Terpisah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Jambi menilai, rencana moratorium dinas kehutanan tidak tepat sasaran. Ini disampaikan Direktur Eksekutif WALHI Provinsi Jambi saat dikonfirmasi Tribunjambi.com Sabtu (8/11).
Di katakan Musri, kebijakan moratorium yang dicanangkan Dishut Jambi tidak sesuai dengan seharusnya. Alasannya, kawasan yang dikenakan moratorium merupakan kawasan hutan garapan milik masyarakat.
"Seharusnya kawasan yang dimoratorium itu hutan primer di kawasan yang kami sebut ekologi Genting Tadi. Karena dampaknya sangat besar, kalau moratorium diberlakukan di kawasan warga masyarakat itu jelas tidak sesuai. Karena itu bisa merugikan masyarakat," kata Musri saat dikonfirmasi via telepon.
http://jambi.tribunnews.com/2014/11/08/musri-nauli-moratorium-tidak-tepat-sasaran