Peribahasa “lain yang gatal, lain yang digarut” menjadi analogi yang paling presisi untuk menggambarkan kegagapan kita merespons dinamika politik terkini, terutama terkait wacana pengembalian Pilkada ke tangan DPRD. Kebijakan ini sering kali dimunculkan sebagai “obat” untuk menyembuhkan penyakit politik uang (money politics). Namun, benarkah itu penyakitnya? Atau kita hanya sekadar menggarut bagian tubuh yang tidak gatal?
Akar Masalah: Pendidikan, Bukan Sekadar Transaksi
Memang benar, isu money politics selalu menggema setiap kali musim Pilkada tiba. Namun, jika kita jeli melihat anatomi masalahnya, politik uang hanyalah simtom atau gejala permukaan. Problem fundamentalnya bukan pada sistem pemilihannya, melainkan pada pendidikan politik yang belum matang.
Selama ini, literasi politik publik masih sering diletakkan di pinggiran. Memindahkan suara rakyat ke DPRD dengan alasan efisiensi biaya hanyalah upaya jalan pintas yang justru menjauhkan rakyat dari proses belajar berdemokrasi. Jika rakyat dianggap “belum siap”, solusinya adalah mencerdaskan mereka, bukan merampas hak pilihnya.
