525 ribu oleh “Teman Ahok” telah direvisi oleh MK yang semula menetapkan 7,5 % jumlah penduduk. Dengan jumlah 7,5 % jumlah penduduk, maka “Teman Ahok” harus bekerja untuk mengumpulkan 937 ribu KTP. Putusan ini telah sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

opini musri nauli : Meminta Pertanggungjawaban korporasi kebakaran

Kebakaran tahun 2015 menyebabkan asap pekat di Jambi hampir 4 bulan. Asap pekat yang terus menutupi matahari di Jambi ternyata belum mampu memberikan empati kepada persoalan asap. Dalam kurun Januari 2014 – Agustus 2015, di Jambi sudah menunjukkan 1300 titik api (hotspot). Angka ISPO sudah mencapai 769 pm, angka level empat kali membahayakan bagi kesehatan. Minggu pertama September saja, angka ISPA sudah mencapai angka ribuan. Kematian bayi, perebutan air bersih, terhentinya penerbangan melalui udara. Tidak melautnya nelayan, hingga diliburkannya anak sekolah adalah fakta-fakta yang sudah terpapar di depan mata.

opini musri nauli : Jambi Kota seberang

Akhir-akhir ini dunia maya di Jambi dihebohkan pemasangan tulisan berlampu dengan kata “Jambi Kota Seberang”. Kalimat itu menghiasi ornament indah “Gentala Arsy”, sebuah ikon baru kota Jambi.

Pemasangan kalimat “Jambi Kota Seberang” menimbulkan kerutan kening setelah sebelumnya, kalimat “Jambi Kota Seberang” tidak dikenal dalam pembicaraan di tengah masyarakat. Masyarakat hanya mengenal istilah “Seberang Kota Jambi” (SEKOJA) sebagai perwujudan komunitas masyarakat di seberang jembatan Batanghari di depan kantor Gubernur.

opini musri nauli : Wajah Hukum Jambi 2015 - Catatan Hukum 2015

Dalam hitungan hari, tahun 2015 akan berganti tahun 2016. Berbagai peristiwa yang terjadi di tahun 2015 merupakan pelajaran penting yang dapat ditarik menjadi pengalaman untuk menatap tahun 2016. Pengalaman buruk maupun pengalaman baik di tahun 2015 merupakan cerminan dari proses hokum yang terjadi di tengah masyarakat.

Tahun 2015 dimulai dari “energy” bangsa untuk menghadapi proses hokum tarik menarik antara KPK vs Kepolisian RI. Proses ini dimulai ketika penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan (Komjen BG) oleh KPK di saat bersamaan Presiden menetapkan Komjen BG sebagai calon Kapolri. Proses tarik menarik ini kemudian membuat energy bangsa “tercurahkan”. Baik proses hokum di praperadilan hingga “gagalnya” komjen BG sebagai Kapolri maupun kemudian ditetapkan tersangka Abraham Samad dan Bambang Widjajanto membuat seluruh konsentrasi public tercurahkan hingga akhir tahun.

Selain itu juga Presiden Jokowi menjadi sorotan dunia ketika menolak grasi terhadap pelaku Bandar narkoba. Eksekusi hukuman mati tetap dilaksanakan di tengah berbagai hujatan Negara-negara tetangga seperti Australia.

opini musri nauli : OPOSISI KRITIS DAN OPOSISI LOYAL

Kedatangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke istana memantik diskusi panjang. Dengan menggunakan istilah “silahturahmi”, PKS menemui Jokowi dan menyatakan mendukung program Pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Istilah yang digunakan adalah “oposisi loyal”.

Sebagai Negara yang rajin memproduksi istilah, PKS menggunakan istilah “oposisi loyal” mengikuti istilah yang digunakan Partai Golkar “oposisi kritis”. Istilah “oposisi loyal” atau “oposisi Kritis” merupakan istilah yang bermakna ganda dalam terminology ilmu politik dari kata “oposisi”.

opini musri nauli : STRATEGI JOKOWI KASUS “PAPA MINTA SAHAM”

Ketika kasus pencatutan nama Jokowi dalam pertemuan Setya Novanto (SN) dengan Presdir PT. Freeport  mulai merebak ke public, konsentrasi nasional kemudian menghendaki Setya Novanto diungkap secara terbuka. Menteri ESDM, Sudirman Said (SS) merupakan punggawa pemerintahan langsung membuat laporan resmi ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI.

Regenwald in Flammen - Kampf gegen die Palmöl-Mafia

Musri Nauli kämpft in Indonesien für den Regenwald – und gegen die mächtigen Palmöl-Produzenten. 

http://www.dw.com/de/regenwald-in-flammen-kampf-gegen-die-palm%C3%B6l-mafia/a-18896726

opini musri nauli : Oil plantations threaten the rainforest | DW Reporter

Slash and burn practices are destroying Indonesia's rainforests, with disastrous consequences for the environment. Activist Musri Nauli is taking on the powerful palm oil producers he claims are deliberately starting forest fires.

https://www.youtube.com/watch?v=E1zN1wS8ok0

Indonesia faces tough questions on fires, dirty energy at COP21

 Scorched earth: Young oil palms have been planted on recently burned land in Nyaru Menteng, Palangkaraya, Central Kalimantan. Country delegations attending the COP21 UN climate conference in Paris, France, are paying close attention to land and forest fires, triggered by land clearing using the slash-and-burn method, recently affecting several areas across Indonesia. (Courtesy of theNational Disaster Mitigation Agency)

Scorched earth: Young oil palms have been planted on recently burned land in Nyaru Menteng, Palangkaraya, Central Kalimantan. Country delegations attending the COP21 UN climate conference in Paris, France, are paying close attention to land and forest fires, triggered by land clearing using the slash-and-burn method, recently affecting several areas across Indonesia. (Courtesy of theNational Disaster Mitigation Agency)

Local wisdoms of indigenous people could help Indonesia tackle the damaging impacts of climate change, including those of land and forest fires, an activist has said.

