Akhir-akhir ini, politik Islam mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Judul yang penulis hendak sampaikan, membuktikan hipotesis yang penulis gunakan untuk melihat dimana reposisi Politik Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia.
Terlepas dari analisis yang disampaikan masih memerlukan penelitian yang lebih akurat dan memenuhi kaidah pertanggungjawaban ilmiah. Diskursus politik Islam telah mempengaruhi sistem politik di Indonesia dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Issu tentang reposisi Islam dalam rumusan Konstitusi (baca UUD 1945) telah selesai dibahas ketika rumusan Pancasila dan Pembukaan Dasar UUD 1945, telah berhasil meletakkan sila Pancasila “KETUHANAN YANG MAHA ESA” dengan mengelimir kata-kata “dengan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Perdebatan mengelimir kata-kata dalam kajian sejarah ketatanegaraan membuktikan, tokoh-tokoh yang meletakkan pondasi konstitusi, tidak menyeret identitas Islam sebagai bentuk formal ketatanegaraan.
Walaupun penduduk Indonesia mayoritas Islam, namun dalam merumuskan ketatanegaraan, identitas islam haruslah diletakkan konteks sebagai hubungan Ibadah yang tidak dirumuskan secara formal.
Rumusan yang memisahkan Islam sebagai agama yang mayoritas dipeluk penduduk Indonesia berhasil menyatukan berbagai pandangan tokoh Islam dalam melihat konteks Islam dihubungkan dengan bentuk formal negara juga berhasil menyatukan antara Islam dan kelompok-kelompok lain yang berfaham nasionalis maupun sosialis.
Bahkan dengan ditetapkannya rumusan itu, kemerdeaan lebih dicapai karena adanya persatuan yang sangat dibutuhkan balita Indonesia saat itu.
Dalam diskursus yang lain, penghormatan negara Indonesia yang belia saat itu kepada tokoh-tokoh Islam dalam percaturan politik, justru menyuburkan tokoh-tokoh Islam. Tokoh-tokoh seperti Agus Salim, Muhammad Hatta, Tjokroaminotono adalah tokoh-tokoh yang lebih nasionalis dibandingkan tokoh-tokoh yang berlatar belakang nasionalis. Publik lebih mengingat mereka sebagai tokoh yang lebih peduli mengurusi negara daripada mengenal sebagai tokoh Islam.
Padahal, catatan sejarah, tokoh-tokoh yang menghiasi percaturan politik itu berlatar belakang Islam yang sangat kental. Yang mengejawantah dalam kehidupan sehari-hari, sangat disiplin, dan sederhana.
Sebagai bentuk perwujudan nyata sebagai ajaran islam yang membumi.
Berangkat dari pemikiran itu, dalam kajian sejarah, reposisi politik Islam lebih mengedepankan makna Tanah Air dalam konteks ketatanegaraan tanpa terkungkung dalam paradigma yang sempit.
Dalam perjalanan sejarah, reposisi politik Islam mengalami pasang surut. Kelahiran Muhammadiyah yang kemudian disusul kelahiran NU, lebih memberikan warna percaturan politik di Indonesia.
Hampir praktis jabatan-jabatan penting seperti Menteri Pendidikan dan Menteri Agama merupakan jabatan yang selalu dipegang oleh kedua ormas terbesar itu. Selain juga posisi jabatan strategis lainnya.
Pemilu 1955,
NU kemudian menjadi salah satu partai yang terbukti meraih suara yang luar biasa dan masuk dalam posisi yang mempengaruhi sistem parlementer dan sistem politik saat itu.
Ide Nasakom yang ditawarkan oleh Soekarno sebagai terjemahan langsung Nasionalis, Agama dan Komunis membuktikan posisi strategis umat islam dalam pandangan Sooekarno.
Selain juga tokoh seperti M. Natsir yang terbukti diakui secara internasional dalam Kongres Sosialis Dunia 1956.
