opini musri nauli : MELAWAN KORUPSI

Indonesia darurat korupsi. Itu tema yang paling pantas disampaikan melihat bagaimana kronisnya para “pengurus” negara “mengurusi” negara. Setiap lini, setiap kesempatan, setiap waktu merupakan teknik dan cara bagaimana uang rakyat “dirampok”.

Dua peristiwa monumental (kemenangan Jokowi-Ahok dan pernyataan Dahlan Iskan) memberikan bagaimana cerita “merampok” didesain sungguh-sungguh canggih, sistematis, terstruktur, terbatas, rahasia, elite, tertutup dan sangat-sangat diketahui segelintir tertentu.

Masih segar dalam ingatan kita, ketika “negara” mendesain agar uang keluar dari negara namun “mengumpankan” Bank Century. Belum tuntas pengusutannya, kita dibuat terbelangak, ketika proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games kemudian menyeret petinggi partai Demokrat. Kemudian kita juga diajarkan bagaimana mereka sungguh-sungguh canggih menggunakan istilah “apel malang, “apel Washington”. Kita kemudian dikejutkan tuduhan cukup serius. Merampok uang proyek Kitab Suci. Eh, belum selesai kita merenung, kemenangan Jokowi kemudian memberikan pelajaran berharga. Biaya pelantikan memakan anggaran 1,5 milyar. Biaya pembuatan naskah pidato Gubernur Jakarta 700 juta.

Belum lagi kita melihat bagaimana tingkah pola dan cara-cara “koboy” kepolisian yang terus menerus bersitegang dengan KPK, yang menggunakan kekuasaan “atas nama KUHAP” menangkap penyidik KPK yang mau membongkar borok di kepolisian (korlantas). Tidak puas bersitegang untuk mempersoalkan “kewenangan” KPK, kemudian menggugat KPK di Pengadilan “walaupun sudah resmi diperintahkan oleh Presiden untuk dilimpahkan ke KPK”.

Gaya “Koboy” juga dipertontonkan oleh anggota Parlemen. Dengan semangat berapi-api, mereka dengan berkedok ingin “memperkuat” KPK, kemudian mengotak-atik kewenangan KPK. Kewenangan “penyadapan” dan kewenangan untuk menuntut didesak agar dikurangi (kalo perlu dihilangkan). Belum lagi mereka “mempersoalkan” lembaga KPK sebagai lembaga ad hock yang diminta untuk memperkuat lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan kepolisian. Selain itu juga menawarkan semacam lembaga pengawas. Belum lagi mereka “memperhambat” tugas-tugas KPK degnan mengulur-ulur pembangunan gedung KPK.

Sementara para “koruptor” sering kali mempersoalkan KPK melalui gugatan judicial rewiew dan gugatan praperadilan. Gugatan di MK merupakan salah satu pintu untuk menghapus kewenangan KPK didalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bersatunya anggota parlemen, kepolisian dan para koruptor kemudian mencari kesalahan para komisioner pimpinan KPK. Diseretnya Antasari Azhar dan kriminalisasi Bibit Candra merupakan “skenario” canggih yang sulit diterima oleh akal.

Kekagetan kita kemudian disambung dengan pernyataan Dahlan Iskan yang “berani” menantang DPR, yang “menuduh” anggota DPR “tukang palak”. (http://nasional.kompas.com/read/2012/11/04/08344195/Si.Tukang.Peras.Anggaran.?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=). Tuduhan ini cukup serius. Selain karena berhadapan dengan kekuasaan, tuduhan ini menjawab “konfirmasi” berbagai bisik-bisik yang terjadi di seputaran Senayan.

Sudah banyak rumusan dan rekomendasi dari “ahli” untuk menjawab berbagai persoalan korupsi dan bagaimana cara mengatasinya. Semuanya sudah menjadi bahan dari berbagai studi. Begitu juga sudah banyak berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk “membentengi' agar duit masuk dan duit keluar dapat dipertanggungjawabkan. Duit yang digunakan harus transparan.

Begitu juga sudah banyak lembaga-lembaga didirikan untuk “melawan” korupsi'. Yang paling teranyar adalah lembaga KPK yang terus digoyang, diganggu agar tidak berkonsentrasi dan lebih tersita mengurusi para kelakuan koruptor dibandingkan tugas pokoknya memberantas korupsi di Indonesia.

Semuanya menjawab, bagaimana pola dan strategi untuk “merampok” sudah sangat kronis dan dibutuhkan “kesadaran nasional” untuk melawan korupsi.

Dengan mudah kita bisa menghitung, bagaimana pelaku korupsi yang sudah menjalar semua lini. Entah itu anggota DPR, Kepala Daerah, Kepala Dinas, Mantan menteri, politisi (termasuk yang berasal dari partai-partai agama), komisaris, perbankan, pengacara, hakim, polisi, jaksa.

