opini musri nauli : POSISI INDONESIA DI KANCAH INTERNASIONAL

 

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Paris Agreement) kemudian dilanjutkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP (PP No. 46 Tahun 2017) dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 menegaskan posisi Indonesia yang berkewajiban mengendalikan perubahan iklim (Perpres No 98 Tahun 2021). 

Didalam Paris Agreement ditegaskan kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2"C (dua derajat celcius) hingga 1,soc (satu koma lima derajat celcius) dari tingkat suhu praindustrialisasi. 

Namun selain peraturan perundang-undangan yang telah dianalisis maka adanya  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP (PP No. 46 Tahun 2017).  Didalam PP No. 46 Tahun 2017 dijelaskan sebagai berikut : 

opini musri nauli : Jambi didalam sorotan Nasional dan Internasional

 

Ketika Al Haris-Sani sehabis pelantikan Juli 2021, saya kemudian sempat sampaikan. Sudah saatnya, Provinsi Jambi harus menjadi perhatian nasional. Bahkan internasional. 

Waktu itu banyak yang kurang percaya. Agenda apakah yang membuat Jambi menjadi perhatian nasional apalagi internasional. 

Pesimis itu mudah dimengerti. Paska OTT KPK, nama Provinsi Jambi sempat jatuh ke titik nadir terendah. Menjadi pembicaraan paling memalukan. 

Bukan hanya dikalangan elite saja. Bahkan berbagai lapisan masyarakat membicarakannya. 

Teringat pembicaraan dengan supir taksi. Sembari menempuh jalanan macet di Jakarta, sang supir bertanya. 

opini musri nauli : Cara Membaca Dissenting Opinion

 

Akhir-akhir ini tema dissenting opinion memantik diskusi yang paling menarik perhatian publik paska putusan MK tentang perselisihan Pilpres 2024. 

Terlepas dari putusan MK yang kemudian menolak seluruh dalil-dalil pemohon, tema dissenting opinion merupakan “oase” ditengah harapan publik kepada hakim. Dengan adanya dissenting opinion dari hakim MK, maka dalil-dalil pemohon kemudian “terkonfirmasi”. 

Di kalangan Ahli hukum dan praktisi hukum, istilah Dissenting opinion merupakan sebuah pengetahuan yang jamak. Selain materi telah diajarkan diberbagai pelajaran juga dapat dilihat berbagai putusan hakim (Vonis). 

Sebagai dissenting opinion, maka Ahli hukum dan praktisi hukum dapat mengetahuai perdebatan, cara pandang hakim maupun konklusi daripada putusan. Sehingga publik mendapatkan “pencerahan hukum”. 

opini musri nauli : Sensasi Mudik 2024

 

Setelah merasakan sensasi mudik tahun 2022 yang menyusuri Pantai Timur Sumatera dimulai dari Jambi melewati Pekanbaru, Rantau Parapat, Prapat (Danau Toba). Kemudian turun melalui Padang Sidempuan, Bukittinggi (Lintas Tengah)  kemudian berbelok Padang, Painan (Pantai barat Sumatera) ke Kerinci, Bangko dan Jambi, akhirnya tahun 2024 malah “menyeberang” ke ujung Jawa. 

Kisah Bermula ketika hari sabtu (beberapa menjelang Idul Fitri) perjalanan dimulai. Perjalanan dimulai pagi hari dengan harapan sore ataupun menjelang malam hari sudah masuk ke pelabuhan bakauheni. 

Pagi sabtu, Jambi - Palembang semula lancar hingga ke Betung. Namun alangkah kagetnya. Ketika siang menjelang sore hari kemudian “terjebak” macet hingga 8 jam. 

opini musri nauli : Neng Eva

 

Neng Eva. Demikianlah gelar yang diberikan Komunitas Evalia kepada mobilku. Evalia tahun 2012. 

