As'ad Segera Lapor Polda

As'ad Segera Lapor Polda

Sabtu, 19 Mei 2012 18:29 WIB

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Muhlisin

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - As'ad Isma akan segera melapor ke Polda Jambi. Ia akan melaporkan kasus di-hack-nya aku facebook `Asad Isma' miliknya yang  terjadi sejak awal April lalu.

Dihubungi via telepon selularnya, Sabtu (19/5) sore, As'ad mengatakan ia berencana melapor Senin (21/5). "Insya Allah Senin. Saya akan lapor ke Polda Jambi," ujar As'ad.

Dikatakan As'ad, tidak hanya dirinya yang akan melapor. Ada beberapa orang lainnya yang juga menjadi korban penipuan lewat akun facebook tersebut, juga akan turut melapor.

Hal menarik lainnya terkait kasus ini, beberapa orang kolega As'ad sempat menanyakan identitas pemilik rekening di salah satu bank swasta bernama Wahyudi. Ada yang salah mengira jika Wahyudi tersebut adalah mantan Sekretaris Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jambi.

"Benar. Sempat ada yang menanyakan soal identitas pemilik rekening itu. Saya tegaskan, itu bukan Wahyudi mantan sekjen PW Ansor Provinsi Jambi," ujar pria yang bekerja sebagai dosen IAIN STS Jambi ini.

Kasus di-hack-nya akun fasebook As'ad Isma itu telah membuat belasan orang tertipu. Total kerugian mencapai puluhan juta rupiah.

Sebelumnya praktisi hukum Musri Nauli mengatakan dalam hal ini As'ad Isma adalah korban. Ia menjadi korban dalam tindak pidana penipuan oleh pelaku yang belum diketahui orangnya tersebut.

"Penipuan biasa, Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara," ujar Musri Nauli yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (18/5) siang.

Musri mengatakan, sebagai korban As'ad Isma sebaiknya melapor kepada polisi. Namun tidak hanya As'ad yang bisa melapor, korban-korban lainnya yang sudah tertipu sehingga mengalami kerugian materil juga bisa melapor dalam kapasitasnya sebagai korban penipuan.

Ia mengatakan, pada kasus ini undang-undang ITE tidak bisa diterapkan. Kasusnya adalah kasus pidana penipuan biasanya, hanya saja modusnya menggunakan kejahatan dunia maya atau cyber crime.

Hanya saja Musri mengakui, kalaupun dilaporkan, akan sulit untuk proses pembuktiannya. Namun sebagai laporan tetap dianggap penting oleh pengacara nyentrik dengan rambut gondrong ini.

Penulis : muhlisin

Editor : fifi

Share on Facebook

opini musri nauli : Restorative Justice Sebagai model kekakuan kaum positivisme

Judul diatas diinspirasi dari problema persoalan hukum yang menjadi wacana berbagai pihak. Termasuk dari berbagai kasus-kasus sepele seperti pencurian, kakao, pencurian sandal, pencurian listrik cas HP, persidangan e-mail ”Prita”,  pencurian semangko yang menarik perhatian nasional. Disatu sisi nilai dikandung dari sebuah perbuatan ”pencurian” bertentangan dengan moral, agama, nilai sosial dan hukum. 

opini musri nauli : SAKSI ADE CHARGE DIMATA HUKUM (KESAKSIAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI SAKSI ADE CHARGE)

SAKSI ADE CHARGE  DIMATA HUKUM

(KESAKSIAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI SAKSI ADE CHARGE)

Kasus Badan Anggaran (Banggar) Anggota DPR yang melibatkan Wa Ode Nurhayati (WAN) memasuki babak baru. WAN meminta KPK memanggil Menteri Keuangan, Agus Marto untuk dijadikan saksi. Permintaan WAN didasarkan hak tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi ade charge) sebagaimana diatur didalam KUHAP.  

opini musri nauli : KECELAKAAN SUKHOI DAN KESEDIHAN KITA

Indonesia berduka. Kecelakaan Sukhoi Super Jet 100 yang menewaskan seluruh penumpangnya menambah daftar panjang duka. Indonesia kembali “menangis” kehilangan rakyat. Superjet 100 diproduksi oleh perusahaan pemerintah Rusia, Sukhoi, (Pavel Osipovich Sukhoi) yang lebih dikenal sebagai produsen pesawat tempur. Pesawat Superjet itu berharga sekitar US$31,7 juta (sekitar Rp285 milyar), yakni sekitar 30% lebih murah ketimbang harga pesawat jet jarak-pendek sejenis yang diproduksi Kanada. Itu sebabnya, Sukhoi berharap dapat menjual seribu unit selama dua dasawarsa ke depan.

