opini musri nauli : Kewenangan Mengadili

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak menganut sistem hukum. Pengaruh Eropa Kontinental dalam berbagai peraturan kemudian diterapkan di Indonesia

Problematika sistem hukum nasional ditandai dengan diterapkan berbagai sistem hukum yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

Menurut pengetahuan hukum, kita mengenal berbagai sistem hukum. Sebagai akibat dijajah Belanda, Belanda masih meninggalkan produk-produk hukum yang secara yuridis masih berlaku. Baik itu di lapangan Hukum Pidana (wetboek van strafrecht voor Indonesia), Hukum Perdata (burgelk wetboek), Hukum Dagang (wetboek van kophandel), Hukum Acara Perdata (reglement op de rechsvordering) maupun berbagai peraturan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. 

opini musri nauli : Istilah Advokat

Kata advokat itu sendiri berasal dari bahasa latin advocare, yang berarti to defend, to call to one’s aid, to vouch or to warrant. Sedangkan dalam bahasa Inggris Advocate, berarti to speak in favor of or defend by argument, to support, indicate or recommend publicly.

opini musri nauli : Hak tersangka

Dalam berbagai pemberitaan di berbagai media massa, sering kita mendengar bagaimana tersangka yang tidak mendapatkan hak-haknya.

Tersangka sering diperlakukan tidak adil, tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya, masih seringnya pemeriksaan dilakukan pada malam hari, tersangka sering dipukul dalam pemeriksaan dan hak-hak yang justru di persidangan kemudian tersangka mencabut keterangannya.

opini musri nauli : Hak Milik

Rumusan hak milik menjadi perdebatan yang paling hangat dalam kehidupan manusia. Dalam ranah hukum, hak milik menjadi persoalan yang paling krusial.

Secara sederhana, HAM telah mengakui hak milik. Hak milik tidak boleh dirampas oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.

opini musri nauli : asas retoaktif

Secara prinsip, asas retroaktif dikenal sebagai asas yang tidak bisa berlaku surut. Sebuah peraturan perundang-undangan diberlakukan ke depan (prospectively). Tidak boleh diberlakukan ke belakang sebelum peraturan itu berlaku.

Asas ini memberikan kepastian hukum kepada pelaku. Dimana pelaku yang dituduh melakukan perbuatan pidana tidak dapat dikenakan apabila sebelum peraturan itu berlaku.

Cerita Negeri Astinapura : Kepingan Emas imitasi

Tanpa terdengar aba2, sang Resi palsu berseru di negeri Alengka .. Mengabarkan kepingan Emas imitasi..

Cerita Negeri Astinapura : Sayembara Istana Alengka

Sang maharaja menyaksikan para punggawa sedang mengikuti sayembara di balkon di istana Alengka..

Para punggawa memperagakan ilmu kanuragan. Pendekar padepokan dari istana punya lompatan, jingkang dan koprol yg mumpuni.. Sedangkan pendekar dari kampung cuma bisa teriak tanpa jurus berarti..

opini musri nauli : Rangking Alexa terus mengintai

 

Berita politik di Jambi membuat berbagai media online terus merangsak naik. Media Sudah lama berdiri sempat kemudian disalib media online dibawahnya. 

Merdekapost.com yang semula sempat bertengger di rangking Alexa 21.545 tanggal 18 Maret 2021 secara mengejutkan kemudian dapat tembus 7.101. Membayang-bayangi media lintastungkal.com yang sekarang bertengger di rangking 6.707. Setelah sempat turun dari sebelumnya 6.677. 

opini musri nauli : Kewenangan dan Hak

 

Masih segar dalam ingatan kita mengikuti pertarungan antara KPK dan Kepolisian dalam kasus Korlantas dalam dugaan korupsi alat simulator. Pertarungan ini sempat memanas dan menjadi hiruk pikuk politik indonesia.

Dalam berbagai pernyataan yang sering kita dengar, kedua belah pihak baik KPK dan Kepolisian berpatokan kepada ketentuan yang mengaturnya. Kepolisian mendasarkan kepada KUHAP, sedangkan KPK mendasarkan kepada UU KPK.

Terlepas daripada siapa yang akan mengakhiri pertarungan ini, ada beberapa rumusan yang sering disuarakan kedua belah pihak yang mengganggu dan memberikan pendidikan hukum salah kaprah.

opini musri nauli : Asas praduga tidak bersalah

 

Asas Praduga tidak bersalah (presumption of innonce) merupakan asas penting dalam lapangan ilmu hukum pidana. Pondasi penting sebagai ikrar negara hukum (rechtstaat).

Asas praduga tidak bersalah (presumption of innonce) telah diratifikasi Konvensi Internasional melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Pasal 14 ayat (2) KIHSP menyatakan, “Setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.”