Periode pasang ini menjadi titik perhatian negara yang memberikan ruang kepada umat Islam dalam percaturan politik di Indonesia.
Namun periode ini kemudian mengalami hubungan yang surut, disaat bersamaan, tokoh-tokoh Masyumi menjadi tokoh dalam berbagai pemberontakan di tanah Air seperti PRRi/Permesta dan berbagai pemberontakan daerah lain.
Terlepas dari catatan sejarah yang membuktikan keterlibatan tokoh-tokoh Masyumi dalam berbagai pemberontakan di tanah air. Hubungan ini memaksa Soekarno juga memberikan posisi yang seimbang kepada Komunis dan Tentara. Keseimbangan yang diberikan oleh Soekarno kepada Komunis dan Tentara dengan pertimbangan oleh Soekarno, kekuatan politik tidak menjadi dominan dan dapat dikontrol oleh Soekarno. Sehingga slogan seperti Demokrasi terpimpin, Pemimpin Besar Revolusi, Perjuangan belum Selesai adalh slogan oleh Soekarno agar kekuasaan terpusat pada diri Soekarno.
Belum selesai keinginan Soekarno.
Soekarnopun tumbang. Soeharto yang secara jeli memperhatikan kekuatan politik sebelum menerima mandat Supersemar, memperhitungkan kekuatan politik termasuk politik islam. Sehingga tahun 1971, politik Islam difusi dan berhimpun dalam partai Persatuan Pembangunan.
Kuatnya tarik-menarik aliran Islam di Partai Persatuan Pembangunan, membuat NU kembali keluar dari PPP dan lebih mengkonsetrasikan kepada upaya pembangunan umat. Dalam periode waktu itu kemudian NU menjaddi salah satu aktor penting dalam politik islam di Indonesia.
Kekuatan Islam kemudian diuji dalam pembahasan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Rumusan negara yang menghendaki, perkawinan sah apabila dicatat oleh negara kemudian ditentang secara luas dan kemudian rumusan itu kembali menjadi rumusan sahnya perkawinan apabila dipandang sah menurut agamanya masing-masing.
Walaupun secara formil tidak ada masalah dalam menentukan rumusan tentang sah dan resmi itu, namun posisi politik islam berhasil mementahkan konsep pemikiran dari negara yang menghendaki sahnya apabila dilakukan secara resmi.
Begitu strategisnya posisi politik Islam dalam ketatanegaraan, pada tahun 1989 berhasil dilahirkan UU No. 9 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memisahkan urusan yang berkaitan dengan perceraian dan harta warisan diselesaikan dalam pengadilan yang terpisah dari pengadilan Umum.
Bahkan prestasi ini kemudian juga diikuti dengna lahirnya Kompilasi Hukum Islam dalam merumuskan persoalan yang berkaitan dengan urusan-urusan privat dalam umat Islam.
Tahun 1992, kemudian ICMI lahir sebagai bentuk akomodasi sistem politik didalam melihat posisi penting politik Islam. Bahkan dalam pemilihan anggota parlemen 1992 terkenal dengan istilah Iyo royo-royo yang artinya, anggota parlemen yang berlatar belakang dari politik islam.
Soehartopun memperhitungkan posisi politik Islam sebelum “lengser Keprabon” dengan menghubungi tokoh-tokoh Islam seperti Nurcholich Madjid, Gusdur, Emna Ainun Najib dan berbagai tokoh islam lain untuk membantu pemerintahan setelah didesak mundur oleh berbagai kalangan termasuk mahasiswa.
Namun upaya ini tidak berhasil membujuk tokoh-tokoh islam sehingga, tidak bersedianya tokoh-tokoh Islam ini membantu Pemerintahan, membuat Soeharto mundur selain juga faktor 14 Menterinya mengundurkan diri.
