Beberapa waktu yang lalu, Hermanto Harun menawarkan konsepsi Hukum Islam didalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum yang terjadi di Indonesia. Sebagai sebuah tawaran yang berdampak terhadap hukum di Indonesia, penulis tertarik untuk membahas dan urun rembug terlibat memberikan pendapat terhadap usulan yang disampaikan.
Di Harian Jambi Star tanggal 13 November 2008, penulis telah menguraikan panjang lebar terhadap sistem hukum Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh Sistem hukum. Pikiran penulis yang kemudian penulis beri judul “REPOSISI POLITIK ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.
Pada pokoknya penulis memaparkan pikiran penulis yaitu berkaitan dengan sejarah politik Islam baik dari masa dimulainya pembahasan Konstitusi (baca UUD 1945) dimana tokoh-tokoh yang beraliran Islam sepakat untuk menghapuskan
Issu tentang reposisi Islam dalam rumusan Konstitusi (baca UUD 1945) telah selesai dibahas ketika rumusan Pancasila dan Pembukaan Dasar UUD 1945, telah berhasil meletakkan sila Pancasila “KETUHANAN YANG MAHA ESA” dengan mengelimir kata-kata “dengan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya. Perdebatan mengelimir kata-kata dalam kajian sejarah ketatanegaraan membuktikan, tokoh-tokoh yang meletakkan pondasi konstitusi, tidak menyeret identitas Islam sebagai bentuk formal ketatanegaraan.
Walaupun penduduk Indonesia mayoritas Islam, namun dalam merumuskan ketatanegaraan, identitas islam haruslah diletakkan konteks sebagai hubungan Ibadah yang tidak dirumuskan secara formal.
Rumusan yang memisahkan Islam sebagai agama yang mayoritas dipeluk penduduk Indonesia berhasil menyatukan berbagai pandangan tokoh Islam dalam melihat konteks Islam dihubungkan dengan bentuk formal negara juga berhasil menyatukan antara Islam dan kelompok-kelompok lain yang berfaham nasionalis maupun sosialis.
Bahkan dengan ditetapkannya rumusan itu, kemerdeaan lebih dicapai karena adanya persatuan yang sangat dibutuhkan balita Indonesia saat itu.
Berangkat dari pemikiran itu, dalam kajian sejarah, reposisi politik Islam lebih mengedepankan makna Tanah Air dalam konteks ketatanegaraan tanpa terkungkung dalam paradigma yang sempit.
Pemilu 1955, NU kemudian menjadi salah satu partai yang terbukti meraih suara yang luar biasa dan masuk dalam posisi yang mempengaruhi sistem parlementer dan sistem politik saat itu. Ide Nasakom yang ditawarkan oleh Soekarno sebagai terjemahan langsung Nasionalis, Agama dan Komunis membuktikan posisi strategis umat islam dalam pandangan Sooekarno.
Selain juga tokoh seperti M. Natsir yang terbukti diakui secara internasional dalam Kongres Sosialis Dunia 1956. Periode pasang ini menjadi titik perhatian negara yang memberikan ruang kepada umat Islam dalam percaturan politik di Indonesia.
Namun periode ini kemudian mengalami hubungan yang surut, disaat bersamaan, tokoh-tokoh Masyumi menjadi tokoh dalam berbagai pemberontakan di tanah Air seperti PRRi/Permesta dan berbagai pemberontakan daerah lain. T
erlepas dari catatan sejarah yang membuktikan keterlibatan tokoh-tokoh Masyumi dalam berbagai pemberontakan di tanah air. Hubungan ini memaksa Soekarno juga memberikan posisi yang seimbang kepada Komunis dan Tentara.
Keseimbangan yang diberikan oleh Soekarno kepada Komunis dan Tentara dengan pertimbangan oleh Soekarno, kekuatan politik tidak menjadi dominan dan dapat dikontrol oleh Soekarno.
Sehingga slogan seperti Demokrasi terpimpin, Pemimpin Besar Revolusi, Perjuangan belum Selesai adalh slogan oleh Soekarno agar kekuasaan terpusat pada diri Soekarno.