Namun, bukannya kita berkonsentrasi terhadap proses evakuasi, menyelamatkan korban, larut dalam kesedihan, memberikan penghormatan terakhir kepada korban dan memberikan dukungan kepada keluarganya, namun malah “sibuk” saling “bertengkar”

opini musri nauli : Tuhan kita sama

Hari ini, Selasa tanggal 9 Mei 2012 kembali sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap gugatan terhadap Walikota Jambi digelar. Sidang digelar setelah PDT. TOGU H. SITORUS dan KRISTOK DAMANIK merasa Surat Keputusan Walikota Jambi tanggal 14 Desember 2011 Nomor: 452.2/1231/kesra tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Aktivitas Gereja HKBP Syaloom di RT.12 Aur Duri bertentangan dengan PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 dan NOMOR : 8 TAHUN 2006. Didalam pasal 6 PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 dan NOMOR : 8 TAHUN 2006. Agenda persidangan hari ini mendengarkan jawaban dari pihak tergugat.

opini musri nauli : KORUPSI DAN PEMBUBARAN PARTAI

Akhir-akhir ini kita menyaksikan ”drama” mendayu-dayu terhadap pembongkaran kasus korupsi yang melibatkan ”petinggi” Partai Demokrat. Drama ”mendayu-dayu”, ”seakan-akan energi bangsa Indonesia dikerahkan dan berkonsentrasi terhadap kasus korupsi yang melibatkan Partai Demokrat (rulling Party).

opini musri nauli : Jelas Unsur Kesengajaan

News Analysis

Jelas Unsur Kesengajaan

Beberapa tahun terakhir ini bermunculan kasus-kasus korupsi yang menjerat kepala Daerah dan petinggi daerah menjadi tersangka dan sebagain lainnya bahkan sudah menjadi terpidana.

Misalnya Mantan Wakil Gubernur Jambi, Antony Zeidra Abidin, mantan Bupati dan Wakil Bupati Muara Jambi, Assad Syam dan Muchtar Muis dan mantan Sekda Provinsi Jambi CHalik Shaleh.

TIdak hanya mereka, masih ada beberapa nama lainnya. Diantaranya Fauzi Siin di Kerinci, Abdullah Hich di Tanjung Jabung Timur, Madjid Muaz di Tebo, Zulkilfli Somad di Jambi, Muhammad Madel di Sarolangun. Juga ada Arfandi IH yang tersandung kasus hukum di Merangin dan saat ini tengah disidangkan.

Khusus kepala Daerah dan terkait Pilkada, sistem pemilihan langsung yang diterapkan di Indonesia sudah benar. Hanya saja masyarakat sebagai pemilih harus mendapat pendidikan politik yang baik.

Pendidikan politik yang baik bagi masyarakat penting agar masyarakat bisa menentukan pertimbangan yang rasional alam menentukan pilihan. Rakyat harus diberi pengetahuan yang baik untuk mengenal para kandidat yang bertarung di Pilkada.

Ada beberapa pilkada yang akan berlangsung baik tahun 2013 maupun tahun 2014. Rakyat harus diberi waktu dan informasi yang cukup tentang pemilihan para kandidat. Sudah seharusnya, para kandidate "yang bermasalah" tidak menjadi pilihan dan perhatian dari para pemilih.

Terkait kasus korupsi, jelas sebuah unsur kesengajaan. bukan karena ketidaktahuan terhadap aturan-aturan. Para Kepala Daerah mempunyai pengetahuan yang cukup terkait terhadap aturan-aturan yang berlaku.

Bicara pelayanan publik, kasus korupsi jelas sangat menganggu. Anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik tersedot oleh praktik korupsi.

Partai politik sebagai lembaga "pemilik kader", jelas bertanggungjawab. Partai politik tidka bisa lepas tangan begitu saja. saya sendiri memprediksi, kita butuh tiga atau empat pemilu lagi untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar kualified sesuai dengan harapan masyarakat.

Dimat di Harian Tribun, 5 Mei 2012

opini musri nauli : Konstitusi dan Peradilan

Akhirnya konstitusi juga membicarakan hal ikhwal tentang Praperadilan, Mekanisme peradilan yang sering menjadi perdebatan. Melalui Putusan MK Nomor Nomor 65/PUU-IX/2011, MK kemudian membicarakan praperadilan dilihat dari ranah konstitusi.

Tema praperadilan sering menarik perhatian baik dalam tataran akademis maupun dalam praktek hukum acara pidana. Praperadilan yang bertujuan untuk mempersiapkan “berkas” perkara untuk menentukan “posisi” hukum sering kali ditafsirkan sempit menjadi “persoalan” administrasi an sich.

Pendeta Syaloom Gugat Walikota Jambi

Terkait Pembangunan Gereja Syaloom
JAMBI–Penghentian pembanguan dan aktivitas gereja HKBP Syaloom di RT 12 Aurduri, Penyengat Rendah, Telanaipura, melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Jambi, berujung masalah. Pimpinan Jemaat HKBP Syaloom Aur Duri, Pdt Togu H Sitorus dan Kristok Damanik, Ketua Panitia Pembangunan Gereja HKBP Syaloom Aur Duri resmi melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kedua penggugat ini menunjuk Musri Nauli dan Sri Hayani sebagai pengacara. Musri Nauli mengatakan, kliennya tidak terima dengan SK yang dikeluarkan walikota tersebut.  “Ini sidang perdana, pembacaan gugatan,” ujar Musri Nauli. Dia mengatakan, dalam gugatan itu ditegaskan SK Nomor: 452.2/1231/Kesra tertanggal 14 Desember 2011 yang dikeluarkan Walikota Jambi menyatakan penghentian kegiatan pembangunan dan aktivitas gereja HKBP Syaloom di RT 12 Aurduri.

