opini musri nauli : Asas Didalam KUHAP (2)

 

Melanjutkan asas-asas didalam KUHAP kemudian dikenal Asas Bantuan Hukum. KUHAP menegaskan  baik Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyelidikan hingga persidangan, terutama bagi mereka yang ancaman pidananya berat atau tidak mampu.

Dengan demikian maka Asas ini penting untuk menjamin hak-hak tersangka/terdakwa dan menciptakan Pengadilan yang adil dan tidak memihak. 

Didalam KUHAP juga dikenal Asas Akusator. Asas ini kurang banyak dikenal. Didalam KUHAP dijelaskan tersangka/terdakwa subyek hukum. Dengan demikian maka tersangka/terdakwa memiliki hak-hak yang dihormati dan tidak boleh dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya. Berbeda sistem inkuisitor yang menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan.

Selanjutnya Asas Pemeriksaan Langsung dan Lisan oleh Hakim. Pada prinsipnya pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan secara langsung oleh hakim dengan mendengarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi secara lisan. Dengan demikian maka hakim dapat  menilai kejujuran dan kredibilitas keterangan para pihak secara langsung.

istilahukum : Perbuatan Melawan Hukum (2)

Melanjutkan tema  Perbuatan Melawan Hukum, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), konsep "melawan hukum" sering kali menjadi unsur penting dalam rumusan delik.

Lihat pasal  Pasal 362 KUHP tentang pencurian, frasa "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menunjukkan bahwa sifat melawan hukum adalah unsur yang harus dibuktikan. Ini berarti perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa izin yang sah.

opini musri nauli : Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

 

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah mengatur pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengamanan lingkungan dan sosial, khususnya yang berkaitan dengan nilai ekonomi karbon (NEK) dan mitigasi perubahan iklim, melalui beberapa peraturan. Peraturan tersebut termasuk Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 , Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 , Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 21 Tahun 2022 , dan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023. Untuk melihat tema yang disodorkan maka berbagai dilihat didalam berbagai regulasi. 

Perpres 98/2021

opini musri nauli : Mekanisme Pembagian Manfaat

1. Definisi Hukum 

Definisi Mekanisme Pembagian Manfaat dapat ditemukan didalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 (Perpres No 98/2021), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP No 46/2017), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 (Permen LHK No 21/2022) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 (Permen LHK No 7/2023) 

Didalam Perpres, definisi “Mekanisme pembagian manfaat” kepada penerima dilakukan berdasarkan kewenangan, kinerja pengurangan Emisi GRK, dan/atau upaya atau aksi untuk tidak mengeluarkan Emisi GRK. Dengan demikian maka pelaksanaan mekanisme pembagian manfaat Pembayaran Berbasis Kinerja didasarkan pada peran dan kontribusi masing-masing pihak pada capaian kinerja Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan/atau Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. 

PP No 46/2017 menyebutkan instrument ekonomi Lingkungan Hidup 

opini musri nauli : Durian

 

Durian atau sering disebutkan didalam dialek “duren” memiliki makna penting dalam masyarakat Melayu Jambi, seringkali disebutkan dalam seloko atau peribahasa sebagai simbol kemakmuran dan keseimbangan ekosistem.

Makna durian dapat dilihat sebagai Simbol Kemakmuran dan Ekosistem.  Durian dianggap sebagai makanan mewah dan menjadi simbol alam semesta yang merestui kelahiran dan kepemimpinan suatu daerah. Keberadaan durian yang melimpah diibaratkan dengan ungkapan "Padi menjadi. Rumput hijau. Aeknyo tenang. Ke aek cemeti keno. Ke darat durian gugur", yang memiliki filosofi serupa dengan ungkapan Jawa "Gemah ripah, loh Jinawi. Tata tentram. Kerto Rajarjo". Musim durian menandakan ekosistem yang berjalan baik, sempurna, dan lengkap, serta menjadi tanda peradaban dan penghormatan manusia kepada alam sekitarnya.

opini musri nauli : Pulai

 

Seloko "Pulai berpangkat naik" dalam masyarakat Melayu Jambi memiliki makna filosofis yang mendalam, terutama terkait dengan penyelesaian masalah dan kepemimpinan.

