Masih miskinnya sebagian besar kehidupan petani, termasuk di Provinsi Jambi, antara lain akibat "setengah hatinya" pemerintah mengakui hak-hak adat, dan beragam izin pengelolaan hutan untuk perusahaan membuat petani Jambi kehilangan lahan garapannya saat ini.
"Pemerintah masih setengah hati mengakui tanah adat, sehingga petani yang hidup di dalamnya sejak lama kehilangan lahan garapan dan mata pencaharian," kata aktivis senior Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi Musri Nauli SH ketika diminta tanggapannya di Jambi.
Pernyataan itu dilontarkankannya terkait keluhan ratusan petani dari Persatuan Petani Jambi (PPJ) yang menggelar aksi demo ke kantor Gubernur Jambi beberapa hari lalu.