Seharusnya mengenai tarif pembuatan sertifikat itu, adalah informasi yang sifatnya diatur, dan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas. Siapapun bisa mencocokkan dengan peraturan itu, karena jika tidak masyarakat bingung dan gelisah sehingga malas mengurus sertifikat.
Sebenarnya, dengan masyarakat mau mensertifikatkan tanahnya, ini adalah bukti positif bagi negara, dengan sendirinya akan menambah pemasukan bagi negara, melalui beban pajak tanahnya.
Menyangkut soal pembuatan sertifikat, BPN cukup dikatakan terbuka, karena memang biayanya itu sudah ada, karena itu resmi dibuat oleh negara. Cuma masalahnya sesuai tidak aturan tersebut dengan fakta di lapangan.
Jika ditemui mengurus satu sertifikat mencapai Rp 5 atau 6 juta, berati tidak seragam. Kita baru menemui dan mendengarnya, karena yang diketahui di luar sertifikat program nasional (Prona) berkisar Rp 2,8 juta.
Pihak BPN harus mencantumkan biaya resmi, apalagi itu informasinya resmi dan hak masyarakat untuk mengetahui, jangan publik dibuat berbelit soal kepengurusan sertifikat, sekalian hal itu merupakan bentuk Transparansi BPN sebagai layanan publik.
Tribun, 16 Oktober 2013
http://jambi.tribunnews.com/2013/10/16/musri-nauli-cantumkan-tarif-resmi