Menurut data berbagai sumber, birokrasi adalah Birokrasi adalah kata yang berasal dari bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy)
Secara umum pengertian birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer dll.
Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (online), birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.
Birokrasi juga dapat diartikan cara bekerja atau susunan pekerjaan yang banyak liku-likunya, menurut tata aturan (adat dan sebagainya)
Karakteristik Birokrasi menurut Max Weber, karakteristik birokrasi yang ideal adalah Kerja yang ketat pada peraturan, Kaku dan sederhana, Diselenggarakan secara resmi, Pengaturannya bersifat hirarki, atau dari atas ke bawah, Berorientasi terhadap logika, Tersentralistis, Taat dan patuh dan disiplin.
Sebagai Gubernur, Al Haris ketika menggerakkan seluruh perangkat Pemerintah Provinsi Jambi kemudian kadangkala “terjebak” dengan birokrasi yang kaku, taat perintah, terjebak dengan jam kantoran, Masih bersifat sektoral dan sulit mengejar langkah cepat Gubernur.
Kegeraman Al Haris terhadap kinerja OPD yang masih terjebak dengan pola kerja yang monoton ditandai dengan Program unggulan Dumisake yang Masih tersendat-sendat.
Berbagai program unggulan Al Haris sebagai Gubernur kemudian malah terjebak dengan hambatan teknis. Baik teknis didalam format standar kegiatan, anggaran maupun urusan teknis.
Padahal sejak setahun yang lalu, ketika Al Haris sebagai Gubernur Jambi dilantik sudah “mewanti-wanti” agar program unggulan dan tagline Jambi Mantap, Dumisake adalah program unggulan yang langsung dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Hambatan dengan alasan birokrasi tentu saja tidak mampu mengimbangi kerja cepat Al Haris didalam mewujudkan Visi-Misi Jambi Mantap.
Walaupun sudah ada kegeraman Al Haris dan sekaligus “sentilan” Sekda Provinsi Jambi didalam memastikan program-program unggulan Visi-Misi Jambi mantap namun kemudian bermuara.
Adanya penilaian tersendiri terhadap mereka tidak mampu kerja sekaligus penilaian terhadap kinerja OPD yang ternyata tidak mampu menerjemahkan atau mengerjakan selama setahun terakhir, sudah saatnya harus diganti.
Selain berkejaran dengan waktu, tagline “Dumisake” yang menjadi pengingat program unggulan dan mudah ditangkap publik harus dapat dicapai.
Kinerja OPD yang kemudian “menjebak” dengan alasan birokrasi ataupun urusan “remeh temeh” yang tidak mempunyai kreasi didalam “mempercepat” capaian program Visi-Misi Jambi mantap harus menjadi indikator yang kuat.
Agar Al Haris tidak segan-segan untuk melakukan evaluasi total.
Sekali lagi sudah saatnya sikap tegas harus diambil oleh Al Haris sebagai Gubernur Jambi.