Akhir-akhir ini, tema gambut menarik perhatian nasional. Provinsi Jambi yang pernah menjadi kebakaran tahun 2015 dan tahun 2019 menjadi perhatian nasional dan internasional.
Menurut BNPB, tanggal 22 Oktober 2019, Luas Lahan terbakar seluruh Indonesia Capai 857 Ribu Ha. Sedangkan di Jambi luas terbakar mencapai 39.638 ha (September 2019).
Sementara itu KLHK menyebutkan Kebakaran hutan dan lahan di Jambi seluas 115.634,34 hektare pada 2015, tahun 2016 terbakar seluas 8.281,25 hektare.
Tahun 2017 kembali membara seluas 109,17 hektare. Tahun 2018 terbakar 1.577,75 hektare. Dan semakin massif tahun 2019 seluas 56.593 hektare, Dan seluas 950 hektare pada tahun 2020 (Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Disisi lain, menurut Kemenkominfo, Kebakaran Hutan Rugikan Indonesia yang disebabkan kebakaran menghanguskan 2,6 juta hektar maka menimbulkan kerugian Rp 221 Trilyun.
Untuk melihat bagaimana kebakaran yang kemudian dilihat dari program pemulihan gambut tidak dapat dipungkiri harus bersandarkan kepada kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi Jambi.
Di Provinsi Jambi ditetapkan 12 KHG diantaranya KHG Batang Merangin - Batang Tembesi (20 ribu ha) Sarolangun - Merangin), Batang Tembesi - Sungai Merak (29 ribu ha) Sarolangun – Merangin, KHG Sungai Air Hitam Laut - Sungai Buntu Kecil (21 ribu) Muara Jambi, Tanjabtim, Banyuasin 183 ribu), Sungai Batang - Sungai Tungkal (84 ribu) Tanjabbar – Inhil, Sungai Batanghari - Sungai Air Hitam Laut (189 ribu) Muara Jambi – Tanjabtim, Sungai Batanghari - Sungai Kumpeh (59 ribu) Muara Jambi, Sungai Batanghari - Sungai Mendahara (Seribu ha) Kota Jambi, Sungai Baung - Sungai Betara (77 ribu) Tanjabbar, Sungai Betara - Sungai Mendahara (84 ribu ha) Tanjabbar, Sungai Mendahara - Sungai Batanghari (201 ribu) Muara Jambi – Tanjabtim, Sungai mesao - Aek Rawas (5 ribu ha) Sarolangun, Sungai Pengabuan - Sungai Baung (32 ribu ha) Tanjabbar.
Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/Pkl.0/2/2017 Tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional maka Provinsi Jambi berjumlah 14 KHG dengan luas 904.423 ha (9,42%). Dengan fungsi lindung 549.601 ha dan 354.822 ha fungsi budidaya.
Berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove kemudian menurunkannya didalam desaian KHG Model Sistematis dan Terpadu.
Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Nomor 6/BRGM/KPTS/2022 tertanggal 15 Maret 2022, salah satunya adalah KHG Sungai Mendahara-Sungai Batang Hari sebagai salah satu lokasi untuk pengembangan Pilot Model Restorasi ekosistem Gambut Sistematis dan Terpadu (KHG Sistematis dan Terpadu). KHG ini berada di dua kabupaten yaitu Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur.
KHG Sungai Mendahara-Sungai Batanghari meliputi wilayah seluas 189.862,33 hektar. Dari keseluruhan luas tersebut, yang masih merupakan kawasan gambut seluas 100.144,03 hektar.
Upaya serius Pemerintah kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
Didalam Laporannya, sampai tahun 2022, Dinas kehutanan berhasil membangun Sekat kanal 624 unit, sumur bor 496 unit. Revegetasi 125 ha dan revitalisasi 72 kelompok.
Bahkan tahun 2023, melalui Tugas Perbantuan, Dinas Kehutanan membangun sekat kanal sejumlah 56 unit, revegetasi 25 ha dan revitalisasi 10 kelompok. Sehingga totalnya Hingga akhir tahun 2023, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah Kegiatan IPG s/d 2023 di Prov. Jambi terdiri dari IPG Sumur Bor 496 Unit. Sekat Kanal 682 unit. Revegetasi 150 ha dan sudah bekerja di 82 kelompok dalam program revitalisasi ekonomi. Dengan demikian maka Dampak pembasahan sampai dengan akhir tahun 2023 mencapai 166.767 Ha.
Upaya dilakukan adalah dengan membangun sekat kanal, revegetasi dan sumur. Dengan dibangunnya sekat kanal, revegetasi dan Sumur bor yang telah dibangun oleh BRG (BRGM) dan dukungan berbagai pihak kemudian menyebabkan kebakaran di lahan gambut menurun drastis.
