SERUJAMBI.COM, Jambi – Balai Wilayah Sungai Sumatera
VI (BWSS VI) akhir-akhir ini “gaduh”. Kegaduhan mulai muncul sejak Oktober 2018
lalu. Ketika itu, beberapa sumber menyebut bahwa oknum-oknum di BWSS VI mulai
bagi-bagi paket kegiatan APBN 2019. Aroma kongkalikong sangat menyengat.
“Sejak Oktober sudah bagi-bagi mereka. Kalau yang
tidak dekat dengan panitia, ya, tidak kedapatan. Padahal sekarang kan sudah
terbuka, masak masih nekat atur mengatur gitu?” ungkap sumber Serujambi.com
yang mewanti-wanti namanya tak disebut di media.
Beberapa sumber lain bernada sama. Dua sumber lain yang
juga pengusaha jasa konstruksi Jambi mengaku, bagi-bagi proyek sudah dilakukan
BWSS VI sejak Oktober hingga November 2018 lalu.
Malah, ada dugaan pemberian fee di muka sebesar 2
persen dari pagu proyek. “Ini aktornya ada satu orang. Dia memang mulai kemaruk sejak
tahun lalu,” ungkap sumber lain.
Menurutnya, beberapa pengusaha konstruksi sudah
sepakat untuk “memerangi” tender proyek di BWSS VI nanti.
“Kita siap tembak. Kalau tidak sesuai, kita gugat,
tak bisa dibiarkan kalau sudah begini,” tambahnya.
Sumber lain malah mengaku bahwa selain proyek 48
sumur bor dimonopoli satu rekanan inisial N, paket perencanaan juga diborong
oleh rekanan yang tak lain kerabat dekat seorang satker inisial V.
“Ini sudah sangat parah, harus ada pembenahan atau
mutasi besar-besaran di BWSS VI, kalau tidak bisa ribut terus,” tutur sumber.
Kepala BWSS VI Jambi, Nurfajri, dikonfirmasi soal
ini belum ada tanggapan. Dihubungi, nomor ponselnya bernada sibuk. Dikirim
pesan via whatsapp, tak dibaca olehnya.
Terpisah, Musri Nauli SH, salah seorang pengamat
hukum di Jambi, menyayangkan apa yang terjadi di BWSS VI Jambi. Ia merasa miris
bahwa tindakan tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI), belum ada
efek jera khususnya bagi BWSS VI.
Padahal, Provinsi Jambi baru saja mengalami kasus
suap RAPBD Provinsi lewat OTT KPK November 2017 lalu. Malah, Gubernur Jambi non
aktif, Zumi Zola, sudah divonis 6 tahun penjara oleh hakim pengadilian Tipikor
karena kasus itu.
“Apa BWSS VI tak takut KPK? Kan sudah jelas KPK
sangat serius memberantas korupsi di negeri ini. Harusnya cepat berubah,
kembali ke jalan lurus,” tutur Musri Nauli, Kamis (13/12/2018).
Selain itu, sambungnya, KPK paling tidak suka dengan
kegaduhan. Semakin gaduh, semakin cepat KPK bertindak.
“Ayo kita benahi negeri ini, terutama provinsi
Jambi. Cukuplah sekali KPK melakukan tindakan di sini, jangan ada lagi,” tutupnya.
Sekedar meningatkan, Balai Wilayah Sungai Sumatera
(BWSS) VII Bengkulu sudah pernah ditindak KPK RI pada Juni 2017 lalu. Saat itu,
kasus suap proyek melibatkan oknum jaksa di Bengkulu.(nas)
www.serujambi.com, 13 Desember 2018
https://www.serujambi.com/2018/aroma-kongkalikong-menyengat-di-bwss-vi-pengamat-hukum-apa-tak-takut-kpk/