opini musri nauli : Memaknai Keperawanan dari sudut sistem sosial

Penulis kaget ketika Bambang Bayu Suseno (BBS), seorang anggota DPRD Propinsi Jambi mewacanakan “tes keperawanan” untuk murid melanjutkan Sekolah. 

Kekagetan penulis didasarkan kepada dua hal. Pertama, apa “rationalitas” wacana itu. Kedua, apa urgensi wacana. 

opini musri nauli : NASIB TRAGIS HENDARMAN SOEPANDI (HERO TO ZERO)

Entah apa yang terpikir Hendarman Soepanji (HS). Jabatan Jaksa Agung berakhir tragis. Tantangan Hendarman Soepanji “mempersoalkan” legalitas Jaksa Agung diladeni Yusril Ihza Mahendra (YIM) di MK. MK yang bertindak menjadi wasit menyelesaikan “legalitas” Jaksa Agung. 

Keberpihakan pada Petani Masih Setengah Hati

KONFLIK berkepanjangan antara petani dan perusahaan pemegang konsesi menggelitik rasa kepedulian Musri Nauli (38). 

opini musri nauli : PPSB Terapkan Tes Keperawanan Dinilai Tak Tepat

Minggu, 26 September 2010 21:33 WIB Jambi, (tvOne). Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Provinsi Jambi, Henry Mashur menilai wacana penerapan tes keperawanan bagi siswi baru SLTP dan SLTA bukan solusi yang tetap dan tidak dapat diterapkan. 

opini musri nauli : Kekuasaan dan Hukum

Menghubungkan Kekuasaan dan hukum harus diartikan hukum didalam mengawasi negara, mengontrol negara dan menjaga konstitusi, dimana negara tidak dibenarkan melakukan perbuatan bertentangan dengna konstitusi. 

opini musri nauli : Pelajara Penting dari Renah Kemumu

Tanggal 30 September setahun lalu, gempa bumi berkekuatan 7,6 SR menimpa Sumatera Barat dengan daya getarnya sampai ke Singapura (Kompas, 1 Oktober 2009). 

Gempa bumi dengan daya rusak sebagian besar di Padang dan Padang Pariaman mengakibatkan Ratusan orang tewas, ratusan tertimbun runtuhan rumah dan bangunan, Bandara Internasional Minangkabau, Padang, pun sempat ditutup.

opini musri nauli : SESAT PIKIR MEMAHAMI PUTUSAN MK

MK sudah mengabulkan permohonan yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra (YIM) terhadap masa jabatan Jaksa Agung. Sebagai salah satu perumus UU No. 16 Tahun 2004, YIM mengetahui persis “suasana kebathinan” saat pembahasan UU No. 16. Tahun. 

Dalam berbagai dokumen, YIM justru menghendaki agar jabatan Jaksa Agung merupakan jabatan karier. 

opini musri nauli : Pemberian Setengah Hati

Setiap tanggal 24 September, Presiden Soekarno menetapkan sebagai Hari Tani Nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 169 Tahun 1963. 

opini musri nauli : JAKSA AGUNG, KARIR ATAU NONKARIR ?

Wacana penggantian Jaksa Agung, menimbulkan pertanyaan polemik, Jaksa Agung berasal “karir” atau “non karir” ? Dalam perjalanan sejarah Indonesia, Jaksa Agung sudah berjumlah 21 orang (belum termasuk Jaksa Agung terakhir, Hendarman Soepanji) dimulai setelah kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru dan masa reformasi. 

opini musri nauli : PERTEMUAN PRESIDEN DENGAN CALON PIMPINAN KPK

PERTEMUAN PRESIDEN DENGAN CALON PIMPINAN KPK Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas bertemu dengan SBY di Istana Presiden, Kamis (16/9) lalu. 

Berita yang dimuat berbagai media nasional menarik untuk didiskusikan. Pertemuan yang diliput media massa menimbulkan polemik. 

Disatu sisi, sebagian kalangan menganggap pertemuan tidak pantas. “tidak elok”. Sebagian lagi menyatakan, tidak ada yang salah. 

Selain karena terbuka dan diliput media massa, integritas kedua kandidate tidak perlu diragukan lagi. 

 Pantas atau tidak Apa implikasi serius dari kandidate pimpinan KPK dengna Presiden. Kekhawatiran berbagai pihak, “intervensi” Presiden terhadap lembaga KPK harus ditangkap “pembiaran” Presiden ketika KPK “dikriminalisasi”. 

Kekhawatirkan itu juga didasarkan rasa “frustasi” publik terhadap berbagai lembaga pemberantasan korupsi yang nyaris tenggelam dan gagal memberantasan korupsi. 

Dari ranah, kita harus menangkap pesan yang dikhawatirkan publik. Menimbulkan persoalan serius, apakah pertemuan itu melanggar etika/pantas ? Menggunakan ukuran publik didalam menggunakan indikator “etika” akan sulit diukur. 

Namun menghadiri undangan dari Presiden, rasanya “tidak elok” tidak datang. Kewenangan Presiden yang mengusulkan nama-nama hasil Pansel KPK ke Presiden harus dilihat dari Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang berkepentingna terhadap agenda pemberantasan korupsi. 

 Dari ranah, ini akan menimbulkan debateble yang masing-masing berpegangan kepada konsepnya masing-masing. Dengan demikian, menggunakan ukuran “pantas atau tidak” menghadiri pertemuan dengan Presiden tidak dapat ditarik kedalam ranah “etika”. 

Namun yang harus diperhatikan, ukuran dikhawatirkan “mengganggu” independensi haruslah lebih tepat dibaca sebagai reaksi berbagai kalangan terhadap pertemuan dengan Presiden 

 Namun yang menarik, mengapa terhadap calon anggota Komnas HAM hasil Pansel, misalnya, tidak diadakan pertemuan seperti yang dilakukan kandidate Pimpinan KPK. Pencitraan SBY menyampaikan harapannya bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri dan meminta agar keduanya mampu menjaga diri, sedikit bicara banyak bekerja dan jangan memiliki konflik kepentingan. 

 Dengan melihat pertemuan dengan Presiden, maka haruslah dibaca sebagai gaya “pencitraan” SBY. SBY yang melihat dukungan kepada kedua kandidate dari publik menggunakan kesempatan itu sebagai bentuk membangun “pencitraan” pemberantasan korupsi. 

SBY menggunakan momentumnya setelah dalam kasus “kriminalisasi” KPK dianggap melakukan “pembiaran”. Harapan Publik Terlepas dari debatable ranah “etika” dan ranah “mengganggu” independensi KPK, harapan publik terhadap hasil Pansel pimpinan KPK harus diapresiasi. 

Apresiasi harus diwujudkan dengan menjaga “roh” KPK didalam memberantas korupsi. Apabila “roh” ini tidak jaga, maka kita menggali kuburan sendiri untuk memberantasan korupsi.