Dari 1 Januari hingga 11 Agustus 2023 kemarin sudah 229,54 hektare lahan yang terbakar.
Dimana, 214,41 hektar merupakan lahan mineral, sisanya 15,13 hektar merupakan lahan gambut. Sedangkan di bulan September titik panas sempat mencapai 1200 titik kemudian naik di bulan Oktober yang sempat di angka 1800 titik. Namun kemudian turun. Namun data Sipongi hanya menyebutkan titik panas. Belum adanya titik api. Sehingga tahun 2023 relatif aman dari kebakaran di Jambi. Terutama di daerah gambut.
Lebih jauh dapat dijelaskan, Upaya serius yang dilakukan berbagai pemangku kepentingan kemudian terbukti. Dari data berbagai sumber, Menurut kata Plh Kepala BPBD Jambi, Dodi Chandra, Sabtu (12/8/2023), "Dari 1 Januari hingga 11 Agustus 2023 kemarin sudah 229,54 hektare lahan yang terbakar. Di mana, 214,41 hektar merupakan lahan mineral, sisanya 15,13 hektar merupakan lahan gambut. Berikut Rincian luas lahan yang terbakar di Provinsi Jambi dari 1 Januari hingga 11 Agustus 2023. 1. Kabupaten Batanghari : 111,14 Ha. 2. Kabupaten Muaro Jambi 7,00 Ha. 3. Kabupaten Tebo 31,20 Ha. 4. Kabupaten Bungo 9,45 Ha. 5. Kabupaten Sarolangun 40,02 Ha. 6. Kabupaten Merangin 9,80 Ha. 7. Kabupaten Tanjung Jabung Timur: 4,80 Ha. 8. Kabupaten Tanjung Jabung Barat: 16,13 Ha. Sedangkan Januari hingga akhir september 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai kurang lebih 550,33 hektare, di mana Kabupaten Batanghari memiliki luas lahan terbakar terbanyak. Plh Kepala BPBD Provinsi Jambi Dodi Chandra, di Jambi, Senin (2/10/2023), mengatakan luas lahan dan hutan yang terbakar sampai saat ini tercatat 550,33 ha. Kawasan yang paling terbesar terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah Kabupaten Batanghari dengan luas 439,54 hektare, sementara yang paling sedikit terjadi di Kota Jambi dengan luas 4 hektare. Selain itu, ada dua daerah di Provinsi Jambi yang belum terjamah karhutla yaitu Kerinci dan Sungai Penuh.
Berikut rincian luas lahan yang terbakar di Provinsi Jambi yang tercatat di BPBD yakni di Kabupaten Batanghari (439,54 hektar), Muarojambi (46,47 hektare), Tebo (94,7 hektare), Bungo (30,6 hektare), Sarolangun (123,67 hektare), Merangin (23,8 hektare), Tanjung Jabung Timur (35,8 hektare), Tanjung Jabung Barat (51,75 hektare) dan Kota Jambi (empat hektare).
BPBD Provinsi Jambi juga mencatat total titik panas atau hotspot berdasarkan Satelit Aquare Terra dan Suomi NPP dari pada 1 Januari hingga 30 September 2023 mencapai 2.063 titik yang tersebar di Kabupaten Batanghari (242 titik), Bungo (80 titik), Kerinci (43 titik), Merangin (357 titik), Muaro Jambi (58 titik), Sarolangun (391 titik), Sungaipenuh (7 titik), Tanjung Barat Barat (517 titik), Tanjung Jabung Timur (39 titik), Tebo (376 titik ), dan Kota Jambi (dua titik).
Bahkan Hingga awal bulan Oktober Tahun 2023, luas kebakaran lahan mencapai 1.157 Hektare. Kemudian dari ribuan hektar kebakaran lahan ini telah dilakukan upaya penegakan hukum, dimana sebanyak 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sumber lain juga menyebutkan sampai 10 Oktober 2023, terdata 45 titik titik api (hotspot) di Provinsi Jambi. Terbanyak berada di Kabupaten Tebo 15 titik, disusul Kabupaten Batanghari 10 titik, Tanjungjabung Barat 10 titik, Merangin 4 titik, Sarolangun 4 titik, Bungo 2 titik.
Berdasarkan pengamatan Satelit Aqua Terra dan Suomi NPP, 1 Januari sampai 10 Oktober 2023, total terdapat 2.781 titik api (hotspot) di wilayah Provinsi Jambi. Rincinya: Batanghari 465 HS, Bungo 102 HS, Kerinci 72 HS, Merangin 415 HS, Muaro Jambi 62 HS, Sarolangun 506 HS, Sungaipenuh 13 HS, Tanjabbar 618 HS, Tanjabtim 43 HS, Tebo 468, HS, dan Kota Jambi 2 HS.
