Alangkah kagetnya saya, ketika Sekretaris Daerah Jambi menyampaikan di media massa berkaitan dengan hambatan teknis sehingga beberapa kegiatan yang termasuk didalam program Dumisake belum bisa diproses. Baik teknis didalam format standar kegiatan, anggaran maupun urusan teknis.
Kekagetan saya semata-mata didasarkan belum selesainya berbagai hambatan teknis yang justru menjadi kegiatan belum bisa dilaksanakan.
Padahal sejak setahun yang lalu, ketika Al Haris sebagai Gubernur Jambi dilantik sudah “mewanti-wanti” agar program unggulan dan tagline Jambi Mantap, Dumisake adalah program unggulan yang langsung dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Sebagaimana dijabarkan didalam Visi Misi Jambi mantap, janji politik yang kemudian diserahkan ke KPU, dokumen ini menjadi “Daya ingat” masyarakat terhadap janji politik.
Didalam visi-Misi Jambi mantap, program Dumisake adalah proram dua milyar satu
kecamatan, berupa program Jambi Cerdas dan Pintar, Jambi Sehat, Jambi Tangguh, Jambi Agamis, dan Jambi Responsif.
Diantaranya didalam program Jambi Cerdas dan pintar seperti Kartu pintar, biaya siswa. Jambi seperti kartu Sehat dan dukungan posyandu. Sedangkan Jambi Tangguh seperti Bedah rumah, Pembangunan tower, sarana air minum pedesaan, Pembangunan jalan penghubung antar desa, pengadan pertanian dan modal kerja Rp.5.000.000,- bagi UMKM/industri rumah tangga. Belum lagi bibit Sawit gratis dan desa Tangguh bencana.
Sedangkan Jambi agamais seperti Honorarium bagi pegawai syara’, guru ngaji dan Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam program “sore mengaji”. Dan Jambi responsif seperti Bantuan bagi kaum perempuan, fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Melihat tagline “Dumisake”maka harus diturunkan dan dapat diiris oleh pemangku kepentingan didalam pencapaiannya.
Dengan demikian maka irisan yang belum mampu diterjemahkan atau dikerjakan stake holder OPD teknis maka sudah terbukti.
Mereka tidak mampu kerja.
Alangkah idealnya apabila OPD yang ternyata tidak mampu menerjemahkan atau mengerjakan selama setahun terakhir, sudah saatnya harus diganti.
Selain berkejaran dengan waktu, tagline “Dumisake” yang menjadi pengingat program unggulan dan mudah ditangkap publik harus dapat dicapai.
Dan yang kemudian ternyata gagal mewujudkan program Dumisake di tataran teknis, dapatlah dikatakan tidak layak menjadi lingkaran inti didalam Pemerintahan Provinsi Jambi.
Sudah saatnya sikap tegas harus diambil oleh Al Haris sebagai Gubernur Jambi.
Selamat bekerja, Pak Gubernur.