opini musri nauli : INTELEKTUAL TUKANG DI MENARA GADING

Kebakaran yang meluluhlantak langit 5 Propinsi tidak hanya meninggalkan duka yang mendalam terhadap rakyat yang terpapar asap. Dalam kurun Juli-September 2015,kebakaran sudah menghanguskan 135 ribu hektar di Jambi. 80% titik api terletak di areal perizinan perusahaan.

Namun fakta-fakta ini kemudian dimanipulir untuk menutupi jejak borok korporasi. Desain awal mulai disusun sembari tiarap melihat peluang menghilangkan jejak.

Istilah ‘Jambi Kota Seberang’ Ternyata Dibuat Sejak Zaman Walikota Arifien Manap

Inilahjambi, KOTA JAMBI – Istilah ‘Jambi Kota Seberang’ untuk menyebut kawasan di seberang Sungai Batanghari, yang sejak dulunya disebut ‘Jambi Seberang’ atau ‘Seberang Kota Jambi’ ternyata telah diputuskan sejak zaman Walikota Arifien Manap.

Informasi itu dikatakan oleh salah seorang PNS Kota Jambi, Hasya Yanto dalam komentarnya di media sosial.

Menurut dia, saat itu pembahasan juga melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi (Bappeda). Saat itu, Hasya Yanto mengaku masih berdinas di instansi tersebut, sebelum dirinya pindah ke berbagai SKPD lain di Pemkot Jambi.
“Itu (perubahan nama) sudah dibahas/ditetapkan sejak zaman Walikota Pak Arifien Manap. Saya lupa tahunnya. Saat itu saya masih di Bappeda,” tulis dia, Senin 28 Desember 2015.

Dasar pikir penggantian nama itu, lanjut Hasya Yanto, karena istilah Seberang Kota Jambi seolah-olah memisahkan Seberang Kota dengan Kota Jambi.
“Perubahan kata ke Jambi Kota Seberang untuk menghilangkan imej seolah-olah Seberang tidak sejajar dengan Kota Jambi seberang sini. Alhamdulillah, saat ini pembangunan Kota Jambi Seberang sudah semakin pesat, tidak ada yg harus dipertentangkan,” katanya.
Hasya Yanto yang akrab disapa Totok itu mengaku mengikuti diskusi yang berkembang di media sosial sejak beberapa belakangan ini soal nama tersebut.

Dia menyatakan, jika nama itu dipersoalankan lagi, karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan menjadi perhatian banyak ahli, maka sudah selayaknya dibahas kembali.
“
Tidak salah juga dirembuk lagi dengan melibatkan ahli sejarah dan ahli bahasa Indonesia,” tutupnya.

Sebelumnya, ahli sejarah (sejarawan) dan penulis sekaligus advokad senior, Musri Nauli, menyatakan, istilah itu tidak sesuai dengan sejarah dan hukum bahasa Indonesia (DM).
(Nurul Fahmy)

Baca : Jambi Kota Seberang

http://www.inilahjambi.com/seberanag-jambi-5/

opini musri nauli : MENULIS BEBAS NAMUN BERTANGGUNGJAWAB

Dunia maya dikejutkan dengan ditangkapnya Yulianus Paonganan alias Ongen yang memuat kalimat “Papa minta Lo***” dalam akun twitternya @ypaonganan. Dengan mengutip kalimat “Papa minta Lo***” dan menyandingkan dengan photo Jokowi dengan Nikita Mirzani sudah jelas menampakkan pesan maksud dari sang twitter. Jokowi dituduh ingin minta Lo*** dan terus retwitted sebanyak 200 x.

Melihat profile dan kiprah Ongen, Ongen tidak sembarangan. Punya latar belakang pendidikan di bidang kelautan, mempunyai lembaga riset yang dinamakan Indonesian Maritim Institute, mempunyai majalah Kemaritiman, membuktikan Ongen adalah manusia terpelajar bidang kelautan. Bidang yang ditekuni hingga mencapai gelar akademik tertinggi. Doktoral. Sehingga penangkapan dan penahananya akibat twitternya tidak dapat disamakan “pengekangan hak bicara (freedom of speech), sebuah cara untuk melepaskan tanggungajawab Ongen dari proses hukum.

opini musri nauli : CARA MELAWAN AHOK

Akhir-akhir media massa menyoroti langkah “Teman Ahok” yang mencapai 533.374 KTP. Melewati syarat minimum pengumpulan KTP untuk calon perseorangan 525 ribu KTP.