Setelah reformasi bergulir, kran politik telah dibuka, maka bermunculan partai-partai yang mengklaim sebagai partai Islam. Partai-partai itupun mengerucut dengan lahirnya partai seperti PKB yang dibidani oleh NU (walaupun NU juga melahirkan partai yang lain), PBB sebagai identitas kaum islam sosialis, PAN (walaupun kemudian menyatakan tidak bagian dari Muhammadiyah), dan berbagai aliran politik islam lainnya. Sehingga dari pesertai 48 partai peserta Pemilu 1999, 8 partai yang berlatar belakang Islam.
Dari partai-partai yang lahir yang berlatar belakang Islam, kemudian mewarnai politik di Indonesia yang juga mempengaruhi sistem hukum Indonesia. Didaerah yang kemudian partai-partai menguasai parlemen atau berhasil memenangkan Pilkada, menyebabkan lahirnrya berbagai perda-perda syariah.
Perda Syariah yang mengakomodasikan kepentingan islam dalam politik Indonesia kemdian menemukan bentuk yang kemudian mengikrarkan sebagai Islam yang Formal.
Sehingga dalam berbagai daerah, mencampur-adukkan antara urusan Ibadah dengan menggunakan sistem hukum negara. Maraknya perda-perda syariah kemudian menimbulkan perdebatan dalam kajian sistem hukum nasional dan sistem hukum di Indonesia. Perda Syariah kemudian melanggar asas kepastian hukum dan membuat sistem hukum menjadi rancu.
Urusan ibadah yang semestinya adalah urusan manusia dengan penciptanya kemudian disalahgunakan menjadi urusan negara.
Bahkan praktis, di berbagai daerah, rumusan itu juga bertentangan dengan berbagai konvensi internasional yang memberikan perlindungan HAM kepada warga negara.
Identitas Islam secara formal juga menjaddi salah kaprah dengan memaknai jihad dengan melakukan teror-teror dalam melakukan kejahatan.
Peristiwa Bom Bali I, dan berbagai bom yang terjadi di tanah air melahirkan UU No. 16 Tahun 2003 Tentang Terorisme. UU ini kemudian menjadi perdebatan panjang baik dilihat dari asas berlaku surut, asas kepastian hukum, asas pembuktian, kesalahan dan pertanggungjawaban, juga menimbulkan persoalan dalam lapangan hukum pidana.
Sehingga peristiwa berbagai bom yang terjadi di tanah air mewarnai konsentrasi nasional dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.
Belum lagi lahirnya berbagai ormas seperti Lasyar Mujaddin dan FPI yang menjadi perbincangan secara nasional.
Perkembangan terakhir adalah kita masih ingat dengan kejadian di Monas tanggal 1 Juli, bentrokan FPI dengan kelompok masyarakat yang dianggap mendukung Ahmadiyah.
Terlepas dari peristiwa yang sebenarnya terjadi dan pandangan penulis dalam melihat persoalan politik itu, menurut penulis, identitas Islam telah menjadi rumusan yang formal dalam sistem ketatanegaraan dalam sistem politik Indonesia.
Sebuah identitas yang bergeser dalam awal-awal revolusi sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya. Artinya, adanya penurunan pandangan didalam melihat islam sebagai identitas keagamaan dan menjadi islam sebagai identitas secara formal dalam sistem politik di Indonesia.
Namun yang menjadi catatan penting bagi penulis, disaat disahkannya RUU Pornografi yang mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. (Lihat RUU Pornografi dan Persepsi Kita tentang Porno, JE, 10 November 2008).
RUU ini akan banyak mempengaruhi sistem hukum di Indonesia baik didalam pembuktian terpenuhi atau tidaknya unsur yang dituduhkan, teori kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, asas kepastian hukum dan aspek keadilan didalam RUU itu. Berbagai rumusan yang telah penulis sampaikan, membuat RUU ini menjadi salah satu RUU yang paling menyita perhatian publik disamping UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan RUU PKB (Penanggulangan Keadaan Berbahaya).