Sebuah kendaraan Operasional. Multi Fungsi. Kendaraan sehari-hari. Termasuk juga mendukung mobilitasku keluar kota. 

Entah perjalanan sidang keluar kota. Ataupun menjenguk putri pertama ketika kuliah di Unsri. Dan putra ketiga ketika mondok di Padang Panjang. 

Sebagai kendaraan Operasional, relatif setiap minggu selalu keluar kota. Entah tidak terhitung perjalanan sidang ke Bangko. Salah satu Pengadilan yang rutin sejak 2006. 

Ataupun sidang di Palembang, ketika mendampingi Direktur Walhi Sumsel yang Tengah disidangkan di Palembang. 

opini musri nauli : Biaya Perkara (3)

 

Didalam Hukum Acara Pidana, Setelah biaya perkara ditetapkan terhadap terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah maka biaya perkara yang dijatuhkan kemudian harus dibayarkan oleh terdakwa. 

Didalam praktek hukum acara pidana, tema mengenai biaya perkara kurang mendapatkan perhatian yang cukup luas. 

Selain biaya perkara yang dijatuhkan tidaklah begitu besar (didalam catatan penulis), biaya perkara pidana paling besar hanya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Itupun didalam perkara-perkara Korupsi. 

opini musri nauli : Filsafat dan Hukum

 

Akhir-akhir ini tema filsafat dan hukum meruyak di persidangan MK. Ketika seorang praktisi hukum yang mengejek tidak pentingnya Filsafat dan kecendrungan hanya berpatokan kepada hukum normatif. 

Bahkan ujaran ini disampaikan di berbagai forum. 

Padahal dengan tingginya titel kesarjanaan bahkan paripurna tingkat pendidikan hukumnya, pernyataannya justru akan menimbulkan pendidikan hukum yang sesat. 

opini musri nauli : Biaya Perkara (2)

Setelah sebelumnya diranah hukum acara perdata, maka diranah hukum acara pidana juga dikenal biaya perkara. 

Walaupun tentu saja berbeda dengan Hukum Acara Perdata yang memang membutuhkan biaya perkara dimuka persidangan yang dibawa kepentingan oleh pengggugat. 

BIaya perkara yang dibebankan kepada terdakwa yang terbukti bersalah tentu saja Masih dikenakan. Sehingga didalam putusan hakim, selain menyatakan terdakwa bersalah, adanya hukuman pidana penjara, pidana denda, Ganti rugi (apabila diatur didalam UU) dan kemudian ditentukan biaya perkara. 

opini musri nauli : Biaya perkara

 

Didalam perkara di Pengadilan baik perkara Perdata maupun perkara pidana dikenal biaya perkara. Besarnya biaya perkara sudah ditentukan. 

Di hukum acara Perdata, pengaturan biaya perkara sudah ditentukan. Biaya yang dihitung seperti jumlah para pihak (baik penggugat maupun tergugat), jauh-dekatnya tinggal penggugat maupun tergugat. 

Baik biaya pendaftaran, biaya proses perkara, pemanggilan, biaya sumpah saksi, meterai, Redaksi dan biaya administrasi lain. 

Setiap tahap berbeda. Seperti pendaftaran, banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, teguran (terhadap pihak yang kalah), eksekusi, biaya pencabutan sita, Lelang dan biaya pengosongan obyek perkara. 

opini musri nauli : Ganti rugi (6)

 

Mengikuti asas “no victim, no crime” sekaligus mengikut jejak kejahatan korupsi, maka kerugian negara kemudian ditempatkan sebagai korban (victim). 

Dengan menempatkan kerugian negara sebagai korban (victim) maka uang pengganti senilai kerugian negara dapat disejajarkan sebagai korban (victim). 

Perkembangan yang semula korban kejahatan sering ditempatkan sebagai manusia namun kemudian kerugian negara sebagai korban (victim) maka esensi kerugian negara kemudian harus ditambahkan sebagai pidana tambahan.