Berita
menggembirakan dikabarkan dari Jakarta. Belum lama hitungan hari
Jokowi dan Ahok dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta kemudian
“mewujudkan” janjinya untuk memenuhi kartu Sehat dan Kartu
Pintar. Kartu Sehat dan kartu Pintar merupakan janji Jokowi yang
paling dinanti oleh masyarakat. Masyarakat percaya dengan Jokowi
karena telah membuktikannya selama 8 tahun di Solo. Dengan janjinya
itulah, kemudian masyarakat memilih dan kemudian membuktikan Jokowi
menang dalam Pilkada DKI.
Kartu
Sehat sebagai “card” untuk masyarakat kurang mampu untuk
mendapatkan Fasilitas kesehatan sama seperti Fasilitas kesehatan yang
dirasakan golongan mampu. Pemerintah DKI kemudian yang memberikan
“jaminan” dengan “menyiapkan” dana APBD DKI untuk rujukan
Rumah Sakit yang ditunjuk. Pemerintah DKI juga “bekerjasama”
dengan berbagai rumah sakit swasta. Beragam fasilitas kesehatan yang
disediakan rumah sakit kemudian “memberikan” jaminan kepada
golongan kurang mampu untuk menikmati fasilitas tanpa dibebani
berbagai biaya-biaya yang tidak perlu, biaya yang mahal maupun
biaya-biaya yang ditentukan sepihak rumah sakit tanpa mampu
dibayarkan oleh masyarakat.
Sedangkan
kartu pintar merupakan “card” untuk anak sekolah yang ingin
sekolah di berbagai sekolah di Jakarta. Anak pintar akan mendapatkan
fasilitas pendidikan yang layak tanpa dibebani pikiran tidak mampu
sekolah dengan “alasan” klise” tidak adanya biaya. Dan
Pemerintah DKI “menjamin” agar seluruh biaya yang diperlukan akan
“diurusi” oleh Pemerintah DKI
Secara
akal sehat, yang disampaikan oleh Jokowi sederhana, murah
dilaksanakan dan tepat sasaran. Jokowi kemudian “membuka” mata
publik bagaimana program yang langsung menyentuh masyarakat harus
menjadi tanggung jawab dari negara.
Dengan
dilaksanakannya dua program mendasar yang telah dilaksanakan oleh
Jokowi, maka sudah terjawab apa yang telah dipikirkan oleh rakyat
selama ini. Negara memang tidak mau mengurus terhadap persoalan yang
langsung menyentuh rakyat banyak. Negara tidak mau dan memang tidak
mau mengurusi hak-hak yang mendasar. Hak-hak yang mendasar merupakan
perjalanan panjang dan selalu diteriakkan.
Dan
Jokowi kemudian menjawab dengan telak. Cukup anggaran mengurusi
kesehatan dan pendidikan. Waktu kemudian tidak bisa dibantah. Memang
negara tidak mau dan memang tidak mau mengurusi pendidikan dan
kesehatan.