opini musri nauli : IRONI PEMILU DI INDONESIA - Catatan Kritis Pemilu 2009

Dalam hitungan hari, kita akan memasuki pemilu 2009. Pemilu yang sebelumnya, diselenggarakan tahun 2004 dan tahun 1999. Atau pemilu 2009 merupakan ketiga setelah tumbangnya Soeharto. Pemilu 2009 diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik. Keinginan yang diidamkan rakyat untuk perubahan baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan kehidupan sehari-hari.

Disaat segala konsentrasi nasional tercurah dengan agenda pemilu, disaat rakyat dihipnotis dengan idiom-idiom pemilu dan menjauhkan makna pemilu kepada rakyat, disaat kita masih tegang dan cemas melihat apakah pemilu tahun 2009 berhasil dilewati dan disaat yang sama kita juga menanti siapa pemenang Pemilu hasil penghitungan 2009, ada baiknya penulis memberikan catatan untuk melihat sejenak perjalanan pemilu. Catatan ini sengaja penulis sampaikan untuk memperkaya gagasan kita melihat pemilu 2009 dari perjalanan sejarah Bangsa Indonesia.

Dalam catatan perjalanan pemilu di Indonesia, penulis akan mencoba memaparkan ironi-ironi. Ironi yang penulis maksudkan adalah kenyataan yang terjadi berbeda dengan keinginan rakyat. Atau dengan kata lain, keinginan rakyat yang kemudian berbeda dengan kenyataan.

IRONI 1

Pada rezim Soeharto, pemilu merupakan ritual tahunan yang kehilangan makna aspirasi. Partai-partai yang mengikuti pemilu sudah dipastikan tunduk kepada kemauan dari Pemerintah. Bahkan secara ironis, ketiga-tiga partai yang mengikuti pemilu (PPP, Golkar, dan PDI) langsung berada di dalam kekuasaan Menteri Dalam Negeri yang ditandai dengan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Pembina Partai (ex officio) masing-masing partai. Sehingga makna partai sebagai perwujudan rakyat sama sekali tidak ada. Partai kemudian hanyalah sebagai simbol dari rezim Soeharto untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa di Indonesia juga melakukan praktek demokrasi. Pemilu kemudian menjadi salah satu acara seremonial belaka untuk melanggengkan kekuasaan rezim Soeharto. Dengan demikian, proses demokrasi yang menjadi idaman rakyat menjadi barang mewah yang dirindukan oleh warganya.

IRONI 2

Setelah pasca tumbangnya Soeharto, Partai Golkar yang disimbolkan sebagai antek-antek orde baru masih mampu menjadi pemenang kedua setelah PDI-P. Namun kemenangan PDI-P tidak berhasil mengantarkan Megawati menjadi Presiden. Megawati kemudian kalah dengan Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang berhasil menang dalam pemilihan Presiden (waktu itu Pemilihan Presiden masih dilakukan oleh anggota MPR-RI). Walaupun sejarah mencatat Gusdur kemudian ditumbangkan dan Megawati naik menjadi Presiden, namun tidak menghilangkan esensi ironi bahwa partai pemenang tidak otomatis menjadi Presiden.

Bahkan partai Golkar masih menguasai parlemen dengan didudukkan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR-RI.

IRONI 3

Memasuki Pemilu 2004, disaat bersamaan sebelum penghitungan hasil Pemilu, Partai Golkar kemudian mengadakan Konvensi Pemilihan Presiden untuk diusung Pemilihan Presiden secara langsung. Mekanisme pemilihan presiden yang dilakukan oleh Partai Golkar merupakan cara cerdas partai Golkar untuk menangkap aspirasi rakyat di intern partai sehingga calon yang diusung partai Golkar dapat memenangkan pilpres 2004. cara yang digunakan partai Golkar merupakan jawaban langsung dari Partai Modern didalam mengemas issu politik dan meninggalkan cara-cara konvensional yang sering terjadi di Indonesia didalam menetapkan kandidate Presiden.

Partai Golkar kemudian menetapkan Wiranto sebagai kandidate Preside mengikuti Pilpres 2004. Wiranto kemudian kalah dan tidak mengikuti pada putaran kedua yang diikuti oleh Megawati Soekarnoputri dan Soesilo Bambang Yudhoyono. Partai Golkarpun kemudian menetapkan aspirasi politiknya kepada Megawati untuk mendukung pada putaran kedua.