The executive director of the Jambi office of the Indonesian Forum for the Environment (Walhi), Musri Nauli, said all countries should be aware that local wisdom -- the power of the people -- could resolve the problems caused by climate change and global warming.

Nauli said the world should be aware that all this time customary people had been able to adapt to climate change by applying local wisdom.

'€œThe canal-partition system, the arrangement of commodities that are allowed to be cultivated on peatland and several prohibitions have long existed in society, in which the people use them to protect peatland,'€ said the activist as quoted by kompas.com on Tuesday.

Nauli said that in responding to recent peat fires in several areas in Indonesia, the government should focus on law enforcement.

'€œThe government must learn from the failed implementation of Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)-plus programs in Indonesia,'€ said Nauli.
Land and forest fire is one of two tough issues the Indonesian delegation is facing at COP21 held in Paris, France, starting from Monday. The other is the issue of the plan to build coal-fired power plants.

With those two crucial problems, country delegations attending the Paris climate conference are in doubt as to whether Indonesia can meet its climate commitments, namely to independently reduce its carbon emissions by 26 percent by 2030, or by as much as 41 percent with international support.
Nauli called the government'€™s plan to build coal-fired power plants a setback.

'€œIt'€™s an outdated idea. China and the US have been striving to reduce their coal-fired power plants by up to 40 percent. Why do we plan to increase our coal-fired power plants?'€ said the environmentalist.
President Joko '€œJokowi'€ Widodo conveyed a statement on Indonesia'€™s stance in the global fight against climate change at the conference on Monday. Indonesia'€™s commitments in the global climate agenda are included in the Intended Nationally Determined Contributions (INDC), or national commitments of all countries to fight climate change.

The COP21 UN climate conference aims to produce a globally binding agreement on the reduction of greenhouse gas emissions. The agreement will be valid for all 195 UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) members, both developing and developed countries. The agreement will take effect in 2020 after ratification by the legislative bodies of the majority of the UNFCCC member countries. (ebf)

Jakarta Post, 1 Desember 2015

opini musri nauli : MEMBACA ARAH COP 21

Dunia kemudian terbelah memandang COP 21 di Paris. Sebagian optimis dan berharap gagasan besar dari Negara-negara utama di Dunia memperhatikan perubahan iklim (Climate change) yang semakin panas. Sebagian justru memandang sinis dengan pelaksanaan COP 21 di Paris melihat perilaku berbagai Negara utama belum juga menunjukkan tanda-tanda berubah didalam memandang lingkungan.

opini musri nauli : KEBAKARAN DALAM PEMBICARAAN INTERNASIONAL

Konsentrasi dunia dicurahkan ke Paris dalam Pertemuan COP Global Perubahan Iklim (Union Nation Framework Convention on Climate change/UNFCCC). Pertemuan dianggap penting setelah berbagai inisiatif untuk menghadang perubahan iklim belum banyak memberikan perbaikan.

Persoalan ketahanan pangan, Penggunaan batubara, kebakaran di berbagai dunia, masih kurangnya penggunaan energy alternative (renewable energy) membuat dunia harus berfikir ulang untuk melihat bumi yang semakin panas.

opini musri nauli : CATATAN HUKUM KEBAKARAN HUTAN

Musim hujan telah tiba beberapa hari sebelum kedatangan Jokowi. Musim hujan kemudian menimbulkan udara yang cerah di langit Jambi.

Namum melupakan kebakaran dan asap tahun 2015 adalah kesalahan yang tidak pantas kita ulangi. Catatan hokum menggambarkan bagaimana pola dan upaya sistematis untuk menutupi kejahatan kebakaran dan melepaskan tanggungjawab korporasi berhasil saya tuliskan.

opini musri nauli : HATE SPEECH DAN KETAKUTAN AKAN BAYANG-BAYANG

Surat Edaran Kepala Polri Nomor SE/06/X/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau ‘hate speech’ (Surat Edaran) menimbulkan polemic. Sebagian berpendapat, Surat Edaran hanyalah menegaskan pelaksanaan “hate speech” yang sudah diatur didalam berbagai peraturan (KUHP dan UU ITE).

opini musri nauli : Cara Menghitung kebakaran hutan dan lahan

Beberapa waktu yang lalu, DPC PERADI Jambi menerima pengaduan dari Walhi Jambi dan KKI Warsi yang tergabung didalam #jambiberasap# tentang kebakaran hutan dan lahan yang massif terjadi 3 bulan terakhir. DPC PERADI Jambi kemudian menentukan sikap untuk menerima pengaduan dari kelompok masyarakat (claas action) untuk menggugat perusahaan yang dianggap bertanggungjawab terhadap kebakaran hutan dan lahan (kahutla).

YANG HARUS DIBAYAR PERUSAHAAN

Ada dua yang harus dibayar oleh perusahaan. Pertama kerugian dan Biaya pemulihan 


http://www.channelnewsasia.com/news/video/south-sumatra-residents/2173628.html