Atas SK itu kemudian dilakukan penghentian kegiatan pembangunan tempat ibadah yang dipimpin Kristok Damanik, serta dilakukan penyegelan. “Kita menilai hal ini melanggar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Dalam aturan itu sama sekali tidak memberikan wewenang kepada tergugat untuk menghentikan kegiatan pembangunan dan menghentikan aktivitas ibadah,” terangnya.

Dampak dari penghentian ini, ungkapnya, menyebabkan para penggugat tidak dapat menjalankan ibadah. Selain itu juga ia juga menyebut perbuatan yang dilakukan oleh walikota bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena SK itu dilakukan tidak cermat untuk menghentikan kegiatan pembangunan dan aktivitas gereja HKBP Syaloom.

Atas persoalan ini, para penggugat tersebut meminta PTUN membatalkan SK Walikota Jambi tanggal 14 Desember 2011 Nomor: 452.2/1231/kesra tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Aktivitas Gereja HKBP Syaloom di RT.12 Aur Duri. Kemudian mencabut SK itu. “Kita juga meminta tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,” katanya. (Reporter:Anton)

http://www.metrojambi.com/v1/metro/2431-pendeta-syaloom-gugat-walikota-jambi-.html#.T6DgYkG1XA4.facebook

opini musri nauli : KESESATAN BERFIKIR MENGENAI BARANG BUKTI DAN ALAT BUKTI

Melihat tayangan talkshow Indonesia Lawyer Club di TV One, membuat penulis bertanya-tanya. Apakah para narasumber yang dihadirkan mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk berbicara mengenai hukum. Menilik dari format acara “indonesia Lawyer Club” tentu saja praktisi hukum yang dihadirkan mempunyai kemampuan yang mumpuni sehingga format acara sebagai bentuk hiburan (talkshow) juga memberikan pendidikan. Sehingga pemirsa televisi tidak sesat mendengarkan paparan dari narasumber.

Pertanyaan heran yang penulis sampaikan, disaat host Acara Karni Ilyas mempersilahkan seorang Pengacara Anas Urbaningrum (namanya saya Lupa), menerangkan bagaimana sikap dari Anas Urbaningrum terhadap fakta-fakta yang menyebut-nyebut nama Anas Urbaningrum. Dengan berapi-api pengacara tersebut menyatakan “keterangan saksi” bukanlah alat bukti. “keterangan saksi” harus “diverifikasi” dengan bukti lain.

opini musri nauli : Membaca Tafsir Putusan MK Tentang Kehutanan

Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 45/PUU-IX/2011 pada 21 Februari 2012 telah memutuskan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Putusan ini penting didalam melihat paradigma negara bersandarkan kepada Putusan MK. Tentu saja didalam melihat putusan MK, pengaruh dan berbagai pertimbangan akan memberikan tafsiran berbagai pihak terhadap MK.

opini musri nauli : Hak menguji materiil (judicial)

Secara prinsip, hak menguji materiil (judicial reviwe) peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sebelum tahun 2002, peraturan perundang-undangan yang boleh diuji peraturan dibawah UU. Alasan logis dinyatakan, yudikatif tidak boleh masuk kedalam wewenang pembentuk UU. Sebagaimana dalam teori Montesque adanya pemisahan kekuasaan (separation of power), peran legislatif, eksekutif dan yudikatif. Maka Yudikatif tidak boleh campur dalam kekuasaan pembentuk UU untuk membatalkan UU. Sehingga yudikatif hanya berwenang untuk membatalkan peraturan perundang-undangan di bawah UU.

Awas, Calo CPNS Mulai Bergerilya

Awas, Calo CPNS Mulai Bergerilya

JAMBI- Para honorer dan pencari kerja yang berminat mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus hati-hati dan tidak mudah percaya terhadap oknum yang mengaku-ngaku sebagai pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan mengaku bisa membantu proses pengangkatan CPNS. Sebab, saat ini para penipu atau calo mulai banyak berkeliaran mencari ‘mangsa’.

opini musri nauli : Bahasa Belanda

Apabila kita melihat sejarah Indonesia yang pernah dijajah Belanda hampir 350 tahun lamanya, Belanda masih meninggalkan produk-produk hukum yang secara yuridis masih berlaku. Baik itu di lapangan Hukum Pidana (wetboek van strafrecht voor Indonesia), Hukum Perdata (burgelijk wetboek), Hukum Dagang (wetboek van kophandel), Hukum Acara Perdata (reglement op de rechsvordering) maupun berbagai peraturan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

opini musri nauli : Kepala daerah dan korupsi

Dalam pemberitaan di berbagai media massa pasca penetapan mantan Bupati sebagai tersangka dalam kasus korupsi, media massa kemudian mengeluarkan daftar-daftar kepala daerah atau mantan kepala daerah yang tersangkut berbagai kasus korupsi.