Sehingga upaya serius yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi dengan berbagai instansi baik BPBD, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Satgas Karhutla – TNI-Polri, Manggala Agni maupun MPA (Masyarakat peduli Api) dan BRGM sebagai respon aktif penanggulangan kebakaran maupun upaya preventif yang terus menerus mengantisipasi kebakaran menyebabkan Jambi relatif aman dari kebakaran. Disisi lain, walaupun masih ada kebakaran disana-sini namun respon cepat dari berbagai pihak menyebabkan kebakaran tahun 2023 tidak mengulangi kebakaran tahun 2015 dan tahun 2019.
Dengan demikian maka dibutuhkan perangkat sistem didalam pekerjaan tenaga teknis DMPG untuk memasukkan salah satu unsur dengan tema simulasi kebakaran. Cara ini efektif untuk memantau ancaman maupun penanggulangan kebakaran yang terjadi di DMPG.
Menurut Surat Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove Nomor SK. 6/BRGM/KPTS/2022 Tentang penetapan Lokasi Pilot Model Restorasi Ekosistem Gambut Sistematis Dan Terpadu, KHG Sungai Mendahara – Sungai Batanghari kemudian menjadi KHG Model Restorasi Sistematis dan Terpadu, rekapitulasi hasil penilaian kriterai KHG Model terdiri dari basis data, dokumen perencanaan, status kerusakan, intensitas intervensi, modal sosial dan skor Penilaian.
Dari 3 KHG di Provinsi Jambi yang dilakukan penilaian seperti KHG Sungai Mendahara – Sungai Batanghari, KHG Batanghari – Sungai Air Hitam Laut dan KHG Sungai Batanghari – Sungai Kumpeh, maka KHG Sungai Mendahara – Sungai Batanghari mendapatkan skor 78,61. KHG Batanghari – Sungai Air Hitam Laut mendapatkan skor 64,11 dan KHG Sungai Batanghari – Sungai Kumpeh mendapatkan skor 60,11.
Dengan demikian maka KHG Sungai Mendahara – Sungai Batanghari ditetapkan sebagai KHG Model Restorasi Sistematis dan Terpadu. Sedangkan KHG Batanghari – Sungai Air Hitam Laut yang merupakan wilayah intervensi mendapatkan skor kedua.
Dan Pemerintah Provinsi Jambi kemudian mendorong adanya Forum Pengelola KHG Sungai Mendahara - Sungai Batanghari.
Dan Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1122/Kep.Gub/Bappeda-5.1/2023 kemudian terbentuk Forum Pengelola Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Mendahara – Sungai Batanghari Provinsi Jambi.
Didalam SK Gubernur Jambi disebutkan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan KHG Sungai Mendahara – Sungai Batanghari Provinsi Jambi dengan para pihak. Selanjutnya disebutkan Menyusun rencana aksi/rencana kerja forum pengelolan Kesatuan Hidrologis Gambut dengan menggunakan indikator dan target ukuran yang terukur untuk periode tertentu sebagai bahan evaluasi dan Monitoring, Menyusun rencana aksi/rencana kerja forum pengelolan Kesatuan Hidrologis Gambut dengan menggunakan indikator dan target ukuran yang terukur untuk periode tertentu sebagai bahan evaluasi dan Monitoring, Mengimplementasikan rencana aksi/rencana kerja pengelolaan ekosistem gambut di provinsi Jambi dan Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan pengelolaan Ekosistem Gambut di Provinsi Jambi.
Sebelumnya Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi didalam upaya pencegahan, penanggulangan dan menata gambut ditandai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Lahan Gambut Dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lahan Gambut.
Prestasi untuk mencegah dan menanggulangi terhadap kebakaran 2023 mendapatkan dukungan dari nasional dan internasional. Pemerintah pusat baik melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Duta Besar Norwegia dengan kedatangan langsung ke Jambi.
Baik melihat Titik muka air tanah (TMAT) yang terletak di Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun infrastruktur MPA yang terampil menanggulangi kebakaran yang terletak di Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Termasuk juga mendatangi Pokdarwis Meranti Rawa di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketiga Desa termasuk kedalam KHG Sistematis dan Terpadu berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.6/BRGM/KPTS/2022.
Sehingga tidak salah kemudian Provinsi Jambi dibawah kepemimpinan Gubernur Al Haris menjadi “pioneer” sekaligus pelopor didalam upaya mencegah sekaligus menanggulangi kebakaran.
“Teror” El nino yang menghantui Indonesia tahun 2023 namun mampu dilewati Provinsi Jambi dengan baik.
Dan upaya berbagai pihak dapat digunakan sebagai “bekal empiris” sebagai pelajaran penting didalam mengelola KHG Sungai Mendahara - Sungai Batanghari.
Tidak salah kemudian Provinsi Jambi menjadi pusat percontohan didalam menjaga dan Mengelola gambut dengan baik.