Dinamika politik ketatanegaraan Indonesia senantiasa diatur secara ketat oleh konstitusi untuk memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga, sekalipun menghadapi turbulensi kekuasaan di tingkat tertinggi. Salah satu skenario paling krusial dan jarang terjadi namun diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah ketika seorang Wakil Presiden diusulkan berhenti di tengah masa jabatannya.