opini musri nauli : BELAJAR BERDEMOKRASI DI WALHI (Catatan tercecer PNLH XI Walhi, Balikpapan, 11 – 16 April 2012)

BELAJAR BERDEMOKRASI DI WALHI

(Catatan tercecer PNLH XI Walhi, Balikpapan, 11 – 16 April 2012)

Sebagai miniatur Indonesia, Walhi merupakan wadah yang tepat menggambarkannya. Keanggotaan Walhi dimulai dari Aceh hingga Papua melingkupi pulau-pulau di Indonesia. Merata. Dengan komposisi keanggotaan dari Ujung Aceh hingga Papua dengan 27 Walhi Daerah dan Keanggotaan total 479 organisasi anggota dan 156 anggota individu (www.walhi.or.id terhitung Desember 2011)  sudah menggambarkan “miniatur” Indonesia.

opini musri nauli : BISMAR SIREGAR - SANG “PENGADIL” YANG PROGRESIF

BISMAR SIREGAR  - SANG “PENGADIL” YANG PROGRESIF

Terus terang, berita yang saya terima, disaat saya dalam perjalanan ke Jambi setelah menempuh perjalanan panjang dari Balikpapan tentang meninggalnya Bismar Siregar membuat saya harus sejenak mengheningkan cipta. Sungguh. Indonesia kehilangan tokoh yang membuat kita mulai mempertanyakan arah dan hendak kemana hukum di Indonesia.

opini musri nauli : RAKYAT MENGAJARKAN MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM

RAKYAT MENGAJARKAN MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM

Pengalaman ini ditemukan disaat ketika Walhi Jambi “belajar” di tengah masyarakat menolak izin PT. DAM yang mengajukan izin HTI seluas 83.000 ha di Kabupaten Merangin. Masyarakat yang menolak izin HTI PT. DAM mengorganisir dan melakukan penolakan dengna pertimbangan, hutan yang selama ini menjadi kawasan hutan adat memberikan hasil dan pengaturan terhadap alam sekitarnya.

opini musri nauli : Pendampingan Rakyat dalam Kacamata Politik

PENDAMPINGAN RAKYAT DALAM KACAMATA POLITIK[1]

Musri Nauli[2]

                                               

PROLOG

Orde baru meninggalkan warisan yang buruk di tengah rakyat[3].  Dalam bidang politik, hampir seluruh pranata politik hancur lebur. Militer begitu berkuasa[4]. Setiap Partai Politik ditentukan berdasarkan mekanisme diatur didalam UU Politik[5], setiap organisasi dikelompokkan menjadi organisasi yang monoloyalitas seperti organisasi keagamaan, organisasi Kepemudaan, organisasi Pekerja, organisasi Perempuan.  Setiap organisasi harus mencantumkan asas ”Pancasila”. Pemilihan anggota DPR praktis menjauh dari aspirasi rakyat. Pers yang ”dikendalikan”[6] oleh rezim orde baru. Suara kaum kritis dipinggirkan bahkan dicap ”berbau” komunis atau organisasi tanpa bentuk (OTB), kampus dalam sistem NKK/BKK,  bahkan berbagai kelompok-kelompok yang memperjuangkan kepentingan rakyat tidak mendapatkan tempat dalam pemberitaan dan selalu dimusuhi. Dalam masa itu, dengan alasan pembangunan[7], rezim orde baru ”berwenang” untuk menggusur dan meminggirkan kehidupan rakyat banyak. Sehingga tidak salah pada masa itu, kekuatan orde baru dikenal dengan cara ”kooptasi” dan ”represif”.

opini musri nauli : Meminta Maaf adalah keharusan

Beberapa waktu yang lalu, Pengadilan sipil di Den Haag, Belanda mengabulkan Pemberian kompensasi dan permintaan maaf oleh pemerintah Belanda, 14 September 2011, yang mengabulkan gugatan janda korban pembantaian Rawagede dengan tergugat Pemerintah Kerajaan Belanda.

opini musri nauli : WAKIL TUHAN” MOGOK SIDANG

Berita ancaman “mogok sidang” korp Baju Hitam Hakim Indonesia semakin melengkapi berita-berita “miring” di Indonesia. Penulis sengaja menegaskan kata “miring”, ketika Negara dan Pemerintah seringkali lalai dan abai terhadap hal-hal yang paling fundamental di Indonesia dan tidak diurusnya berbagai simbol-simbol hukum.

Sutrisno Bantah Keterangan Saksi Dinas PU

Sutrisno Bantah Keterangan Saksi Dinas PU

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Saksi dugaan korupsi Pembangunan Dermaga Penyeberangan Kuala Tungkal Faikuni dari Dinas PU Provinsi Jambi mengatakan pekerjaan pembangunan dermaga tidak selesai. Hal tersebut dikatakannya dihadapan majelis hakim tindak pidana korupsi yang diketuai oleh Sulthoni, Senin (9/4). 