Belum lagi di daerah. Dimulai dari Kepala Desa yang “mencuri duit beras”, kontraktor yang main proyek, ulama yang terlibat anggaran DPRD, PNS yang mau pensiunan tidak tertib mengawasi proyek. Pokoknya beraneka ragam profesi.

Hampir setiap kehidupan kita disuguhi berita korupsi. Setiap hari “kemangkelan” urusan mesti berhadapan berbagai jalur birokrasi meja yang panjang.

Akibat korupsi sudah dirasakan. Begawan Ekonomi Sumitro sudah melansir, uang APBN sudah “ditilep'. Mulai dari masuknya uang hingga uang keluar. Masuknya uang dikorupsi dengan cara “main di Pajak, main di anggaran parlemen. Sedangkan dalam proyek uang keluar dilakukan dengan cara “mark up” proyek, “proyek tidak dikerjakan sesuai standar”, proyek dikerjakan oleh kroni, proyek tidak dapat digunakan sesuai dengan kontrak.

MENGAPA MISKIN ?

Indonesia juga memiliki keanekaragaman berupa flora dan fauna, lebih banyak jumlah speciesnya dibandingkan Africa. Sepuluh persen (10%) dan seluruh spesies tumbuhan berbunga ada di Indonesia (+1- 27.500 spesies ada di Indonesia), 12% jenis mamalia di dunia, 16% jenis reptilia dan amphibia di dunia (+1- 1.539 spesies), 25% jenis ikan di dunia dan 17% jenis burung di dunia. Diantara spesies tersebut terdapat 430 spesies burung dan 200 mamalia yang tidak terdapat di tempat lain dan hanya ada di Indonesia misalnya orangutan, biawak komodo, hariniau sumatera, badak jawa, badak sumatera dan beberapa jenis burung (birds of paradise) (BAPPENAS. Biodiversity Action Plan for Indonesia, 1993 & World Conservation Monitorin Cominittee, 1994)

Perkembangan produksi Batubara selama 13 tahun terakhir telah menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, dengan kenaikan produksi rata-rata 15,68% pertahun. Pada tahun 1992, produksi batubara sudah mencapai 22,951 juta ton dan selanjutnya pada tahun 2005 produksi batubara nasional telah mencapai 151,594 juta ton. Perusahaan pemegang PKP2B merupakan produsen batubara terbesar, yaitu sekitar 87,79 % dan jumlah produksi batubara Indonesia, diikuti oleh pemegang KP sebesar 6,52 % dan BUMN sebesar 5,68 %.

Perkembangan produksi batubara nasional tersebut tentunya tidak terlepas dan permintaan dalam negeri (domestik) dan luar negeri (ekspor) yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebagian besar produksi tersebut untuk memenuhi permintaan luar negeri, yaitu rata-rata 72,11%, dan sisanya 27,89% untuk memenuhi permintaan dalam negeri. (www.teira.esdm.go.id)

Selain itu Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir minyak kelapa sawit (crude palm oil/ CPO) utama di dunia, dengan areal pada tahun 2006 seluas 6,075 juta hektar dan produksi sebanyak 16,08 juta ton. Dan produksi tersebut, 12,1 juta ton (75,25%) diantaranya diekspor dan konsumsi untuk industri minyak goreng dan industri negeri sebanyak 3,8 juta ton (24,75%)28 (Dirattanhun, Potensi Kelapa sawit sebagai Bahan baku Diesel, ( www.ditjenbun.deptan.go.id, 13 Juli 2008

Sekitar 60% dan produk CPU Indonesia diekspor ke luar negeri, sementara sisanya diserap untuk konsumsi di dalam negeri. Untuk penggunaan lokal, industri ininyak goreng merupakan penyerap CPO dominan, mencapai 29,6% dan total produksi, sedang sisanya dikonsumsi oleh industri biokimia, sabun dan margarine atau shortening. Saat ini terdapat sekitar 215 pabrik CPO di Indonesia (lebih sedikit dibanding Malaysia yang memiliki 374 pabrik)

Indonesia berambisi menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia (Marcus Coichester click, TANAH YANG DIJANJIKAN, Ininyak Sawit ddan Pembebasan tanah di Indonesia : implikasi terhadap masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat, diterbitkan Forest People Programme and Perkumpulan Sawit Watch, Bogor, 2006, Hal 19. Lihat juga A. Hakim Basyar,

Walaupun Indonesia mempunyai berbagai sumber daya alam yang melimipah ruah, namun tingkat kemiskinan justru terjadi di daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Di Propinsii Kalimantan Timur, sebagai daerah kaya di Asia Tenggara dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita 3.319 US$ pada tahun 1985, akan tetapi dilihat dan tingkat kesejahteraan yang benar-benar dinikmati oleh penduduk, yakni dan pengeluaran konsumsinya, hanya mencapai 293 US$.