Sejarahpun mencatat, bahwa pada putaran kedua, SBY kemudian memimpin dan berhasil menjadi Presiden. Penulis memaparkan peristiwa ini sebagai ironi ketiga, dimana partai yang berhasil menjadi pemenang pemilu dan PDIP yang menjadi pemenang nomor 2 Pemilu 2004 dan kemudian berkoalisi untuk putaran kedua Pilpres 2004 kemudian kalah telak daripada partai yang baru lahir dan termasuk minoritas dalam perolehan suara pemilu 2004.

IRONI 4

Partai Golkar dan kemudian PDI-P sebagai partai yang kalah dalam pilpres 2004, kemudian menetapkan menjadi partai oposisi dan menjadi kontrol dalam setiap kebijakan pemerintah SBY. Partai Golkar dan PDI-P pun membangun koalisi kebangsaan sebagai sikap oposisi di parlemen.

Namun Partai Golkar yang sudah lama berkuasa dan selalu dekat kekuasaan, kemudian menetapkan Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Agung Laksono (AL) sebagai wakil Ketua Umum Partai Golkar. Pemilihan (JK) yang notabene adalah wakil Presiden dan (AL) sebagai Ketua DPR mengakibatkan konstalasi politik berubah. Koalisi yang sudah digagas di parlemenpun bubar. Dan Partai Golkar mengambil sikap menjadi partai yang mendukung Pemerintah.

Ironi yang penulis maksudkan adalah penetapan JK dan AL sebagai Ketua dan wakil Ketua Partai Golkar menimbulkan konfigurasi yang aneh. Partai pemenang Pemilu hanya dipimpin oleh Wakil Presiden dan kemudian wakil ketua Umum adalah ketua Parlemen. Sebuah ironi yang sampai sekarang masih sulit ditarik dari teori-teori ilmu politik modern. Sehingga bisa dipahami, apabila memasuki pemilu 2009, partai Golkar tergagap-gagap mengikuti putaran pemilu dan lebih banyak dibicarakan orang sebagai partai pelengkap pemilu walaupun tetap diprediksi akan meraup suara yang cukup signifikan.

IRONI 5

Dalam pemilu ini, diikuti 38 partai politik, ditambah 6 partai lokal di Aceh. Jumlah partai ini lebih besar daripada sebelumnya pada pemilu 2004 yang diikuti 24 partai. Riak-riak menjelang pemilu 2009 sudah selesai. Penetapan peserta Pemilu 2009, penetapan nama Caleg dan penetapan DPT telah menyita konsentrasi publik yang capek diikuti berbagai pertarungan yang sulit dipahami oleh rakyat. Belum lagi penghitungan hasil pemilihan yang berpotensi akan meningkatkan eskalasi suhu politik hingga menjelang pemilihan Presiden/wakil presiden Juni 2009.

Menurut penulis, pemilu 2009 akan diikuti lebih sedikit jumlah peserta pemilu 2004 ataupun setidak-tidaknya sama dengna jumlah peserta pemilu 2004. Namun penetapan peserta pemilu dan tidak mengikuti mekanisme ET sebagaimana telah diamanatkan UU, membuat peserta pemilu 2009 tetap membludak.

Maka kemudian partai-partai yang tidak berhak mengikuti pemilu 2009 berupaya untuk melakukan berbagai strategi dengan penggabungan nama, mengganti nama dan sebagainya. Sehingga partai yang seharusnya lebih sedikit mengikuti pemilu 2009 justru semakin membesar.

Sehingga jumlah peserta pemilu 2009 yang tidak mengikuti mekanisme penghitungan ET adalah sebuah ironi.

IRONI 6

Menurut penulis, Pemilu 2009 seharusnya diikuti lebih sedikit partai. Apabila peserta Pemilu yang mengikuti pada pemilu 1999 berjumlah 48. Penulis bisa memahami karena kita baru saja keluar dari kediktatoran rezim Soeharto sehingga ada ledakan partisipasi untuk berpolitik. Dan asumsi ini kemudian terbukti dengan mulai menyusutnya peserta pemilu 2004 yang diikuti 24 partai. Sehingga menurut penulis, berbagai survey yang dilakukan media massa sudah tepat. Karena berdasarkan hasil survey, fragmentasi aspirasi politik rakyat, hanya terkonsentrasi kepada aliran partai politik nasionalis, islam, dan aliran-aliran lainnya. Pendirian partai politik tidak akan membesar apabila konsentrasi aspirasi tidak bergeser jauh dari hasil survey tersebut.