Menurut Faikuni yang dihadirkan sebagai saksi ahli, hasil pengecekan di lapangan tahun 2011 lalu, pembangunan tahun anggaran 2009 dan juga tahun anggaran 2010, tidak selesai dikerjakan. 

opini musri nauli : Pengadilan Desa dalam out of court settelement

Sebuah media online menggagas sebuah wacana “Pengadilan Desa”. Di tengah terpuruknya dunia hukum dan kurang wibawa putusan Pengadilan (terlepas dari Putusan yang kontroversial), wacana ”Pengadilan Desa” menemukan momentum ketika Kementerian Dalam Negeri memasukkan usulan dalam RUU Otonomi Desa. RUU Otonomi Desa merupakan penggalan yang terpisah dari UU No. 32 Tahun 2004 menjadi salah satu solusi berbagai ketimpangan antara membicarakan wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (dalam slogan otonomi), dengan mandat yang memberikan tugas-tugas eksekutif kepada Desa. Dari ranah ini, Kementerian Dalam Negeri yang mewacanakan ”Pengadilan Desa” menemukan ruang untuk mendiskusikan lebih lanjut.

opini musri nauli : Mencari Pemimpin Kota

Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Kota Jambi menggagas hajatan yang dikemas  AJI Discussion Forum “Calon walikota Jambi versi rakyat, 7 April 2012 Telanai Room Hotel Ratu, Jambi. Acara yang digagas AJI lebih tepat dijadikan tempat “kumpul kangen” (meminjam istilah mas Yoyo) teman-teman dari berbagai latar belakang untuk kumpul-kumpul. Mengapa mas yoyo menyebut istilah “kumpul kangen”, karena AJI Discussion Forum tidak begitu serius-serius amat. Selain karena pembahasannya tidak begitu fokus, melebar dan tidak adanya pemberi materi atau pembahas didalam forum, ajang ini kemudian digunakan secara baik berbagai kalangan untuk kumpul-kumpul. Meminjam istilah salah satu peserta, hampir praktis, tidak ada lagi tempat kumpul-kumpul atau acara yang mengumpulkan berbagai kalangan.

Musri Nauli Akan Dampingi Rizky dan Dede Black

Musri Nauli Akan Dampingi Rizky dan Dede Black

JAMBI - Dua mahasiswa Jambi yang ditahan Polda Metro Jaya, sebagai tersangka dugaan pengrusakan akan didampingi pengacara dari Jambi, Musri Nauli SH.
Musri Nauli, advokat dari Peradi Jambi ini membenarkan, dirinya akan mendampingi Rizky dan Dede Black. "Memeng Rizky dan Dede sudah menghubungi saya. Keduanya saat ini masih ditahan," kata Nauli kepada Metrojambi.com.

Namun Nauli menyatakan pihaknya akan berkordinasi dulu dengan LBH di Jakarta. "Kita akan melihat perkembangan dari Jakarta dulu. Kita akan koordinasi, kalau tidak ada yang mendampinginya  nanti kita dari Jambi akan berangkat ke Jakarta," katanya.

Soal beberapa mahasiswa lainnya yang masih ditahan, Nauli belum mengetahuinya. "Yang jelas baru Rizky dan Dede yang sudah menghubungi saya," tambahnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sembilan orang mahasiswa Jambi ditangkap dan ditahan Polda Metro Jambi. Mereka ditahan karena diduga melakukan pengrusakan saat demo di Jakarta beberapa hari lalu. (Reporter: Sahrial)

Posmetro, Selasa, 03 April 2012 09:58

opini musri nauli : MENENGOK LANGKAH POLITIK ISU BBM

Peristiwa Sidang Paripurna pembahasan perubahan APBN 2012 (kemudian dikenal sebagai politisasi issu) memberikan pelajaran penting. Partai politik (baik yang mendukung dan menolak kenaikan BBM) menunjukkan diplomasi dan ”kepiawaian” berpolitik. Terlepas dari ”nasib rakyat ditentukan voting”, pilihan sikap politik (baik yang mendukung dan menolak kenaikan BBM) semata-mata sebagai investasi politik menjelang Pemilu 2014.

opini musri nauli : BBM DAN KONSTITUSI

Nasib rakyat ditentukan ”voting” anggota parlemen.

Demikian gumaman supir taksi mengomentari sidang Paripurna pembahasan APBN P 2012. Pembahasan perubahan APBN 2012 menarik perhatian rakyat disaat bersamaan usulan perubahan asumsi harga minyak mentah yang ditentukan di New York merangkak naik. Isu ”perang dingin” Amerika Serikat dan Iran dalam persoalan nuklir ”memaksa” menggerek harga minyak mentah dunia. Ancaman penyerangan Amerika seperti yang dilakukan terhadap Afganistan dan Irak membuat ”gertakan” itu dibalas dengan Iran untuk menghentikan pasokan minyak ke Eropa. Ancaman itu tidak main-main, sehingga ancaman itu kemudian membuat harga minyak melambung tinggi.

