Melanjutkan tema tentang hak dan kewajiban, Hubungan antara hak dan kewajiban bersifat korelatif (timbal balik). Artinya, hak seseorang selalu berbatasan dan memicu adanya kewajiban bagi orang lain, begitu pula sebaliknya.
Hubungan antara hak dan kewajiban hukum bersifat korelatif, yang berarti keduanya saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Setiap ada hak yang lahir, maka akan selalu ada kewajiban yang menyertainya, begitu pula sebaliknya.
Jika dilihat dari sifatnya, hak merupakan sesuatu yang secara sah berhak diterima atau didapatkan oleh seorang subjek hukum. Sebaliknya, kewajiban memiliki sifat yang kontras, yaitu sebagai suatu keharusan atau sesuatu yang wajib dilakukan dan diberikan kepada pihak lain.
Perbedaan mendasar ini juga memengaruhi fokus dari kedua konsep tersebut. Hak lebih berfokus pada pemenuhan kepentingan individu atau subjek hukum yang bersangkutan agar eksistensi dan martabatnya terlindungi. Di sisi lain, kewajiban menitikberatkan fokusnya pada tanggung jawab sosial, baik terhadap individu lain, masyarakat secara luas, maupun terhadap negara.
Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, hubungan timbal balik ini dapat dilihat dalam dunia kerja dan kenegaraan. Seorang karyawan memiliki hak untuk mendapatkan upah atau gaji setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Namun di saat yang sama, sebagai warga negara yang baik, ia juga terikat oleh kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilannya tersebut kepada negara.
Melalui contoh ini, terlihat jelas bahwa hak dan kewajiban selalu berjalan berdampingan demi menciptakan keseimbangan sosial.
Hak dan kewajiban menurut hukum adalah instrumen utama untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam masyarakat. Tanpa adanya hak, manusia akan kehilangan kebebasan dan martabatnya; namun tanpa adanya kewajiban, masyarakat akan jatuh ke dalam anarki karena setiap orang bertindak semena-mena. Oleh karena itu, keseimbangan dalam menuntut hak dan menjalankan kewajiban adalah kunci utama tegaknya supremasi hukum.