Secara harfiah, "pulai" adalah nama kayu yang dikenal kuat dan tahan lama, sering dianggap memiliki kesaktian seperti pohon beringin yang melindungi tempat di bawahnya.

opini musri nauli : Masa depan Hijau Indonesia

 

1. I.Pendahuluan

Paska menandatangani Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Kesepakatan Paris, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang sangat serius untuk berkontribusi secara signifikan dalam upaya menahan laju pemanasan global. Komitmen tersebut ditunjukkan dalam berbagai kebijakan nasional yang diantaranya adalah dengan menempatkan isu perubahan iklim kedalam RPJMN dalam visi Nawacita 2019 – 2024 dan Visi Astacita dalam RPJMN 2024-2029. Dimana melalui visi Nawacita dan Astacita pemerintah Indonesia secara ambisus menargetkan pengurangan emisi GRK pada 2030 sebesar 31% dengan Upaya sendiri dan 43% dengan bantuan luar negeri atau yang dikenal dengan Indonesia National Determined Contribution (NDC 2030). Salah satu sektor yang diharapkan dapat berkontribusi besar terhadap pencapaian target NDC 2030 tersebut adalah sektor kehutanan (sektor pengemisi ke-2 terbesar Indonesia). Melalui Kementerian KLHK, Indonesia kemudian menetapkan program Follu Net Sink dengan target pengurangan emisi GRK sebesar 140 Juta Co2e pada tahun 2030.

opini musri nauli : Asas didalam KUHAP

 

Didalam KUHAP ditemukan asas seperti Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence), Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, Asas Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum (Equality Before the Law), Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum, Asas Bantuan Hukum, Asas Akusator, Asas Pemeriksaan Langsung dan Lisan oleh Hakim, Asas Oportunitas, Asas Legalitas, Asas Nebis in Idem dan Asas Hakim Bersifat Aktif. Selain itu juga dikenal asas pembuktian. 

istilahhukum : Perbuatan Melawan Hukum

 

Istilah perbuatan melawan hukum dikenal hukum pidana, hukum perdata dan hukum tatanegara (hukum Administrasi negara). 

Saat ini mulai dibahas Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam aspek hukum pidana adalah inti dari setiap tindak pidana. Konsep ini membedakannya dari perbuatan yang secara etika salah. 

Negeri Astinapura

 

Bagiku teknologi memudahkan wujud ide-ide.. Memindahkan teks ke video, kemudian dari video dipindahkan ke audio. Setelah itu mengumpulkan serpihan2 video (potongan video pendek).. Kemudian membuat musik (latar).. Setelah bahan dikumpulkan barulah menggunakan aplikasi bawaan laptop untuk mengeditnya..

Ah.. Yang berat itu ide.

Cerita Negeri Astinapura : Huru-hara di Pasar Astinapura

 

Terdengar suara riuh ditengah pasar Astinapura. Para pedagang yang memasarkan dagangan berteriak disana-sini. Sayup-sayup suara pembeli yang menawarkan dagangan dari penjual. 

Namun disela-sela keramaian, terdengar suara yang memecahkan perhatian dari penghuni pasar astinapura. 

opini musri nauli : Hak Menguji Peraturan Perundang-undangan (5)

 

Setelah pembahasan sebelumnya, Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan maupun menolak maka selanjutnya pembahasan tentang menerima permohonan. 

Didalam menyatakan telah menerima permohonan maka dapat menyatakan tidak berlakunya peraturan yang telah dimintakan oleh pemohon. Dengan demikian maka peraturan yang telah dimohonkan dapat dinyatakan tidak berlaku. 

Baik oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak berlakunya pasal undang-undang yang telah dimohonkan maupun Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan dibawah dibawah undang-undang. 

Terhadap putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung maka harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (resjudicata pro veritate habeteur). Ada juga yang menyebutkan kekuatan tetap (inkracht van gewijsde). 

Negeri Astinapura : Sakitnya Sang Maharaja

 

Suasana sepi menghinggapi kerajaan negeri Alengka. Tiada suara yang terdengar, Hanya sesekali jangkrik menyelimuti Kerajaan Alengka

Konon. Terdengar santer. Sakitnya sang maharaja. Setelah muhibah ke berbagai negara Tetangga. 