Namun yang terjadi adalah adanya kecendrungan membuat partai tanpa memperhatikan fragmentasi aspirasi politik. Sehingga dapat kelihatan pendirian partai yang tidak memperhatikan fragmentasi aspirasi politik, membuat pendirian partai hanyalah pendirian organisasi papan nama yang tidak mengakar dan sama sekali tidak menyentuh kepada persooalan politik di tengah masyarakat. Ini juga dapat ditandai, bagaimana partai politik yang kesulitan mengadakan kegiatan kampanye akbar atau kampanye yang hanya dihadiri segelintir orang. Bahkan di media massa ada kegiatan kampanya harus dihentikan oleh partai itu sendiri karena massa yang menghadiri kampanye hanya puluhan orang.

IRONI 7

Secara jujur, penulis mengakui kesulitan memahami perbedaan mendasar baik ideologi maupun program dari masing-masing partai. Penulis dipaksa untuk melihat program partai terjebak dalam pemikiran dari ketua umum partai. Maka penulis berusaha memahami ketika adanya pertemuan PDIP dengan partai Golkar, Pertemuan PDIP dengan PPP, atau Partai Golkar dengan PKS. Menurut penulis, perbedaan yang mendasar antara partai yang beraliran nasional dengna partai yang beraliran islam tidak terlihat dalam pertemuan-pertemuan itu. Sehingga adanya fragmentasi yang dipaparkan oleh Getzs dalam melihat konfigurasi politik kontemporer Indonesia tidak terdapat dalam pertemuan-pertemuan. Platform partai menjadi tidak jelas. Partai nasionalis yang selama ini sering dijauhi oleh partai yang beraliran Islam tiba-tiba mendadak akrab. Partai-partai yang kalah dalam pemilu Presiden tahun 2004 yang seharusnya beroposisi tiba-tba bisa berangkulan dengan partai yang mendukung pemerintah. Partai yang selama ini kritis dengan pemerintah tiba-tiba berangkulan dengan partai pemerintah. Sehingga menurut penulis, asumsi-asumsi yang sering dijadikan idiom di tengah masyarakat, berpolitik bertujuan meraih kekuasaan terbukti.

Dalam pemilu 2009 yang diikuti 38 partai, maka publik kesulitan mengidentifikasikan perbedaan yang mendasar dari masing-masing partai. Ada 10 partai yang bersimbol bintang, 5 bersimbol banteng, 5 bersimbol burung, 4 yang bersimbol peta Indonesia, 2 bersimbol matahari, 2 bersimbol ka’bah, 2 bersimbol beringin, 2 bersimbol gerigi, 2 bersimbol anak panah dan masing-masing bersimbol cemara, lingkaran hijau, bulan sabit kembar dan tunas daun. Sehingga kesulitan publik untuk mengenal ideologi dan strategi masing-masing partai terpesonifikasi kepada tokoh-tokoh partai. Maka PDIP tidak bisa dilepaskan dari figur Megawati. Partai Demokrat kepada SBY, Partai Golkar Jusuf Kalla atau Hidayat Nur Wahid kepada PKS. Bahkan Yusril Ihza Mahendra tidak bisa dilepaskan dari figur posisi penting dari PBB. Begitu dominan posisi tokoh-tokoh partai sehingga mendominasi pemikiran dan khazanah politik kontemporer di Indonesia. Dan tentu saja melupakan ideologi partai dan strategi partai dalam melihat satu persoalan.

IRONI 8

Pemilu adalah partisipasi politik rakyat dalam berdemokrasi. Sebagai partisipasi politik rakyat dalam berdemokrasi, maka hakekat berdemokrasi harus dijunjung tinggi. Kepercayaan rakyat didalam memilih untuk menentukan pemimpin dan mempercayakan pemimpin untuk mengurusi kehidupan bernegara merupakan tanggung jawab yang melekat yang tidak dapat dipisahkan dari hakekat pemilu sendiri. Maka sudah seharusnya pemimpin yang telah dipercaya harus menyelesaikan tugasnya sampai akhir dan tidak meninggalkan pekerjaan di tengah jalan hanya untuk mengejar posisi politik lain. Catatan ini sengaja penulis sampaikan sebagai bagian kritik dalam periode pemilu terhadap pemilu sebelumnya. Banyak sekali anggota DPR-DPRD yang kemudian beralih dan mencoba peruntungan mengikuti Pilkada. Dengan menyebutkan Zulkifli Noerdin yang mengikuti Pemilihan Gubernur tahun 1999 (masih tercatat sebagai anggota DPR-RI), Usman Ermulan mengikuti Pemilihan Bupati Tanjung Jabung Barat (masih tercatat sebagai anggota DPR-RI), Anthony Zedra Abidin sebagai Wakil Gubernur (masih anggota DPR-RI). Atau Burhanuddin Mahir sebagai Bupati Muara Jambi (masih tercatat sebagai Ketua DPRD Kab. Batanghari)