RUU ini kemudian memantik perdebatan panjang dan menimbulkan reaksi di berbagai kalangan. Partai-partai Islam lebih mementingkan kepada unsur-unsur didalam pasal RUU itu untuk dapat disahkan walaupun menurut penulis lebih tepat diletakkan dalam konteks norma agama.
Sementara partai nasionalis lebih mengedepankan penghormatan kepada budaya yang memisahkan antara budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat daripada persoalan pornografi.
Sehingga gelombang penolakan dan menyetujui membuat dikotomi antara berbagai pihak menjadi menganga lebar.
Dengan demikian, politik Islam di Indonesia berhasil meletakkan posisi politik Islam sebagai identitas islam yang formal dari ketatanegaraan dan sistem politik di Indonesia yang juga mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.
Dari paparan yang telah penulis sampaikan, ada beberapa pemikiran yang dapat ditarik sebagai pembelajaran kita selanjutnya.
Pertama. Pergeseran identitas Islam yang nasionalis menjadi pergeseran identitas Islam berbentuk formal dalam sistem politik Indonesia merupakan kemunduran dalam melihat berbangsa dan bertanah air yang berhasil dirumuskan dalam Sumpah Pemuda Tahun 1928 dan dalam Konstitusi.
Sudah saatnya rumusan persoalan pengelolaan yang berkaitan dengan sistem perkawinan, perceraian dan harta warisan kembali diletakkan dalam wilayah Pengadilan Umum.
Sehingga Pengadilan Agama merupakan subsistem dari pengadilan Umum. Dapat disamakan seperti Pengadilan ad hock Perburuhan, Pengadilan Anak, Pengadilan ad korupsi, Pengadilan Niaga dan sebagainya. Sehingga rumusan Peradilan di Indonesia cukup 3 saja yaitu Peradilan Umum (yang meliputi seperti yang telah diuraikan), Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. (Mengenai Peradilan Militer penulis juga memberikan porsi yang cukup untuk membahasnya, karena menurut penulis, jenis kejahatannya dikembalikan kepada asas persamaan dimuka hukum sehingga terhadap kejahatannya telah diatur di KUHP, maka tidak perlu diatur didalam Peradilan Militer.
Wewenang ini cukup berkaitan dengan tindakan disiplin dan juga yang berkaitan dengan persoalan militer). Kedua. Harus diberi porsi yang cukup juga terhadap sebagian kalangan umat islam yang plural. Yang meletakkan islam sebagai identitas agama tanpa masuk kedalam wilayah publik. Ketiga.
Adanya rumusan yang berkaitan dengan hukum tidak dapat berangkat dari norma agama. Selain tidak memenuhi asas kepastian hukum. Norma agama masih menjadi perdebatan dan yang pasti norma agama hanya dapat diberlakukan kepada umat agama itu sehingga dapat menjadi tirani mayoritas. Keempat, tidak menggunakan simbol-simbol agama dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan hukum.
Peristiwa pernikahan Syech Puji dengan perempuan yang berumur 12 tahun haruslah diselesaikan dengan hukum tidak berangkat dari tafsiran agama yang sempit yang hanya melihat dari sudut pandang saja. Kelima. Sudah saatnya umat islam yang menjadi mayoritas di Indonesia menjadi rahmatanlil alamin. Menjadi rahmat bagi berbagai umat manusia.
Sudah saatnya, tafsiran-tafsiran yang berkaitan dengan agama haruslah dilihat dari konteknya dan tidak melakukan tafsiran-tafsiran teks yang sempit. Sehingga justru merugikan pandangan terhadap umat islam.
Penulis yakin dengan tawaran pemikiran yang telah disampaikan, karena penulis berangkat setelah melihat dari perjalanan sejarah politik islam dalam sistem ketatanegaraan dan sistem politik yang mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Penulis membuka ruang terhadap tawaran pemikiran.
Dimuat di Harian "Jambi Star' Tanggal 13 November 2008