Indonesia yang semula sebagai Eksportir minyak mentah kemudian menjadi importir merasakan ”getahnya”. Asumsi harga minyak mentah US$ 105 perbarrel (Sebelumnya US$ 90 perbarrel) kemudian tidak dapat dipertahankan lagi mengikuti harga minyak mentah dunia US$ 128 perbarrel. Pemerintah kemudian mengajukan ”rancangan” perubahan APBN 2012. Alasan Pemerintah, subsidi harga minyak Rp 4.300,- - Rp 4.500,- akan membebankan anggaran dan mengganggu jalannya pembangunan.

Hakim Putus Bebas, Hardani Tidak Puas

JAMBI - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jambi membebaskan Hardani Harun, terdakwa kasus pengurungan seorang warga di sebuah ruko. Mantan ketua Pengadilan Negeri (PN) Sawahlunto, Sumatera Barat ini dinyatakan majelis hakim bebas dari segala tuntutan hukum (onlag). Putusan serupa juga dijatuhkan pada terdakwa lainnya, Adela Agustini.

Menurut majelis hakim yang diketuai Muhammad Isya, Hardani Harun dan Adela terbukti melakukan apa yang didakwakan jaksa, namun perbuatannya bukan merupakan tindak pidana.
Meski dibebaskan, Hardani Harus menyatakan tidak puas dengan putusan hakim tersebut. Menurutnya, dirinya seharus bebas murni dari segala tuntutan hukum karena unsurnya tidak terbukti.

“Hakim menyatakan bukan tindak pidana. Putusannya onslag, terbukti tapi bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Namun saya sendiri belum puas seharusnya bebas dari segala dakwaan,” kata Hardani.

Sementara itu, pengacara Hardani, Musri Nauli, menyataka menerima putusan hakim tersebut. “Kita menerima putusan hakim, apa yang kita sampaikan dalam pembelaan diterima oleh majelis hakim,” katanya.

Menurutnya, perbuatan perempasan kemerdekaan yang dilakukan oleh Hardani, tidak memenuhi unsur. “Karena dia dalam ruko itu atas kemauannya sendiri, itu bukan perampasan kemerdekaan,” tandas Nauli.

Namun di pihak lain, Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum bisa menerima putusan tersebut. Sebelumnya, Hardani dan Adela dituntut jaksa masing-masing 1 tahun penjara. Menurut Jaksa Penuntut Umum, Hardani telah terbukti bersalah mengurung Susanto alias Alai di ruko Jalan Pattimura, Kota Jambi, bersama Adela Agusti mantan istri Alai.

Sebelumnya dalam kasus ini, Hardani dan Adela didakwa dengan pasal 333 jo 55 KUHP, yakni secara bersama-sama merampas kemerdekaan orang lain. Dalam hal ini korbannya adalah Susanto alias Alai, yang tidak lain adalah mantan suami Adela.

Dalam uraian dakwaan jaksa, disebutkan kejadian pada 13 Mei 2011 lalu. Dimana pada saat itu pihak kepolisian dan pengadilan, mengecek harta gono gini di ruko nomor 08 di jalan Pattimura. Pada saat itu Adela datang didampingi pengacaranya, Hardani Harun. Semua barang di dalam lengkap.

Namun pada saat pengecekan, Alai tidak langsung keluar dari ruko, kuatir terhadap barang-barang yang ada di dalam ruko. Karena berdasarkan surat pengadilan barang-barang tersebut berada di bawah pengawasannya. Lalu Ardani, meminta pihak kepolisian untuk mengeluarkan Alai, namun pihak kepolisian tidak bisa melakukan karena mereka hanya bertugas melakukan pengamanan.

Selanjutnya, Adela dengan dibantu Ardani, menutup dan mengunci pintu ruko. Akibat perbuatan itu, membuat Alai terkurung selama kurang lebih selama 23 jam, sehingga menimbulkan ia jadi lemas. Oleh sebab itu, Ardani dan Adela didakwa dengan pasal merampas kemerdekaan orang lain. “Kita akan ajukan apaya hukum,” kata Slamet, salah satu jaksa penuntut umum. (ria

Jumat, 30 Maret 2012 


http://www.metrojambi.com/v1/hukum/527-hakim-putus-bebas-hardani-tidak-puas.html?device=xhtml

opini musri nauli : Mahaguru yang kuhormati

MAHAGURU  YANG KUHORMATI

Musri Nauli

Judul penghormatan sengaja disampaikan sebagai bentuk penghormatan yang mendalam terhadap Prof. Rozali Abdulah, seorang Mahaguru yang tetap dalam pengabdiannya dalam kurun usia 70 tahun.

opini musri nauli : pengadilan Tata usaha negaral dan perkembangannya

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERKEMBANGANNYA[1]

Musri Nauli[2]

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar dari sistem hukum Eropa Kontinental[3] dari negara hukum (rechtstaat)[4]. Namun Indonesia justru jauh meletakkan pondasi penting ini setelah kemerdekaan  berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986. Sebagai pengejawantahan dari prinsip”rechtstaat”[5], rumusan ”rechtstaat” kemudian diterjemahkan dalam UU No. 5 Tahun 1986[6].