Belum selesai keinginan Soekarno. Soekarnopun tumbang. Soeharto yang secara jeli memperhatikan kekuatan politik sebelum menerima mandat Supersemar, memperhitungkan kekuatan politik termasuk politik islam.
Sehingga tahun 1971, politik Islam difusi dan berhimpun dalam partai Persatuan Pembangunan. Kuatnya tarik-menarik aliran Islam di Partai Persatuan Pembangunan, membuat NU kembali keluar dari PPP dan lebih mengkonsetrasikan kepada upaya pembangunan umat.
Dalam periode waktu itu kemudian NU menjaddi salah satu aktor penting dalam politik islam di Indonesia.
Kekuatan Islam kemudian diuji dalam pembahasan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Rumusan negara yang menghendaki, perkawinan sah apabila dicatat oleh negara kemudian ditentang secara luas dan kemudian rumusan itu kembali menjadi rumusan sahnya perkawinan apabila dipandang sah menurut agamanya masing-masing.
Walaupun secara formil tidak ada masalah dalam menentukan rumusan tentang sah dan resmi itu, namun posisi politik islam berhasil mementahkan konsep pemikiran dari negara yang menghendaki sahnya apabila dilakukan secara resmi.
Begitun strategisnya posisi politik Islam dalam ketatanegaraan, pada tahun 1989 berhasil dilahirkan UU No. 9 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memisahkan urusan yang berkaitan dengan perceraian dan harta warisan diselesaikan dalam pengadilan yang terpisah dari pengadilan Umum. Bahkan prestasi ini kemudian juga diikuti dengna lahirnya Kompilasi Hukum Islam dalam merumuskan persoalan yang berkaitan dengan urusan-urusan privat dalam umat Islam.
Setelah reformasi bergulir, kran politik telah dibuka, maka bermunculan partai-partai yang mengklaim sebagai partai Islam.
Partai-partai itupun mengerucut dengan lahirnya partai seperti PKB yang dibidani oleh NU (walaupun NU juga melahirkan partai yang lain), PBB sebagai identitas kaum islam sosialis, PAN (walaupun kemudian menyatakan tidak bagian dari Muhammadiyah), dan berbagai aliran politik islam lainnya.
Sehingga dari pesertai 48 partai peserta Pemilu 1999, 8 partai yang berlatar belakang Islam. Dari partai-partai yang lahir yang berlatar belakang Islam, kemudian mewarnai politik di Indonesia yang juga mempengaruhi sistem hukum Indonesia.
Didaerah yang kemudian partai-partai menguasai parlemen atau berhasil memenangkan Pilkada, menyebabkan lahirnrya berbagai perda-perda syariah. Perda Syariah yang mengakomodasikan kepentingan islam dalam politik Indonesia kemdian menemukan bentuk yang kemudian mengikrarkan sebagai Islam yang Formal.
Sehingga dalam berbagai daerah, mencampur-adukkan antara urusan Ibadah dengan menggunakan sistem hukum negara. Maraknya perda-perda syariah kemudian menimbulkan perdebatan dalam kajian sistem hukum nasional dan sistem hukum di Indonesia.
Perda Syariah kemudian melanggar asas kepastian hukum dan membuat sistem hukum menjadi rancu. Urusan ibadah yang semestinya adalah urusan manusia dengan penciptanya kemudian disalahgunakan menjadi urusan negara.
Bahkan praktis, di berbagai daerah, rumusan itu juga bertentangan dengan berbagai konvensi internasional yang memberikan perlindungan HAM kepada warga negara.
Identitas Islam secara formal juga menjaddi salah kaprah dengan memaknai jihad dengan melakukan teror-teror dalam melakukan kejahatan.
Peristiwa Bom Bali I, dan berbagai bom yang terjadi di tanah air melahirkan UU No. 16 Tahun 2003 Tentang Terorisme. UU ini kemudian menjadi perdebatan panjang baik dilihat dari asas berlaku surut, asas kepastian hukum, asas pembuktian, kesalahan dan pertanggungjawaban, juga menimbulkan persoalan dalam lapangan hukum pidana. Sehingga peristiwa berbagai bom yang terjadi di tanah air mewarnai konsentrasi nasional dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.