Sang Maharaja hanya berbaring lesu. Wajahnya diselimuti memerah. Wajahnya diseliputi benjolan-benjolan. Memerah. 

Para tabib telah didatangkan. Berbagai ramuan telah diupayakan untuk menyembuhkannya. 

Namun Belum ada para tabib yang mampu menyembuhkannya. 

Suasana duka menghinggapi Istana Alengka. Tiada terdengar suara apapun. 

Kembali malam membuka hari. Namun tiada terdengar suara yang berasal dari Istana. 

Anginpun kembali diam. Lagi-lagi tiada bersuara

opini musri nauli : Alam Kosmpolitan Tentang pemimpin

 

Ditengah masyarakat Melayu Jambi, alam kosmopolitan Pemimpin disebutkan didalam seperti Seloko seperti “memegang lantak nan dak goyang, cermin nan dak kabur, yang punya anak buah/rakyat banyak, yang memasukkan petang mengeluarkan pagi, Yang memuncak, urek nan menunggang dalam negeri” adalah cerminan tanggungjawab yang begitu besar. 

Simbol kepemimpinan dan penghormatan terhadap pembesar sering disebutkan dan dilekatkan didalam Seloko yang menyebutkan Pohon Beringin. Pohon Gedang ditengah dusun. Akarnya kuat tempat besilo. Dahannya kuat tempat begayut”. Ada juga yang menyebutkan “kayu gedang ditengah dusun. Pohonnya rimbun. Akarnyo tempat duduk besilo”. Ada juga yang menyebutkan Pemimpin itu hendaknyo ibarat sebatang pohon, batangnyo besak tempat besandar, daunnyo rimbun tempat belindung ketiko hujan tempat beteduh ketiko panas, akarnyo besak tempat besilo.. pegi tempat betanyo, balik tempat babarito. 

Menempatkan pemimpin sering disampaikan didalam Seloko seperti “kayu gedang ditengah dusun. Pohonnya rimbun. Akarnyo tempat duduk besilo”. Ada juga yang menyebutkan Pemimpin itu hendaknyo ibarat sebatang pohon, batangnyo besak tempat besandar, daunnyo rimbun tempat belindung ketiko hujan tempat beteduh ketiko panas, akarnyo besak tempat besilo.. pegi tempat betanyo, balik tempat babarito. 

opini musri nauli : Hak Menguji Peraturan Perundang-undangan (4)

 

Melanjutkan tema hak menguji peraturan perundang-undangan, didalam putusan Hakim didalam memutuskan pengujian Peraturan Perundang-undangan maka terdapat putusan hakim. 

Pertama. Permohonan tidak dapat diterima. Dapat berupa, sang pemohon tidak mempunyai legal standing atau tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan. Baik tidak ada kepentingan langsung maupun kerugian yang dirasakan oleh pemohon. 

Permohonan tidak dapat diterima juga dapat dilihat apabila pengajuan permohonan menjadi tidak jelas atau dasar hukum yang digunakan. Selain juga antara dalil-dalil peristiwa hukum (posita) dan apa yang dimohonkan (petitum). 

opini musri nauli : Hak Menguji Peraturan Perundang-undangan (3)

 

Selain peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan umum (Regeling) juga dikenal peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus (beschikking). Didalam praktek hukum administrasi negara kemudian dengan istilah Keputusan. 

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata usaha negara, mekanisme untuk menggugat Keputusan didalam lingkup Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri). Namun setelah lahirnya UU No. 5 Tahun 1986 kemudian menjadi ranah dari PTUN. 

Setiap Provinsi mempunyai satu PTUN. Sehingga wilayah hukumnya didalam wilayah Provinsi. 

Negeri Astinapura : Mantra Lancung

 

Syahdan. Terdengar kegaduhan di Negeri Alengka. Kesaktian Maharaja negeri Alengka yang berasal dari ajian dan mantra kemudian tak terbukti lagi kedigdayaan. Kesaktian bahkan mantra ampuh tak mampu lagi melindungi negeri Alengka. 