IRONI 9

Pemilu juga merupakan bentuk aspirasi rakyat secara langsung. Disaat Pemilu, rakyat langsung bertindak menjadi wasit dan hakim yang menentukan arah kemudi politik kontemporer di Indonesia. Di saat pemilu, aspirasi yang selama ini terbelenggu dan tersita dengan urusan teknis rutinitas harian dari rakyat yang membuat rakyat tidak bisa terlibat terlalu aktif dalam agenda politik pemerintahan. Maka rakyatpun menjadi penonton karena disaat bersamaan melihat perilaku anggota DPR atau anggota DPRD yang telah dipercayai memimpin Republik Indonesia kemudian satu persatu masuk kedalam proses hukum. Baik karena terlibat narkoba, terlibat korupsi, urusan moral lainnya ataupun terlibat kasus kriminal lainnya. Maka sudah semestinya, para pemimpin yang sudah dipercaya memimpin dan mengurusi republik ini agar selalu dapat mengingatkan amanah yang telah diberikan.

Pemilu juga mengajarkan bagaimana pemimpin republik ini menghargai rakyat sebagai manusia yang mempunyai aspirasi politik. Di saat menjelang pemilu, rakyat ditegur, disapa, didatangi, didengarkan keluhannya. Disaat menjelang pemilu, rakyat kemudian menjadi manusia yang berharga. Disaat pemilu, rakyat diposisikan sebagai manusia yang didengarkan aspirasi. Disaat pemilu, peminpin bisa mendengarkan denyut dan keluhan langsung dari masyarakat.

Suasana dimana suara rakyat didengarkan seharusnya menjadi agenda yang tetap konsisten diperjuangkan oleh anggota parlemen yang sudah terpilih. Agenda itu tidak menjadi serimonoal yang hanya berlangsung disaat pemilu semata. Suasana itu harus terus menerus dan menjadi agenda rutin dari anggota parlemen.

IRONI 10

Kegagalan menangkap aspirasi dari rakyat, membuat persoalan ekonomi di tengah masyarakat tidak menjadi lebih baik. Hak-hak yang paling mendasar seperti pendidikan murah dan kesehatan gratis menjadi barang mewah. Sampai sekarang idiom sekolah dan kesehatan gratis masih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Issu sekolah dan kesehatan gratis masih menjadi agenda politik yang entah sampai kapan bisa direalisasikan.

Kegagalan menangkap aspirasi masyarakat juga membuat kehidupan masyarakat semakin sulit. Persoalan ekonomi yang tidak beranjak naik membuat Pemilu kehilangan makna didalam mewujudkan kesejahteraaan bagi masyarakat. Kegagalan menangkap aspirasi inilah menjadikan salah satu penyumbang tingginya tingkat partisipasi rakyat untuk tidak memilih. Sikap apatis dari pemerintah didalam menangkap aspirasi rakyat juga dilakukan oleh rakyat untuk bersikap apatis mengikuti pemilu. Dalam kondisi politik kontemporer di Indonesia. Apabila tingkat apatis tidak berhasil diselesaikan, maka makna pemilu terlalu berbahaya dipertaruhkan.

Oleh karena itu, ada baiknya catatan penulis yang sudah disampaikan dapat memberikan semangat untuk lebih memperhatikan aspirasi rakyat dan memperjuangkannya agar Pemilu tidak kehilangan makna hakekatnya. Harapan yang sama juga disuarakan oleh 170 juta pemilih yang berharap agar kehidupan ekonomi menjadi lebih baik daripada kehidupan politik semata.

Baca : Pemilu 2004

Dimuat di Jambi Ekspress, 9 dan 11 April 2009