Capaian 525 ribu oleh “Teman Ahok” telah direvisi oleh MK yang semula menetapkan 7,5 % jumlah penduduk. Dengan jumlah 7,5 % jumlah penduduk, maka “Teman Ahok” harus bekerja untuk mengumpulkan 937 ribu KTP. Putusan ini telah sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

opini musri nauli : Meminta Pertanggungjawaban korporasi kebakaran

Kebakaran tahun 2015 menyebabkan asap pekat di Jambi hampir 4 bulan. Asap pekat yang terus menutupi matahari di Jambi ternyata belum mampu memberikan empati kepada persoalan asap. Dalam kurun Januari 2014 – Agustus 2015, di Jambi sudah menunjukkan 1300 titik api (hotspot). Angka ISPO sudah mencapai 769 pm, angka level empat kali membahayakan bagi kesehatan. Minggu pertama September saja, angka ISPA sudah mencapai angka ribuan. Kematian bayi, perebutan air bersih, terhentinya penerbangan melalui udara. Tidak melautnya nelayan, hingga diliburkannya anak sekolah adalah fakta-fakta yang sudah terpapar di depan mata.

opini musri nauli : Jambi Kota seberang

Akhir-akhir ini dunia maya di Jambi dihebohkan pemasangan tulisan berlampu dengan kata “Jambi Kota Seberang”. Kalimat itu menghiasi ornament indah “Gentala Arsy”, sebuah ikon baru kota Jambi.

Pemasangan kalimat “Jambi Kota Seberang” menimbulkan kerutan kening setelah sebelumnya, kalimat “Jambi Kota Seberang” tidak dikenal dalam pembicaraan di tengah masyarakat. Masyarakat hanya mengenal istilah “Seberang Kota Jambi” (SEKOJA) sebagai perwujudan komunitas masyarakat di seberang jembatan Batanghari di depan kantor Gubernur.

opini musri nauli : Wajah Hukum Jambi 2015 - Catatan Hukum 2015

Dalam hitungan hari, tahun 2015 akan berganti tahun 2016. Berbagai peristiwa yang terjadi di tahun 2015 merupakan pelajaran penting yang dapat ditarik menjadi pengalaman untuk menatap tahun 2016. Pengalaman buruk maupun pengalaman baik di tahun 2015 merupakan cerminan dari proses hokum yang terjadi di tengah masyarakat.

Tahun 2015 dimulai dari “energy” bangsa untuk menghadapi proses hokum tarik menarik antara KPK vs Kepolisian RI. Proses ini dimulai ketika penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan (Komjen BG) oleh KPK di saat bersamaan Presiden menetapkan Komjen BG sebagai calon Kapolri. Proses tarik menarik ini kemudian membuat energy bangsa “tercurahkan”. Baik proses hokum di praperadilan hingga “gagalnya” komjen BG sebagai Kapolri maupun kemudian ditetapkan tersangka Abraham Samad dan Bambang Widjajanto membuat seluruh konsentrasi public tercurahkan hingga akhir tahun.

Selain itu juga Presiden Jokowi menjadi sorotan dunia ketika menolak grasi terhadap pelaku Bandar narkoba. Eksekusi hukuman mati tetap dilaksanakan di tengah berbagai hujatan Negara-negara tetangga seperti Australia.

opini musri nauli : OPOSISI KRITIS DAN OPOSISI LOYAL

Kedatangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke istana memantik diskusi panjang. Dengan menggunakan istilah “silahturahmi”, PKS menemui Jokowi dan menyatakan mendukung program Pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Istilah yang digunakan adalah “oposisi loyal”.

