Peribahasa “lain yang gatal, lain yang digarut” menjadi analogi yang paling presisi untuk menggambarkan kegagapan kita merespons dinamika politik terkini, terutama terkait wacana pengembalian Pilkada ke tangan DPRD. Kebijakan ini sering kali dimunculkan sebagai “obat” untuk menyembuhkan penyakit politik uang (money politics). Namun, benarkah itu penyakitnya? Atau kita hanya sekadar menggarut bagian tubuh yang tidak gatal?
Akar Masalah: Pendidikan, Bukan Sekadar Transaksi
Memang benar, isu money politics selalu menggema setiap kali musim Pilkada tiba. Namun, jika kita jeli melihat anatomi masalahnya, politik uang hanyalah simtom atau gejala permukaan. Problem fundamentalnya bukan pada sistem pemilihannya, melainkan pada pendidikan politik yang belum matang.
Selama ini, literasi politik publik masih sering diletakkan di pinggiran. Memindahkan suara rakyat ke DPRD dengan alasan efisiensi biaya hanyalah upaya jalan pintas yang justru menjauhkan rakyat dari proses belajar berdemokrasi. Jika rakyat dianggap “belum siap”, solusinya adalah mencerdaskan mereka, bukan merampas hak pilihnya.
Keluhan Kandidat dan Realita Lapangan
Tidak dapat dipungkiri, para kandidat sering mengeluh tentang tingginya biaya politik. Narasi yang berkembang adalah: siapa yang punya modal besar, dialah yang memegang kunci kemenangan. Keluhan ini menciptakan persepsi bahwa demokrasi langsung adalah pasar gelap tempat suara diperjualbelikan secara vulgar. Namun, benarkah logika “uang di atas segalanya” ini terbukti secara empiris?
Anomali Politik: Ketika Logika Modal Tumbang
Menariknya, sebagai sebuah proses demokrasi yang dinamis, isu politik uang seringkali menemukan momentum pembuktiannya sendiri. Faktanya, lapangan politik Indonesia penuh dengan anomali. Banyak kandidat yang “kaya raya” dan menggelontorkan modal fantastis justru menderita kekalahan telak.
Sebaliknya, kita sering menyaksikan kandidat yang menurut hitungan matematis politik dianggap lemah—seperti kurang dukungan partai besar atau kurang dikenal—justru menang telak. Fenomena ini mengalahkan logika politik konvensional dan membuktikan bahwa pemilih kita tidak bisa “dibeli” semudah yang dibayangkan.
Terbantahkan oleh Kondisi Ril
Kondisi ril perpolitikan di Indonesia saat ini justru membantah klaim bahwa politik uang adalah penentu tunggal. Rakyat mulai memiliki “mekanisme pertahanan” sendiri. Ada pergeseran perilaku pemilih yang mulai bisa membedakan antara pemberian bantuan dengan komitmen kepemimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Pilkada langsung sebenarnya sedang bekerja melakukan seleksi alamiah.
Persoalan Etika, Bukan Sekadar Sistem
Kembali ke tagline “lain yang gatal, lain digarut”, menempatkan politik uang sebagai kesalahan sistem (Pilkada langsung) adalah sebuah kesesatan berpikir (logical fallacy). Politik uang pada hakikatnya adalah persoalan perilaku dan penegakan hukum, bukan persoalan sistem pemilihan.
Jika gatalnya ada pada perilaku aktor politik yang korup, maka yang harus diperbaiki adalah regulasi kampanye dan pengawasan hukumnya, bukan membubarkan pesta demokrasi rakyat. Mengubah sistem menjadi Pilkada DPRD hanya akan memindahkan lokasi “gatal” dari lapangan terbuka ke ruang-ruang tertutup yang lebih sulit diawasi.
Orkestrasi Politik di Akar Rumput
Proses politik kita sebenarnya bergerak ke arah yang lebih baik. Kesadaran politik warga pelan-pelan meningkat. Data menunjukkan bahwa kemenangan Pilkada kini dipengaruhi oleh banyak faktor yang jauh lebih kompleks:
* Kemampuan “Orkestra”: Bagaimana kandidat menyelaraskan semua instrumen pemenangan.
* Tim Lapangan: Militansi relawan yang bekerja dengan hati di akar rumput.
* Isu yang Relevan: Kepekaan kandidat dalam menjawab kegelisahan nyata masyarakat.
* Kapasitas Kandidat: Profil dan rekam jejak yang mumpuni tetap menjadi daya tarik utama.
Menuju Demokrasi yang Sehat
Menyederhanakan masalah dengan menyebut Pilkada langsung sebagai biang kerok politik uang adalah simplifikasi yang berbahaya. Kita harus terus melangkah maju. Dengan kemajuan proses politik yang terus berjalan, dibarengi dengan pendidikan politik yang konsisten, harapan untuk meraih demokrasi yang sehat bukanlah utopia.
Biarkan rakyat terus belajar dari setiap surat suara yang mereka coblos. Sebab, hanya dengan terus mempraktikkan demokrasi, kita akan menjadi bangsa yang dewasa secara politik. Jangan sampai karena takut akan nyamuk, kelambunya yang kita bakar.