opini musri nauli : PEMBUKTIAN SURAT PALSU

Akhirnya Kepolisian menetapkan CS dan HH sebagai tersangka dalam kasus Perkara tinda Pidana Pemalsuan Surat Rencana Tuntutan. 

opini musri nauli : SESAT PIKIR KAUM JURIST

Judul yang disampaikan memang memprovokasi berbagai pernyataan kaum jurist terhadap persoalan hukum di Indonesia. 

opini musri nauli : Hak Preogratif Presidn dan Hak Preogratif Gubernur ?

Dalam sebuah forum, saya ditanyakan, apakah Gubernur mempunyai hak prerogratif untuk menentukan pejabat Gubernuran ? 

opini musri nauli : ROBOHNYA SEKOLAH KAMI

Judul diatas diinspirasi dari Novel “ROBOHNYA SURAU KAMI”, sebuah novel apik karya A.A. Navis. Judul ini sengaja dipaparkan melihat kondisi “akan dirobohkannya” sekolah di Jambi. 

opini musri nauli : Luak XVI dalam Perspektif Hukum

Pertanyaan yang mendasar. Apa yang menyebabkan “Kepatuhan” terhadap hukum. Apakah negara memaksa dan menggunakan kekuatan untuk menjadi rakyat patuh terhadap hukum. 

Mengapa masyarakat Persatuan Wilayah LUAK XVI patuh kepada nilai dan hukum didalam mengelola sumber daya alam. Menurut ekonom, sanksi hukum berat mencegah pelanggaran hukum. 

opini musri nauli : KEBEBASAN BERAGAMA DALAM DISKURSUS KONSTITUSI

Belum reda berita terjadi penusukan terhadap jemaat HKBP yang hendak beribadah di Ciketing, Bekasi, Sembilan rumah dan satu masjid tempat beribadah jamaah Ahmadiyah di Cisalada, Ciampea, Kabupaten Bogor, termasuk sejumlah kendaraan milik warga Ahmadiyah, habis dibakar massa. 

MENUNGGU LANGKAH LAKSAMANA CHENG HO

Pertarungan Yusril dan Kejaksaan mengenai “legalitas” Jaksa Agung usai setelah MK memutuskan Hendarman Soepanji tidak sah (meminjam istilah Mahfud, MD, sejak tanggal 22 September 2010 pukul 14.35, Indonesia tidak mempunyai Jaksa Agung). MK berdasarkan kewenangan hukum kemudian memberikan pertimbangan dan “menyelesaikan” perdebatan panjang mengenai “keabsahan” Jaksa Agung. 

opini musri nauli : Petani Miskin Akibat Konflik Lahan

Masih miskinnya sebagian besar kehidupan petani, termasuk di Provinsi Jambi, antara lain akibat "setengah hatinya" pemerintah mengakui hak-hak adat, dan beragam izin pengelolaan hutan untuk perusahaan membuat petani Jambi kehilangan lahan garapannya saat ini.

 "Pemerintah masih setengah hati mengakui tanah adat, sehingga petani yang hidup di dalamnya sejak lama kehilangan lahan garapan dan mata pencaharian," kata aktivis senior Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi Musri Nauli SH ketika diminta tanggapannya di Jambi. 

 Pernyataan itu dilontarkankannya terkait keluhan ratusan petani dari Persatuan Petani Jambi (PPJ) yang menggelar aksi demo ke kantor Gubernur Jambi beberapa hari lalu. 

Kronologis Upacara Pengangkatan Advokat & Pengangkatan Sumpah Advokat PERADI

Rekan-Rekan PERADI di seluruh Indonesia, 

Sekedar untuk dapat mengikuti proses acara Pengangkatan Advokat oleh DPN PERADI & Pengangkatan Sumpah Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Rabu, tgl 22 Sept 2010, terutama untuk yang tidak ikut hadir di Hotel Grand Melia, disampaikan uraian rangkaian proses sebagai berikut :  Pengambilan Sumpah Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi  

opini musri nauli : Memaknai Keperawanan dari sudut sistem sosial

Penulis kaget ketika Bambang Bayu Suseno (BBS), seorang anggota DPRD Propinsi Jambi mewacanakan “tes keperawanan” untuk murid melanjutkan Sekolah. 

Kekagetan penulis didasarkan kepada dua hal. Pertama, apa “rationalitas” wacana itu. Kedua, apa urgensi wacana.