Sebagai korban yang tewas saat antri di istana, dugaan, intrik, gosip, tidak dapat dihindarkan.
Sebagai wacana politik, tewasnya korban memang tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab negara.
Kegagalan yang menyebabkan tewasnya rakyat justru didepan istana bahkan di hadapan Presiden.
Negara telah gagal menjaganya.
Argumentasi baik timses, parpol SBY ataupun juru bicara istana tidak menjadikan tanggung jawab menjadi hapus. Sama sekali tidak.
Apalagi dibungkus dengan " Dana santunan" dan alasan “keluarga tidak menuntut”. Sama sekali tidak melepaskan tanggung jawab.
Justru dengan alasan "Dana santunan" dan alasan "keluarga tidak menuntut”, meremehkan akal sehat Dan kemanusiaan.
Kesalahan Dan Kelalaian
Mengapa pihak istana "buru-buru" mengklarifikasi adanya “dana santunan” dan "keluarga tidak menuntut" ? Definisi "dana santunan" dan alasan " keluarga tidak menuntut" adalah definisi dalam lapangan perdata yang mempunyai konsekwensi ganti rugi dan para pihak tidak keberatan untuk mengajukan keberatannya.
Dalam lapangan hukum perdata, biasa dikenal dengan istilah kepentingan para pihak yang dirugikan yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan.
Namun membicarakan “tewasnya” peserta antri “open house” sama sekali tidak membicarakan adanya kerugian terhadap “open house”.
Sama sekali tidak.
Maksud membicarakan “dana santunan” dan alasan “keluarga tidak menuntut” dimaksudkan agar keluarga yang ditinggalkan tidak menuntut kepada panitia “open house” dan menerima kenyataannya.
Di lapangan hukum pidana biasa juga dikenal ( istilah ini walaupun penulis tidak sepakat, namun Sudah berlangsung).
Dua definisi ini cepat- cepat dikatakan agar tidak bergulir menjadi komoditas politik Dan bisa menjadi persoalan hukum.
Sebagai komoditas politik, kasus open house Akan menjatuhkan citra politik yang menurun drastis ketika SBY dianggap " lembek" dalam perseteruan dengan Malaysia.
Pamor SBY dianggap berlebihan sehingga menimbulkan fanatisme sempit yang mengakibatkan tewasnya warganegara. SBY dianggap Lebih mementingkan "pencitraan" Dan personal.
Issu ini Akan terus bergulir Dan menjadi komoditas yang mudah digulirkan.
Dari ranah hukum pidana, tewasnya korban Akan menimbulkan implikasi secara serius.
Pertanyaan penting, apakah panitia telah mengetahui dengan adanya antri yang berdesak- desakan Akan menimbulkan timbulnya bahaya terhadap nyawa atau badan seseorang.
Tugas kepolisian untuk memastikan panitia telah bekerjanya untuk antisipasi. Dari ranah ini, kita bisa menentukan kesalahan Dan pertanggungjawaban Dari para pelaku.
Dari ranah, mudah diketahui kesalahan masing- masing pelaku.
Dengan demikian, maka kejahatan ini tidak berkaitan dengan "Dana santunan" dan tidak adanya laporan dari keluarga korban".
Jadi tidak mudah melepaskan tanggung jawab para pelaku dengan alasan "Dana santunan" dan alasan "keluarga tidak menuntut".
Dengan demikian, maka terhadap tewasnya peserta antri “open house” mempunyai konsekwensi yang serius.
Dan para pelaku dibebankan kesalahan dan dipertanggungjawabkan dimuka hukum.
Tinggal dilihat apakah dilakukan karena kesalahannya atau karena kealpannya.
Yang pasti, tidak ada yang dapat dinyatakan dibebaskan dari peristiwa tersebut.
Tanggung jawab Negara Dan Pembiaran
Peristiwa “open house” merupakan tanggung jawab negara ketika “nyata-nyata” negara telah gagal “melindungi” rakyatnya.
Justru telah terjadi penghinaan dengan acara seremonial “open house” karena harkat martabat sebagai manusia telah diabaikan.
Acara yang seharusnya sebagai bakti dharma dan ketulusan memaafkan di saat Idul Fitri justru terjadi terjadinya peristiwa “open house”.
Negara telah nyata-nyata melepaskan tanggungjawab untuk melindungi dan menjaga harkat martabat sebagai manusia.
Namun yang paling menyedihkan ketika negara telah melepaskan tanggungjawab melindungi dan menjaga harkat martabat sebagai manusia, justru telah melakukan pembiaran (imunity).
Negara berusaha mengaburkan peristiwa “open house” dengan alasan “dana santunan” dan alasan “keluarga tidak menuntut”.
Negara terbukti melepaskan tanggungjawab untuk mengambil alih dan menyelesaikannya dengan baik.
Namun yang paling menyedihkan apabila negara melakukan pembiaran peristiwa “open house” dan tidak mengusut tuntas peristiwa tersebut.