Para Adipati, Para Punggawa mulai meragukan kesaktian dari mantra Maharaja Negeri Alengka. Terdengar suara berbisik-bisik ditengah kerumuman. 

“Wahai Maharaja, sesungguhnya kesaktian dari mantra yang selama ini menjaga kesaktianmu tak terbukti lagi. Mantra dan ajian yang selama ini memagar dirimu sudah habis kesaktian”, terdengar deru di ujung Istana Negeri Alengka. 

opini musri nauli : Autentik dan identik didalam hukum Pidana

 

Akhir-akhir ini tema tentang autentik atau identik memantik wacana publik. Sebuah tema yang menarik ditelusuri didalam ranah hukum pidana. 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata autentik diartikan dapat dipercaya - asli-  tulen atau sah. Sedangkan kata Identik dapat diartikan sama benar, tidak berbeda sedikitpun atau sama dan sebangun. Dengan demikian maka secara prinsip kata autentik Sangat berbeda dengan identik. 

Didalam melihat pembuktian hukum pidana disandingkan dengan dokumen maka dokumen dapat dikategorikan sebagai dokumen yang autentik apabila dokumen dapat dipercaya, asli dan dapat dikategorikan sebagai dokumen yang sah. Sedangkan Dokumen dikategorikan sebagai identik maka disandingkan dengan dokumen yang lain. Atau dengan kata lain dokumen memerlukan dokumen pembanding. 

Dihubungkan dengan hukum pidana maka dokumen yang dapat dikategorikan sebagai dokumen autentik apabila dokumen yang dipercayai adalah asli dan sah. Tentu saja dapat menggunakan instansi resmi yang mengeluarkan dokumennya. Mekanisme ini dapat dikategorikan sebagai kebenaran formal. Kebenaran dokumen yang cukup dengan pendekatan formal sebenarnya. 

opini musri nauli : Hak Menguji Peraturan perundang-undangan (2)

 

Melanjutkan materi tentang Menguji Peraturan perundang-undangan, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur tempat diajukan permohonannya. 

Terhadap pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Undang-undang dasar dan UU MK menegaskan. 

Sedangkan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diajukan ke Mahkamah Agung. Undang-undang dasar dan UU kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung memberikan jawaban tegas. 

Pada prinspnya materi yang diajukan adalah sama. Baik dilihat dari Tahap prosedural maupun materi peraturan perundang-undangan. 

opini musri nauli : Sesat Pikir Dokumen Hukum

 

Akhir-akhir ini jagat politik begitu heboh. Adanya isu “dokumen bermasalah” memang menyita energi. Terlepas dari berbagai lembaga yang telah mengeluarkan ijazah (dokumen) menyatakan resmi, namun jagat politik belum juga usai. Bahkan semakin memanjang. Dan terus menyita energi. 

Terlepas apakah tuduhan itu benar atau tidak atau adanya lembaga resmi yang menyatakan itu resmi, berbagai pernyataan justru jauh dari konsep ilmu hukum. Dan membahas tentang tuduhan harus dilihat dari ranah hukum. 

Pertama. Penggunaan asas Actori In Cumbit Probatio. Asas ini sering disampaikan yang berangkat dari asas pembuktian hukum acara perdata. Pada prinsipnya asas ini mengatur siapa yang menggugat dialah yang membuktikan. 

Yang dilupakan, dugaan dokumen bermasalah masuk ke ranah hukum pidana. Sehingga asas ini kurang tepat digunakan. Sehingga terkesan penggunaan asas untuk menangkis dari para pihak yang ingin mempersoalkan justru malah menyesatkan. 

Padahal di ranah hukum pidana terutama di pembuktian dikenal Negatif Wettelijke Bewijstheorie. Secara umum kemudian terjemahkan pembuktian menurut undang-undang yang berlaku dan keyakinan hakim untuk memutuskannya. 

Nah. Didalam praktek hukum pidana, ketika seseorang telah menuduh seseorang melakukan tindak pidana maka yang bersangkutan kemudian membuktikannya. Aparat penegak hukum kemudian menyandingkan dengan alat bukti sebagaimana diatur didalam KUHAP.