opini musri nauli : ketika demonstran diadili

Ketika Pemerintah mencanangkan kenaikan Bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Teriakan berbagai kalangan termasuk mahasiswa bergema di seluruh negeri. Teriakan mahasiswa didasarkan kehidupan rakyat yang semakin susah di hadapkan dengan “gaya hidup” negara yang berbanding terbalik.

opini musri nauli : Hak Menguasa Negara dalam Konteks UUPA

HAK MENGUASAI NEGARA DALAM KONTEKS UUPA

(Otokritik kaum pinggiran vis Paradigma Intelektual Mekanik)

Beberapa waktu yang lalu, penulis berkesempatan mengikuti Dialog DPD-RI dengan Universitas Jambi berkaitan dengan menggali rumusan UUPA dalam menyikapi konflik sumber daya alam.  Fakultas Hukum Universitas Jambi kemudian mengadakan penelitian UUPA dengan berbagai UU sektoral.

Ketidaksinkronan antara UUPA dengan undang-undang sektoral seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Sumber Daya Air, UU Minyak dan Energi, UU Pertambangan menimbulkan benturan norma (konflik hukum/Conflict of Law).

Diskusi mengalir. Pemaparan hasil penelitian menimbulkan pertanyaan yang cukup banyak dari peserta diskusi. Namun dari hasil penelitian dan respon peserta ada beberapa catatan yang menarik untuk kita diskusikan.

Pertama, Bahwa membicarakan UUPA menimbulkan persoalan dalam tataran implementasi dan ”keegoisan sektoral” (meminjam istilah yang digunakan Tim Peneliti). Kedua. Paradigma didalam melihat UUPA dalam tatanan peraturan perundang-undangan. Ketiga. Masih sumirnya dan masih ”debateble” apakah di Jambi masih adanya hukum adat dan wilayah adat  ?

Berangkat dari catatan, penulis kemudian tersentak dan kaget. Dunia kampus ”seakan-akan” berjarak dengan perkembangan di tengah masyarakat. Konflik sumber daya alam masih menjadi catatan tanpa memahami konteks persoalan sebenarnya.

Ketika Hukum Tertinggal mengikuti Perkembangan zaman

Ketika Hukum Tertinggal mengikuti Perkembangan zaman

Beberapa waktu yang lalu, media massa mengabarkan peristiwa “rencana” pembobolan dana nasabah di sebuah Bank di Jambi. Penulis sengaja menuliskan “rencana” karena pembobolan dana nasabah kemudian digagalkan oleh Pihak Kepolisian Kota Sektor Pasar Polresta Jambi. Dalam istilah hukum, “rencana” yang kemudian gagal dikenal dengan istlah “poeging”. Artinya “gagal” itu disebabkan bukan dari kehendak pelaku.

opini musri nauli : In Memoriam - Thabrani M. Saleh

Jambi kehilangan tokoh pemuda yang kritis terhadap politik dan Hukum. Seorang Dosen berdedikasi, Thabrani M Sholeh SH, MH, Dosen  Fakultas Hukum Universitas Jambi, siang tadi meninggal dunia, Jumat, 02 Maret 2012

opini musri nauli : Issu "Anggie" dari sudut hukum pidana

Belum selesai kita melihat persidangan M. Nazaruddin (nas), kita seakan-akan “geram” melihat persidangan yang menghadirkan saksi Angelia Sondakh (Anggie). Kita “geram” disadari keterangan yang diberikan anggie jauh dari alam sadar dan rasionalitas terhadap keterangan yang diberikan. Terlepas dari rasa ”geram” terhadap keterangna yang telah diberikan Anggie, namun dari sudut pandang hukum acara Pidana terhadap keterangan Anggie menimbulkan persoalan yang cukup serius.

opini musri nauli : CATATAN HUKUM PULAU BERHALA

Dunia belumlah kiamat. Dunia belum runtuh. Kalimat itu lebih tepat disampaikan setelah putusan Mahkamah Agung berdasarkan PUTUSAN Nomor 49 P/HUM/2011 dalam perkara pengajuan Hak Uji Materi terhadap “Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 44 Tahun 2011. Pengajuan hak uji materiil ini diajukan oleh DRS. H. MUHAMMAD SANI dkk, bertindak sebagai Gubernur Kepulauan Riau bersama-sama dengan Ketua DPRD Kepri, Bupati Lingga, Ketua DPRD Lingga dan yang lainnya. Putusan ini juga mendukung permohonan judicial rewiew dengan nomor Perkara 48 tahun 2011 dengna pemohon Alias Wello cs (mantan Ketua DPRD Lingga).

opini musri nauli : PRAGMATISME KAUM REFORMIS

Akhir-akhir ini media massa menggambarkan sikap pragmatisme kaum reformis yang terjebak dalam pusaran politik praktis dan korupsi. Anas Urbaningrum (AU), Nazaruddin (MN), Angelia Sondakh (AS) hanya sepenggal catatan kecil yang meruak dan menghiasi media massa. Belum lagi sikap ngotot anggota DPR yang membangun kantor “super megah” 1,3 trilyun yang disampaikan oleh Pius Lustrilanang (PL) dan sikap Staf Ahli Presiden  Andi Arif (AA) dalam kasus laporan Bank Century yang melibatkan Misbakum.

