Fenomena turunnya mahasiswa ke jalan bukanlah sebuah tradisi musiman yang bisa dianggap angin lalu. Dalam sejarah panjang bangsa ini, gerakan mahasiswa adalah termometer moral yang menunjukkan demam atau sehatnya sebuah rezim. Ketika kampus-kampus bergengsi seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang notabene merupakan pusat intelektual dan "menara gading" memutuskan untuk keluar dari laboratorium dan perpustakaan menuju jalanan, itu adalah sinyal darurat.
Namun, alih-alih menyambut alarm tersebut sebagai bahan koreksi, kekuasaan dan mesin propagandanya justru sibuk membangun perangkap logika. Tidak ada upaya untuk menjawab data dengan data. Yang ada hanyalah produksi massal narasi sesat untuk mengebiri substansi dan mendelegitimasi gerakan.
Pembunuhan Karakter: Menyerang Tiyo Ardianto, Mengabaikan Isu (Argumentum ad Hominem)
Tiyo Ardianto, mantan Presiden BEM UGM, menjadi sasaran tembak paling frontal. Vokalitasnya di podium dan keberaniannya membacakan tuntutan mahasiswa di hadapan publik membuat ia dicitrakan sebagai "tukang provokasi" atau "aktor politik". Narasi yang sengaja diproduksi adalah tuduhan bahwa aksi demonstrasi yang ia pimpin "ditunggangi oleh pihak ketiga" atau "kepentingan politik praktis di balik layar".
Anatomi Kesesatan (Argumentum ad Hominem)
Dalam logika klasik, *Argumentum ad Hominem* adalah upaya untuk membantah suatu argumen dengan menyerang karakter, motif, atau latar belakang pembicara, bukan substansi argumennya. Dalam kasus Tiyo, publik digiring untuk bertanya: *"Siapa di belakang Tiyo?"* daripada bertanya: *"Apa benar data yang disampaikan Tiyo?"*
Padahal, jika ditelaah secara jujur, pidato Tiyo dipenuhi dengan data kajian akademis yang bisa diuji. Ia berbicara tentang kegagalan sistem, kesenjangan sosial, dan kebijakan yang inkonstitusional. Namun, karena pihak penguasa tidak memiliki jawaban ilmiah atas tudingan itu, mereka memilih jalur pintas: mendelegitimasi pembawa pesan.
Dampaknya, publik yang tidak kritis menjadi sibuk memperdebatkan "keterlibatan partai" atau "aliran dana", sementara isu besar seperti kerusakan ekologi, beban utang, dan kesewenang-wenangan hukum lolos dari sorotan. Ini adalah pembunuhan karakter yang sistematis untuk mengubur fakta.
Untuk melawan gelombang kritik yang terlihat masif dan natural, kekuasaan merespons dengan cara yang tidak kalah dramatis. Muncul sekelompok "mahasiswa" yang secara tiba-tiba menggelar aksi "dukungan" terhadap pemerintah, menghadap wakil presiden, dan menyatakan bahwa semua program kebijakan sudah tepat sasaran. Foto-foto mereka tersebar di media nasional dengan narasi "Mahasiswa Mendukung Pemerintah".
Anatomi Kesesatan (Astroturfing)
Istilah *Astroturfing* berasal dari rumput sintetis bermerek *AstroTurf*. Secara visual, terlihat hijau seperti rumput asli, tetapi ketika disentuh, ia adalah plastik. Begitu pula dengan gerakan mahasiswa pendukung pemerintah ini. Mereka adalah "gerakan akar rumput palsu" (*fake grassroots movement*) yang diskenariokan oleh birokrasi atau pihak istana.
Gerakan ini bukanlah spontanitas, melainkan produk dari m ada konsensus publik, sehingga kritik dari mahasiswa UGM/UI/ITB dianggap sebagai "minoritas pengganggu" sementara "mayoritas mahasiswa" diam-diam mendukung pemerintah.
Anatomi Kesesatan (Manufactured Consent)
Selain itu, ini adalah bentuk pabrikasi persetujuan (*Manufacturing Consent*). Dalam teori propaganda, kekuasaan tidak hanya membungkam lawan, tetapi juga memproduksi "sekutu" untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki legitimasi. Mereka meminjam simbol "mahasiswa" sebagai otoritas moral dan intelektual (*Appeal to Misleading Authority*). Dengan menempatkan mahasiswa bayaran di istana, pemerintah berharap publik berpikir: *"Jika mahasiswa cerdas saja mendukung, pasti kebijakannya benar."*
Ini adalah kebohongan publik besar-besaran karena realitas di lapangan menunjukkan gerakan kritis justru lebih masif, tidak terstruktur, dan berbasis kesadaran, bukan bayaran.