Sebagai Negara yang rajin memproduksi istilah, PKS menggunakan istilah “oposisi loyal” mengikuti istilah yang digunakan Partai Golkar “oposisi kritis”. Istilah “oposisi loyal” atau “oposisi Kritis” merupakan istilah yang bermakna ganda dalam terminology ilmu politik dari kata “oposisi”.

opini musri nauli : STRATEGI JOKOWI KASUS “PAPA MINTA SAHAM”

Ketika kasus pencatutan nama Jokowi dalam pertemuan Setya Novanto (SN) dengan Presdir PT. Freeport  mulai merebak ke public, konsentrasi nasional kemudian menghendaki Setya Novanto diungkap secara terbuka. Menteri ESDM, Sudirman Said (SS) merupakan punggawa pemerintahan langsung membuat laporan resmi ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI.

Regenwald in Flammen - Kampf gegen die Palmöl-Mafia

Musri Nauli kämpft in Indonesien für den Regenwald – und gegen die mächtigen Palmöl-Produzenten. 

http://www.dw.com/de/regenwald-in-flammen-kampf-gegen-die-palm%C3%B6l-mafia/a-18896726

opini musri nauli : Oil plantations threaten the rainforest | DW Reporter

Slash and burn practices are destroying Indonesia's rainforests, with disastrous consequences for the environment. Activist Musri Nauli is taking on the powerful palm oil producers he claims are deliberately starting forest fires.

https://www.youtube.com/watch?v=E1zN1wS8ok0

Indonesia faces tough questions on fires, dirty energy at COP21

 Scorched earth: Young oil palms have been planted on recently burned land in Nyaru Menteng, Palangkaraya, Central Kalimantan. Country delegations attending the COP21 UN climate conference in Paris, France, are paying close attention to land and forest fires, triggered by land clearing using the slash-and-burn method, recently affecting several areas across Indonesia. (Courtesy of theNational Disaster Mitigation Agency)

Scorched earth: Young oil palms have been planted on recently burned land in Nyaru Menteng, Palangkaraya, Central Kalimantan. Country delegations attending the COP21 UN climate conference in Paris, France, are paying close attention to land and forest fires, triggered by land clearing using the slash-and-burn method, recently affecting several areas across Indonesia. (Courtesy of theNational Disaster Mitigation Agency)

Local wisdoms of indigenous people could help Indonesia tackle the damaging impacts of climate change, including those of land and forest fires, an activist has said.

The executive director of the Jambi office of the Indonesian Forum for the Environment (Walhi), Musri Nauli, said all countries should be aware that local wisdom -- the power of the people -- could resolve the problems caused by climate change and global warming.

Nauli said the world should be aware that all this time customary people had been able to adapt to climate change by applying local wisdom.

'€œThe canal-partition system, the arrangement of commodities that are allowed to be cultivated on peatland and several prohibitions have long existed in society, in which the people use them to protect peatland,'€ said the activist as quoted by kompas.com on Tuesday.

Nauli said that in responding to recent peat fires in several areas in Indonesia, the government should focus on law enforcement.

'€œThe government must learn from the failed implementation of Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)-plus programs in Indonesia,'€ said Nauli.
Land and forest fire is one of two tough issues the Indonesian delegation is facing at COP21 held in Paris, France, starting from Monday. The other is the issue of the plan to build coal-fired power plants.

With those two crucial problems, country delegations attending the Paris climate conference are in doubt as to whether Indonesia can meet its climate commitments, namely to independently reduce its carbon emissions by 26 percent by 2030, or by as much as 41 percent with international support.
Nauli called the government'€™s plan to build coal-fired power plants a setback.

'€œIt'€™s an outdated idea. China and the US have been striving to reduce their coal-fired power plants by up to 40 percent. Why do we plan to increase our coal-fired power plants?'€ said the environmentalist.
President Joko '€œJokowi'€ Widodo conveyed a statement on Indonesia'€™s stance in the global fight against climate change at the conference on Monday. Indonesia'€™s commitments in the global climate agenda are included in the Intended Nationally Determined Contributions (INDC), or national commitments of all countries to fight climate change.

The COP21 UN climate conference aims to produce a globally binding agreement on the reduction of greenhouse gas emissions. The agreement will be valid for all 195 UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) members, both developing and developed countries. The agreement will take effect in 2020 after ratification by the legislative bodies of the majority of the UNFCCC member countries. (ebf)

Jakarta Post, 1 Desember 2015