Dengan demikian besarnya konsumsi per kapita hanya 8,82% dan jumlah PDRB per kapita selebihya, kemakmuran tersebut tidak dinikmati sebagai bagian dan tingkat kesejahteraan.

Propinsi Riau yang berpenduduk 4,3 juta jiwa pada tahun 1997/1998 menyumbangkan pendapatan ke kas negara sebesar 59,2 trilyun. Uang sebesar ini berasal dan pertambangan, kehutanan, perindustrian dan pendapatan lainya. Namun uang yang kembali ke Riau dalam bentuk anggaran untuk Daerah Propinsi sebesar Rp 163,87 inilyar dan daerah Tingkat Kabupaten Rp 485,58 inilyan. Sehingga jumlah dan jakarta untuk Riau mencapai 1.013 milyar. Dibandingkan dengan dana yang disedot ke Jakarta sebesar Rp 59,2 trilyun maka dana yang diterima Riau hanya 1,17 % dan dana yang disumbangkan.

Artinya tidak ada korelasi positif antara tingginya PDRB per kapita dengan kemakmuran rakyat ⁽A. Hakim Basyar, PERKEBUNAN BESAR KELAPA SAWIT, Blunder ketiga kebijakan sektor kehutanan, Penerbit E-Law (Environmental Law Alliance Worldwide) dan CePAS (Center for Environment and Natural Resources Policy Analysis), Jakarta, 1999, Hal 7-8

Belum lagi dari galian tambang di Freeport. Dalam berbagai sumber disebutkan, PT. Freeport telah mengasilkan 7,3 JUTA ton tembaga dan 724,7 JUTA ton emas. Maka membuat Freeport McMoRan sangat menguntungkan. Total aset Freeport McMoran per Desember 2009 sebesar US$ 25 Milyar (atau Rp 225 Triliun, hampir 1/4 APBN kita. Dengan hasil ini, Freeport merupakan “primadona bagi Freeport McMoRan.

Bandingkan dengan Pajak PT Freeport Indonesia yang “hanya” mencapai USD 1,922 miliar (Baca Rp 17 triliun lebih), setiap tahunnya disetor ke Pemerintah Pusat. Dari Rp 17 triliun tersebut, hanya Rp 400 miliar yang kembali ke Provinsi Papua.

Dengan melihat berbagai angka-angka yang telah dipaparkan, memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kekayaan alam Indonesia. Zamrud Khatulistiwa. Mutu manikam.

Pepatah bijak mengatakan “negeri aman padi menjadi, airnyo bening ikannyo jinak, rumput mudo kebaunyo gepuk, bumi senang padi menjadi, padi masak rumpit mengupih, timun mengurak bungo tebu, menyintak ruas terung ayun mengayun, cabe bagai bintang timur, keayek titik keno, kedarat durian guguu

Dalam bahasa Jawa dikenal, Gemah ripah, loh jinawi, tata tentram, kerta rahardjo.

Dengan kekayaan sebanyak dan sebesar itu, maka persoalan hak-hak mendasar dari rakyat akan terpenuhi. Pendidikan dan Kesehatan akan tercukupi. Infrastruktur akan mudah dibangun. Jalan-jalan menghubungkan antara desa dengan desa lain akan mudah dibangun.

Namun, Mengapa Indonesia yang terkenal sungguh-sungguh kaya namun penduduknya miskin ?. Ya. Jawabannya korupsi. Korupsi sudah menjadi sistematis sehingga “merampas” hak rakyat untuk menikmati pendidikan, menikmati kesehatan, menikmati infrastruktur, menikmati jalan-jalan yang mulus.

Korupsi telah menjadi penyakit yang sudah menyerang berbagai lini. Ibarat kanker, sudah masuk stadium 4. sudah menyerang sendi-sendi kehidupan. Sudah menyerang tulang punggung dan berbagai saraf motorik yang menggerakkan berbagai fungsi tubuh.

Korupsi harus dilawan. Korupsi dimulai dengan menanamkan sikap kejujuran, hidup sederhana dan tidak mengambil hak orang lain. Hidup dengan haknya.

Korupsi harus dimulai dari diri kita. Jujur untuk mengikuti pedoman hidup, jujur mengakui kesalahan, memperbaiki keadaan. Jujur untuk memperbaiki keadaan.

Korupsi harus dimulai dari gaya hidup. Hidup sederhana, hidup yang menjadi haknya. Hidup dari hasi keringat sendiri. Tidak memakan hak orang lain. Tidak hidup dari kongkalikong. Tipu-tipu.

Apakah bisa ? Ya. Kita mulai dari diri kita. 

Dimuat di Harian Tribun Jami, 5 November 2012
http://jambi.tribunnews.com/2012/11/05/melawan-korupsi