opini musri nauli : Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

 

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah mengatur pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengamanan lingkungan dan sosial, khususnya yang berkaitan dengan nilai ekonomi karbon (NEK) dan mitigasi perubahan iklim, melalui beberapa peraturan. Peraturan tersebut termasuk Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 , Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 , Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 21 Tahun 2022 , dan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023. Untuk melihat tema yang disodorkan maka berbagai dilihat didalam berbagai regulasi. 

Perpres 98/2021

opini musri nauli : Mekanisme Pembagian Manfaat

1. Definisi Hukum 

Definisi Mekanisme Pembagian Manfaat dapat ditemukan didalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 (Perpres No 98/2021), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP No 46/2017), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 (Permen LHK No 21/2022) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 (Permen LHK No 7/2023) 

Didalam Perpres, definisi “Mekanisme pembagian manfaat” kepada penerima dilakukan berdasarkan kewenangan, kinerja pengurangan Emisi GRK, dan/atau upaya atau aksi untuk tidak mengeluarkan Emisi GRK. Dengan demikian maka pelaksanaan mekanisme pembagian manfaat Pembayaran Berbasis Kinerja didasarkan pada peran dan kontribusi masing-masing pihak pada capaian kinerja Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan/atau Aksi Adaptasi Perubahan Iklim. 

PP No 46/2017 menyebutkan instrument ekonomi Lingkungan Hidup 

opini musri nauli : Durian

 

Durian atau sering disebutkan didalam dialek “duren” memiliki makna penting dalam masyarakat Melayu Jambi, seringkali disebutkan dalam seloko atau peribahasa sebagai simbol kemakmuran dan keseimbangan ekosistem.

Makna durian dapat dilihat sebagai Simbol Kemakmuran dan Ekosistem.  Durian dianggap sebagai makanan mewah dan menjadi simbol alam semesta yang merestui kelahiran dan kepemimpinan suatu daerah. Keberadaan durian yang melimpah diibaratkan dengan ungkapan "Padi menjadi. Rumput hijau. Aeknyo tenang. Ke aek cemeti keno. Ke darat durian gugur", yang memiliki filosofi serupa dengan ungkapan Jawa "Gemah ripah, loh Jinawi. Tata tentram. Kerto Rajarjo". Musim durian menandakan ekosistem yang berjalan baik, sempurna, dan lengkap, serta menjadi tanda peradaban dan penghormatan manusia kepada alam sekitarnya.

opini musri nauli : Pulai

 

Seloko "Pulai berpangkat naik" dalam masyarakat Melayu Jambi memiliki makna filosofis yang mendalam, terutama terkait dengan penyelesaian masalah dan kepemimpinan.

Secara harfiah, "pulai" adalah nama kayu yang dikenal kuat dan tahan lama, sering dianggap memiliki kesaktian seperti pohon beringin yang melindungi tempat di bawahnya.

opini musri nauli : Masa depan Hijau Indonesia

 

1. I.Pendahuluan

Paska menandatangani Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Kesepakatan Paris, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang sangat serius untuk berkontribusi secara signifikan dalam upaya menahan laju pemanasan global. Komitmen tersebut ditunjukkan dalam berbagai kebijakan nasional yang diantaranya adalah dengan menempatkan isu perubahan iklim kedalam RPJMN dalam visi Nawacita 2019 – 2024 dan Visi Astacita dalam RPJMN 2024-2029. Dimana melalui visi Nawacita dan Astacita pemerintah Indonesia secara ambisus menargetkan pengurangan emisi GRK pada 2030 sebesar 31% dengan Upaya sendiri dan 43% dengan bantuan luar negeri atau yang dikenal dengan Indonesia National Determined Contribution (NDC 2030). Salah satu sektor yang diharapkan dapat berkontribusi besar terhadap pencapaian target NDC 2030 tersebut adalah sektor kehutanan (sektor pengemisi ke-2 terbesar Indonesia). Melalui Kementerian KLHK, Indonesia kemudian menetapkan program Follu Net Sink dengan target pengurangan emisi GRK sebesar 140 Juta Co2e pada tahun 2030.

opini musri nauli : Asas didalam KUHAP

 

Didalam KUHAP ditemukan asas seperti Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence), Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, Asas Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum (Equality Before the Law), Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum, Asas Bantuan Hukum, Asas Akusator, Asas Pemeriksaan Langsung dan Lisan oleh Hakim, Asas Oportunitas, Asas Legalitas, Asas Nebis in Idem dan Asas Hakim Bersifat Aktif. Selain itu juga dikenal asas pembuktian. 

istilahhukum : Perbuatan Melawan Hukum

 

Istilah perbuatan melawan hukum dikenal hukum pidana, hukum perdata dan hukum tatanegara (hukum Administrasi negara). 

Saat ini mulai dibahas Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam aspek hukum pidana adalah inti dari setiap tindak pidana. Konsep ini membedakannya dari perbuatan yang secara etika salah. 

Negeri Astinapura

 

Bagiku teknologi memudahkan wujud ide-ide.. Memindahkan teks ke video, kemudian dari video dipindahkan ke audio. Setelah itu mengumpulkan serpihan2 video (potongan video pendek).. Kemudian membuat musik (latar).. Setelah bahan dikumpulkan barulah menggunakan aplikasi bawaan laptop untuk mengeditnya..

Ah.. Yang berat itu ide.

Cerita Negeri Astinapura : Huru-hara di Pasar Astinapura

 

Terdengar suara riuh ditengah pasar Astinapura. Para pedagang yang memasarkan dagangan berteriak disana-sini. Sayup-sayup suara pembeli yang menawarkan dagangan dari penjual. 

Namun disela-sela keramaian, terdengar suara yang memecahkan perhatian dari penghuni pasar astinapura. 

opini musri nauli : Hak Menguji Peraturan Perundang-undangan (5)

 

Setelah pembahasan sebelumnya, Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan maupun menolak maka selanjutnya pembahasan tentang menerima permohonan. 

Didalam menyatakan telah menerima permohonan maka dapat menyatakan tidak berlakunya peraturan yang telah dimintakan oleh pemohon. Dengan demikian maka peraturan yang telah dimohonkan dapat dinyatakan tidak berlaku. 

Baik oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak berlakunya pasal undang-undang yang telah dimohonkan maupun Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan dibawah dibawah undang-undang. 

Terhadap putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung maka harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (resjudicata pro veritate habeteur). Ada juga yang menyebutkan kekuatan tetap (inkracht van gewijsde).