Ribuan Petani Sawit Unjuk Rasa
Jambi, Kompas - Ribuan petani perkebunan kelapa sawit dari empat kabupaten di Provinsi Jambi berunjuk rasa di Gedung DPRD Jambi, Senin (10/11). Mereka menuntut agar pemerintah daerah bertanggung jawab atas menurunnya harga tandan buah segar kelapa sawit di pasaran setempat.

Mereka mendesak pemerintah mencari jalan untuk menaikkan kembali harga sawit dan menurunkan harga pupuk secepatnya. Selain itu, pemerintah diminta menghapus utang petani sawit dalam pola kemitraan yang masih menjadi beban mereka dengan pihak perusahaan setempat.

Koordinator unjuk rasa, Musri Nauli, dalam orasinya mengatakan, turunnya harga tandan buah segar (TBS) telah mengancam kehidupan para petani sawit dalam beberapa bulan terakhir. Menurut dia, persoalan yang dihadapi petani saat ini bukan hanya masalah dampak dari krisis ekonomi global, tetapi juga masalah kesemrawutan tata kelola perkebunan, seperti masalah penguasaan, kedaulatan, dan kemandirian petani sawit.

Kebijakan pemerintah yang tidak adil, menurut mereka, mengakibatkan monopoli perusahaan perkebunan skala besar menguasai seluruh hajat hidup petani.
”Petani perkebunan kelapa sawit di Jambi saat ini memandang persoalan turunnya harga TBS lebih disebabkan oleh masalah dalam negeri sendiri, bukan karena krisis ekonomi global yang terjadi sekarang,” ujar Musri.

Selasa, 11 November 2008 | 00:06 WIB
http://koran.kompas.com/read/xml/2008/11/11/00061479/ribuan.petani.sawit.unjuk.rasa

opini musri nauli : RUU Pornografi dan Persepsi Kita tentang Porno

Akhirnya RUU Pornografi telah ditetapkan. Terlepas dari pro dan kontra, RUU Pornografi ternyata telah menyita Pemerintah didalam issu yang menarik perhatian. RUU Pornografi telah memberikan porsi yang cukup luas selain juga RUU Pemilihan Presiden. 

opini musri nauli : Advokat dan Politisi

Beberapa waktu yang lalu, konsentrasi nasional “dicurahkan” terhadap proses pencalegan baik di Nasional maupun di Jambi. 

opini musri nauli : REPOSISI DPC PERADI TERHADAP UU NO. 18 TAHUN 2003

REPOSISI DPC PERADI TERHADAP UU NO. 18 TAHUN 2003

Organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara. 

(Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara No. 014/PUU-IV/2006, 30 November 2006)

opini musri nauli : Reposisi Peran Kaum Muda - otokritik Posisi Kaum Muda dalam sistem Politik di Indonesia

Beberapa waktu yang lalu, penulis diminta untuk menjadi salah satu sumber pemberi materi di Latihan Kader II HMI. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan kemudian pertanyaan penulis yang terbayang ketika hendak memberikan makalah itu adalah, “apakah kaum muda di Indonesia mempunyai posisi strategi dalam berkiprah di Indonesia ?”. 

opini musri nauli : MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HARAPANNYA

Beberapa waktu yang lalu, Mahfud, MD telah dilantik sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Posisi ini menggantikan Jimly Assidiq yang telah menjabat sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi. 

opini musri nauli : KEJAHATAN KEHUTANAN DALAM DALAM TEORI DAN PRAKTEK

KEJAHATAN KEHUTANAN DALAM DALAM TEORI DAN PRAKTEK[1] M. Musri Nauli, SH[2]

Beberapa waktu yang lalu, penulis diminta oleh Panitia Pelaksana dari diskusi tentang Data dan Informasi sebagai pembicara. 

Otak Pembalakan Liar Cukong-cukong Kayu Tak Tersentuh Hukum

Jambi (ANTARA News) - Para otak pelaku pembalakan liar (cukong kayu) di Jambi sampai kini belum banyak tersentuh hukum, karena permainan "mafia" peradilan. 

opini musri nauli : PERNYATAAN WALIKOTA DILIHAT DARI SUDUT ETIKA POLITIK

Dalam beberapa hari terakhir ini, kita sempat dikejutkan dengan berbagai pernyataan Arifin Manaf, Walikota Jambi. 

opini musri nauli : BURUH DAN KITA

Apakah kita sadar, pada hari ini kita bisa hidup karena sebagian keringat yang berceceran ? 

Apakah kita juga sadar, bahwa sampai sekarang kita berkomunikasi, berinteraksi karena adanya deraian air mata dan darah para manusia ?