Sebagai bagian dari masyarakat adat Melayu Jambi, cara bertutur, bersikap sekaligus menempatkan diri adalah ciri dan budaya adiluhung.
Menempatkan pemimpin sering disampaikan didalam Seloko seperti “kayu gedang ditengah dusun. Pohonnya rimbun. Akarnyo tempat duduk besilo”.
Sedangkan para guru sering ditempat bak “obor ditengah malam. Tempat pegi betanyo. Tempat pegi bercerito”.
Menjelang pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Jambi 2020 (Pilgub), konsentrasi publik mulai mengerucut kepada kandidat yang diusung di Pilgub 2020.
Sembari menunggu pengumuman penetapan dari KPU, pandangan publik mulai melihat personal, pekerjaan yang telah dilakukan dan rencana program diusung para kandidat.
Tidak dapat dipungkiri cara pandang pemilih menggambarkan realitas yang akan dipilih.
Sebelum memasuki perkawinan, ketika masa “curhat-curhatan”, dibangun kesepakatan. Saya bertugas untuk menjadi Kepala Rumah Tangga. Bertugas untuk mencari nafkah. Dan menjadi tulang punggung keluarga.
Namun sebagai orang yang dibesarkan dari tradisi demokrasi, hampir seluruh keluarga besar, para perempuan tetap bekerja.
Ibuku bekerja di pemerintahan. Saudari Ibu tetap bekerja. Ada yang bekerja menjadi guru. Ada yang bekerja di perbankan.
Sedangkan adikku sempat kuliah. Sehingga praktis, tradisi sekolah antara anak perempuan dan anak lelaki tidak pernah dibedakan.
Tanpa sebab, tiba-tiba Kepala Daerah bergumam
“Nah. Itu dia. Mengapalah pentingnya ada dari birokrat. Biar dia paham. Supaya ngomong tidak boleh sembarangan. Kadang keinginan harus sesuai dengan peraturan”, katanya sembari mematikan microphone yang terletak didepannya.
Belum berjalan jauh dari rumah, tiba-tiba datang seorang anak muda. Sang pemuda yang “khawatir” ketinggalan magrib datang kerumahnya.
Sang pria kemudian mengurungkan niatnya ke Mesjid. Kemudian kembali kerumah dan menyambut tamu.
Setelah berbasa-basi sejenak, sang tuan rumah kemudian menyilahkan tamu untuk menjadi imam. Namun sebagai anak muda, dia menyilahkan tuan rumah untuk menjadi imam sholat.
Ada dua peristiwa penting yang menarik perhatian saya. Pertama ketika Jokowi membuat status di FB yang menyebutkan “Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangestuti. Dan ketika diwawancara Najwa Shihab ketika memenangkan Pilpres di Istana yang menyebutkan "Sugih tanpa bandha, Digdaya tanpa aji, Nglurug tanpa bala, dan Menang tanpa ngasorake."
Status di FB yang menyebutkan “Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangestuti” berkaitan dengan kisruh KPK-Polri.
Dibawah tekanan publik dan KPK yang hendak menolak Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri dan menghadapi tekanan partai yang sudah meloloskannya. Termasuk juga dari DPR-RI yang meminta agar proses BG dilanjutkan.
Entah mengapa Jokowi membuat status di FB tahun 2015.
Ketika Jokowi sering “blusukan” ke tempat-tempat yang menjadi perhatiannya, terbayang cara-cara ini juga dikenal sebelumnya.
Sebelumnya dikenal Sidak. Sidak adalah inspeksi mendadak. Cara pemimpin mengetahui kerja anggotanya di lapangan.
Selain itu juga dengan Sidak. Namun sedikit mirip yang dikenal Turba. Turba berasal dari kata “turun kebawah”.
Turba dan sidak lebih menampakkan agenda resmi pemerintahan yang berkaitan untuk mengontrol kerjanya di lapangan. Dengan cara “Sidak”, atau “turba” atau “blusukan” dapat diketahui bagaimana “Serapan” kegiatan dilakukan. Sekaligus mengetahui bagaimana cara “control” anggota dibawah untuk memastikan di lapangan.
Dalam karya master piece-nya, Prof. Koentjaraningrat (Pak Koen), dijelaskan untuk melihat sebuah kebudayaan suku bangsa dapat dilihat dari berbagai unsur.
Menggunakan istilah “Suku bangsa” untuk melihat kebudayaan di Indonesia kurang tepat. Apabila dilihat dari berbagai unsur pembentuk kebudayaan, maka berbagai yang disebut sebagai “suku bangsa” justru menunjukkan derajat sebagai bangsa.
Menjelang akhir tahun yang lalu, saya berkesempatan datang ke Desa Tanjung Mudo, Kabupaten Merangin. Bermalam di rumah Kepala Desa Tanjung Mudo. Untuk sebuah urusan tanah.
Desa Tanjung Mudo sejak lama saya datangi. Seingat sejak 2008. Bersama-sama dengan 54 Desa kemudian menolak perusahaan untuk menghabisi hutan mereka.
Setelah penolakan, 17 Desa kemudian mengusulkan Hutan Desa. Proses lama yang kemudian disetujui oleh Kementerian Kehutanan.
Setelah pendaftaraan di KPU, para kandidat mulai mendatangi tokoh-tokoh masyarakat (informal leader). Nama-nama seperti Madel, Abdullah Hich, Lohot Hasibuan, Yusuf Majid, Hasan Ismail Ramli Thaha adalah segelintir nama-nama yang didatangi.
Sebagai “safari politik”, sah-sah saja para kandidat mendatangi para tokoh. Selain figur yang didatangi dikenal masyarakat, dukungan yang diberikan merupakan salah satu “pintu” untuk meraih dukungan politik.
Dalam teori tindakan yang disampaikan oleh Max Weber, tokoh ditempatkan dan dapat dibaca sebagai “otoritas tradisional”, “otoritas kharismatik” dan “otoritas legal rasional”.