opini musri nauli : Quo vadis negara hukum

Menurut konstitusi, Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai negara hukum (rechtstaat), tidak bersifat absolutisme/kekuasaan yang tidak terbatas (machtsstaat). Meminjam istilah Notohamijoyo “Negara hukum adalah negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada hukum bukan pada seorang penguasa absolut . Padmo Wahjono dengan mengutip pernyataan Oemar Seno Adji dalam ”Indonesia Negara Hukum” menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip umum negara yang berdasar atas hukum terletak pada dua hal, yaitu (1) teori Rechtsstaat yang dicirikan dengan adanya pengakuan hak-hak asasi manusia, adanya Trias Politica, adanya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan administratif; dan (2) teori Rule of Law yang dicirikan dengan adanya konstitusi yang bersumber pada hak-hak asasi manusia, adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang dan adanya prinsip bahwa hukum mengatasi segala-galanya . 

Terdakwa Menutup dan Mengunci

Sidang Hardani Harun, mantan hakim sekaligus pengacara yang didakwa mengurung seseorang dalam ruko, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jambi, kemarin (01/02) dengan menghadirkan saksi, yaitu Azmi, seorang anggota Polsekta Telanaipura, Jambi.

Dikurung, Alay Mengaku Tidak Nyaman

Sidang mantan Ketua Pengadilan sekaligus pengacara, Ardani Harun, yang tersandung kasus mengurung sesorang di dalam ruko, bersama Adela Agustini, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jambi, siang kemarin (25/01).

opini musri nauli : Wacana Pasal pembunuhan dalam xenia maut

WACANA PASAL PEMBUNUHAN DALAM XENIA MAUT

Akhir-akhir ini kita dihebohkan peristiwa Mobil Daihatsu Xenia B 2479 XI yang dikemudikan Afriyani Susanti saat kecelakaan maut di Tugu Tani yang menyebabkan sembilan nyawa melayang. Peristiwa ini kemudian menyadarkan kita bahwa jalan raya merupakan salah satu tempat yang paling sadis terjadinya kecelakaan ( penulis menggunakan istilah pasal pembunuhan terhadap peristiwa tersebut).

opini musri nauli : Sirine dan Hukum

Pada saat menuju pulang dari Muara Bulian setelah menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Muara Bulian, penulis yang menaiki kendaraan pribadi harus mengikuti antrian. Antrian disebabkan jalan yang berlubang dan kendaraan yang lewat harus satu persatu.

opini musri nauli : Pusaran parlemen sarolangun - Peristiwa Mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Sarolangun)

PUSARAN PARLEMEN SAROLANGUN

(Peristiwa Mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Sarolangun)

Akhir-akhir ini kita disuguhi pusaran parlemen di Sarolangun. ”Mosi tidak percaya” (penulis sengaja memberikan tanda kutip) 22 anggota DPRD Sarolangun kepada Ketua DPRD membuat kita sejenak ingin melihat bagaimana proses terhadap “mosi tidak percaya”.

Pojok Hukum : Bantuan Hukum

 

Sebagai negara hukum (Rechtstaat), Indonesia yang kemudian meratifikasi berbagai konvensi yang berkaitan dengan HAM kemudian menempatkan manusia dengna menghargai martabatnya. 

Asas ini kemudian diatur didalam KUHAP. Didalam pasal 64 – 74 KUHAP, makna ini kemudian menempatkan bantuan hukum sebagai pondasi didalam proses hukum acara pidana. 

opini musri nauli : Catatan Tercecer Putusan AAL

Usai sudah putusan terhadap AAL, remaja SMA 3 Palu yang dituduh mencuri oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Palu. Putusan pengadilanpun dijatuhkan. Secara ringkas, AAL dinyatakan bersalah, namun AAL tidak perlu menjalani pidana penjara dan dikembalikan kepada orang tua.

opini musri nauli : Paradigma negara dalam melihat hukum pidana

Media online ”hukumonline” mengabarkan, tahun 2011, ”Seratusan Pasal Pidana Siap Mengancam” 04 January 2012. Berita ini memberikan inspirasi kepada penulis untuk melihat bagaimana hukum (terutama hukum pidana) memberikan penghukuman (judgement) kepada masyarakat dan paradigma negara melihat hukum yang cenderung represif dalam melihat berbagai pelanggaran.

opini musri nauli : Persidangan AAL

PERSIDANGAN AAL

( Waktu  Salah diangkatnya Pedang Keadilan)

Musri Nauli

Sidang kasus dugaan pencurian yang melibatkan AAL, pelajar SMK Negeri 3 Palu yang dituduh mencuri sandal jepit milik Polisi menarik perhatian publik bersamaan dengan berita “rakitan mobil KIA-ESEMKA” yang kemudian dijadikan mobil dinas Walikota Solo. Dua peristiwa ini sekedar gambaran, bagaimana pelajar di Indonesia menjadi sorotan setelah generasi sebelumnya dituding sebagai bagian dari korupsi di Indonesia dan generasi selanjutnya gagal membina Sepakbola Indonesia.