Namun yang menjadi catatan penting bagi penulis, disaat disahkannya RUU Pornografi yang mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. (Lihat RUU Pornografi dan Persepsi Kita tentang Porno, JE, 10 November 2008).
RUU ini akan banyak mempengaruhi sistem hukum di Indonesia baik didalam pembuktian terpenuhi atau tidaknya unsur yang dituduhkan, teori kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, asas kepastian hukum dan aspek keadilan didalam RUU itu. Berbagai rumusan yang telah penulis sampaikan, membuat RUU ini menjadi salah satu RUU yang paling menyita perhatian publik disamping UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan RUU PKB (Penanggulangan Keadaan Berbahaya).
RUU ini kemudian memantik perdebatan panjang dan menimbulkan reaksi di berbagai kalangan.
Partai-partai Islam lebih mementingkan kepada unsur-unsur didalam pasal RUU itu untuk dapat disahkan walaupun menurut penulis lebih tepat diletakkan dalam konteks norma agama.
Sementara partai nasionalis lebih mengedepankan penghormatan kepada budaya yang memisahkan antara budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat daripada persoalan pornografi.
Sehingga gelombang penolakan dan menyetujui membuat dikotomi antara berbagai pihak menjadi menganga lebar. Dengan demikian, politik Islam di Indonesia berhasil meletakkan posisi politik Islam sebagai identitas islam yang formal dari ketatanegaraan dan sistem politik di Indonesia yang juga mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.
Selain itu dalam penelitiannya mengenai hubungan dan peran konstitusi terhadap kebebasan menjalankan agama, Tad Stahnke dan Robert C. Blitt (2005) membagi negara-negara berpenduduk mayoritas muslim di dunia menjadi empat kategori.
Keempat kategori negara tersebut yaitu: (1) negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara Islam, misalnya Afganistan, Iran, dan Saudi Arabia; (2) negara yang menyatakan Islam sebagai agama resmi negara, misalnya Irak, Malaysia, dan Mesir; (3) negara yang mendeklarasikannya dirinya sebagai negara sekuler, misalnya Senegal, Tajikistan, dan Tuki; serta (4) mereka yang tidak memiliki deklarasi apapun di dalam Konstitusinya, seperti Indonesia, Sudan, dan Siria.
Jika Indonesia dimasukan dalam kategori negara yang tidak mendeklarasikan bentuk apapun dalam hal hubungan antara negara dengan agama di dalam Konstitusinya, maka menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah konsep yang sebenarnya diusung oleh para founding people negara kita?
Untuk menjawab pertanyaan ini, Mahfud M.D mencoba menjelaskannya melalui konsepsi prismatik dengan meminjam istilah dari Fred W. Riggs.
Indonesia merupakan negara Pancasila, artinya bukan sebagai negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama tertentu, tetapi negara Pancasila juga tidak dapat dikatakan sebagai negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama.
Menurutnya, negara Pancasila adalah sebuah religious nation state yakni sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing (Mahfud M.D., 2007).
Berangkat dari konsepsi tersebut, maka adalah suatu keniscayaan bahwa negara mempunyai kewajiban konstitusional (constitutional obligation) untuk melindungi kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya.
Mengutip asosiasi yang digunakan oleh Jimly Asshiddiqie, ketika Konstitusi berada di salah satu tangan kita, maka kitab suci agama selalu berada di satu tangan lainya.
Artinya, kedua hal tersebut haruslah berjalan secara harmonis dan tidak dapat dipertentangkan satu sama lainnya.
Nah, dari paparan yang telah penulis sampaikan, baik dilihat dari rumusan UUD 1945 yang dilihat daria sejarah hukum di Indonesia, sistem hukum dan berbagai argumentasi yang telah penulis sampaikan, maka sudah sepantasnya, Apakah hukum Islam masih menarik untuk dibahas. Istilah anak muda sekarang, Sudah G Zaman lagi..
Baca : Reposisi Politik Islam dalam sistem Hukum Indonesia