Pengalihan Isu dan Pembungkaman Halus (Ignoratio Elenchi & Diplomasi Intimidasi
Alih-alih duduk di meja dialog untuk membahas tuntutan kenaikan UMP, kelangkaan pangan, atau kebijakan investasi yang merugikan, negara memilih jalur "diplomasi kampus". Dikirimlah delegasi khusus ke UGM untuk "berdialog". Namun, ketika mahasiswa menolak model pendekatan yang terkesan menggurui dan menekan, mahasiswa dituduh "tidak demokratis" dan "tidak menghormati pemerintah".
Anatomi Kesesatan (Ignoratio Elenchi)
*Ignoratio Elenchi* atau *Irrelevant Conclusion* terjadi ketika pihak yang berdebat membuat kesimpulan yang sama sekali melenceng dari pokok permasalahan. Mahasiswa menuntut keadilan ekonomi dan penegakan hukum. Pemerintah menjawab dengan mengirim utusan untuk "menjaga ketertiban" dan "membangun komunikasi".
Inti dari tuduhan "tidak demokratis" yang dilontarkan kepada mahasiswa adalah sebuah proyeksi belaka. Demokratisasi bukan berarti mahasiswa harus selalu membuka pintu bagi intervensi
kekuasaan. Menjaga ruang gerak dari kooptasi adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Tuduhan ini adalah tipuan logika: pemerintah yang mengabaikan suara rakyat, menuduh rakyat tidak demokratis karena rakyat menolak dimanipulasi.
Memaksakan Kebenaran Hanya dengan Frekuensi (Argumentum ad Nauseam)
Ketika tidak ada argumen rasional untuk membela kebijakan yang cacat, rezim beralih ke strategi propaganda klasik: pengulangan. Setiap hari, melalui iklan layanan masyarakat, media sosial, dan pidato pejabat, narasi keberhasilan pembangunan, stabilitas ekonomi, dan "Indonesia maju" dipompa tanpa henti.
Anatomi Kesesatan (Argumentum ad Nauseam)
Prinsip propaganda sederhana: Jika kebohongan diulang seribu kali, ia akan menjadi kebenaran. Inilah yang disebut *Argumentum ad Nauseam* (Argumen sampai mual). Pihak kekuasaan sadar bahwa mereka tidak bisa menang dalam debat akademik melawan mahasiswa, maka mereka "memenangkan" opini publik dengan cara membombardir indra.
Masyarakat dibuat lelah, bingung, dan akhirnya apatis. Ketika diskursus publik dipenuhi oleh narasi kekuasaan yang monoton, ruang untuk berpikir kritis menjadi tumpul. Ini adalah bentuk kekerasan kognitif yang bertujuan untuk membuat publik menerima status quo tanpa bertanya.
Rangkaian sesat pikir di atas—mulai dari *Ad Hominem*, *Astroturfing*, *Ignoratio Elenchi*, hingga *Ad Nauseam*—bukanlah kebetulan. Ini adalah strategi terstruktur yang dirancang oleh kekuasaan untuk mempertahankan kepentingan, bukan menjawab kebutuhan rakyat.
Ketika mahasiswa yang merupakan representasi intelektual bangsa disambut dengan logika-logika rusak ini, maka yang terjadi adalah pengebirian demokrasi. Negara tidak hanya gagal secara kebijakan, tetapi juga gagal secara moral dan intelektual. Mereka memilih membunuh karakter daripada membunuh kebijakan buruk.
Ancaman terbesar bagi bangsa ini bukanlah aksi mahasiswa, melainkan kebebalan sistem yang merespons kritik dengan kebohongan dan rekayasa. Selama kesesatan berpikir ini masih menjadi "senjata makan tuan" penguasa, maka selama itu pula Indonesia akan terjebak dalam lingkaran setan: kritis di jalanan, tetapi bebal di singgasana.
Mari kita hentikan permainan tipu daya ini. Tanyakan pada diri kita: *"Apa sebenarnya yang dikritik oleh mahasiswa?"* Bukan *"Siapa yang mengkritik?"* atau *"Apa seragam yang mereka pakai?"*. Hanya dengan kembali ke substansi, bangsa ini bisa keluar dari jebakan sesat pikir yang dibuat oleh mereka yang takut akan perubahan.